JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal mengusung strategi kampanye yang langsung turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan rakyat, yang banyak diistilahkan dengan ”blusukan”. Cara ini dipandang efektif untuk menghadirkan ikatan emosional dengan rakyat,

Dengan blusukan, diharapkan rakyat akan memberikan dukungan untuk memenangi Pemilihan Umum 2014.

”Cara blusukan ini lebih efektif ketimbang pawai hura-hura atau rapat akbar yang, selain biayanya terlalu besar, belum tentu juga tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis (5/9).

Model kampanye yang langsung terjun ke masyarakat ini, menurut dia, memiliki nilai lebih dalam menyentuh hati rakyat.


KOMPAS Kekuatan PDI-P

Ia mengatakan, solusi dan konsep yang ditawarkan PDI-P dalam menjawab persoalan bangsa, seperti konsep ekonomi kerakyatan serta bagaimana mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan juga lebih dipahami rakyat dengan cara itu.

Model blusukan ini sejatinya lazim dilakukan anggota legislatif yang mendatangi konstituennya pada masa reses.

Namun, istilah ”blusukan” mulai dikenal mengemuka di publik saat kader PDI-P, Joko Widodo, berkampanye ketika maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Istilah ini makin menjadi lekat dalam citra Jokowi karena setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia justru lebih sering blusukan. Ritme seperti ini sudah dilakukannya sejak menjadi Wali Kota Solo.

”Strategi pemenangan akan berbasis TPS (tempat pemungutan suara) dan akan dikelola PAC (pengurus anak cabang) dan DPC (dewan pimpinan cabang). Jadi, persiapan terpenting adalah bagaimana struktur partai, caleg, tokoh, dan kader panutan partai dapat menyampaikan program PDI-P mendatang,” katanya.

Di luar strategi itu, kader PDI-P yang berkiprah di eksekutif ataupun legislatif juga diwajibkan untuk menunjukkan kinerja yang baik dan keberpihakan kepada rakyat.

Mereka juga harus bersih dari kasus korupsi, narkoba, dan tindakan maksiat. Dengan langkah nyata itu, diharapkan rakyat makin bersimpati kepada PDI-P.

Pemetaan wilayah

Penyusunan strategi pemenangan pemilu kali ini juga mengadopsi metodologi ilmiah dalam memetakan basis suara dan kelemahan partai di setiap wilayah. Menurut Hasanuddin, pemetaan didasarkan pada hasil pemilu, pilkada, serta survei.

”Dari situ juga dicari tahu mengapa di suatu wilayah itu kami lemah hingga akhirnya diperoleh solusi mengenai apa
yang harus dilakukan untuk meraih simpati rakyat di sana,” kata Hasanuddin.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menyatakan, faktor netralitas lembaga negara dimungkinkan memengaruhi hasil pemilu mendatang. ”Kami siap memenangi Pemilu 2014. Namun, kami juga berharap pemilu dapat berjalan demokratis, KPU bisa bertindak netral, demikian juga intelijen dan lembaga-lembaga lain, hingga tidak ada lagi kekisruhan dalam pemilu,” katanya.

Momentum

Kondisi sosial politik saat ini membuat PDI-P berpotensi besar memiliki momentum untuk memenangi Pemilu 2014. Momentum ini akan terjaga, antara lain, selama kader PDI-P tidak melakukan hal negatif, seperti korupsi.

Wakil Ketua DPR dari PDI-P Pramono Anung, kemarin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, menuturkan, pada tahun 2007 dan awal 2008, PDI-P juga sempat unggul di sejumlah survei. Namun, lalu terdelegitimasi oleh munculnya kasus cek perjalanan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004, yang pertama kali dibuka Agus Condro, anggota DPR dari PDI-P, sekitar Agustus 2008. Kasus ini membuat sejumlah kader PDI-P, seperti Panda Nababan, lalu diproses hukum.

”Jangan ada lagi kasus korupsi seperti cek perjalanan. Saat ini masyarakat paling muak jika ada orang yang korupsi,” kata Pramono, yang ketika tahun 2008 menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P.

Pelajaran penting

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, semua pengalaman, termasuk dari kasus cek perjalanan, menjadi pelajaran penting bagi partainya untuk selalu amanah menjaga sikap dan perilaku politik. ”Semua pengalaman itu
tidak hanya membuat kami berusaha jauh dari korupsi, tetapi juga mengingatkan untuk menjaga hal-hal, seperti kesantunan politik, toleran, dan rendah hati,” tutur Basarah.

Khusus terkait dengan korupsi, lanjut Basarah, PDI-P selalu mengingatkan kadernya untuk menjauhi hal itu. Di beberapa acara, seperti rakernas mendatang, PDI-P juga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi pemahaman agar kader PDI-P dapat menghindarkan diri dari korupsi. (NWO/WHY)