Selain dilanda krisis ekonomi lantaran melemahnya Rupiah dan IHSG, Indonesia juga dilanda krisis kedelai. Padahal Indonesia pernah berada di puncak kejayaan kedelai di era kepemimpinan Presiden Soeharto yakni 1992 dan 1993.

Namun pada 1998 saat Indonesia dilanda krisis, IMF menyarankan Indonesia untuk melakukan pasar bebas. Kedelai pun mulai diimpor dengan harga mengikuti pasar global.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan sebenarnya Indonesia bisa kembali ke masa kejayaan kedelai pada 1992. Syaratnya konsisten pada aturan Perpres 32 tahun 2013. Dalam beleid ini diatur HJP (Harga Jual Pengrajin) serta dibatasinya kuota impor.

"Kita pernah swasembada 1992 dan 1993. Sesungguhnya bisa terjadi lagi. Ada Perpres 32 tahun 2013 dilaksanakan konsekuen oleh pemerintah yang Sekarang sudah terbit. Tapi sama pemerintah dicabut lagi dan impor dibuka lebar lagi, berarti perdagangan bebas lagi. Dengan begitu importir bisa saling bunuh membunuh," kata Aip ketika ditemui di KPPU, Jakarta, Kamis (5/9).

Pemerintah belum lama ini mencabut Perpres 32 Tahun 2013 dengan alasan menurunkan harga dan importir kembali memasok kedelai ke dalam negeri. Namun ternyata cara ini dinilai kurang tepat karena tidak adanya sanksi bagi importir nakal.

"Jadi Mendag harus beri sanksi ke importir yang nakal. Sekarang kembali ke pasar bebas, kami pengrajin miskin, masa bersaing dengan pemain internasional. Di mana pembelaan pemerintah? Memang menurunkan harga tapi kapan, baru akan turun kalau kedelai datang. Itu paling cepat 2 bulan lagi. Sekarang dalam 2 minggu pertengahan Agustus sampai sekarang kita sudah kolaps, ditambah 2 bulan lagi terlalu banyak yang mati," paparnya.

Dalam pandangannya, pemerintah sudah salah besar melepaskan kedelai ke pasar bebas. Amanat UUD 1945 menyebutkan bahwa semua usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara.

"Yang terlibat dengan kedelai kira kira 20 juta orang. Mulai dari pengrajin, karyawannya, petani sama penjual tahu tempe. Jadi wajib hukumnya pemerintah untuk membela mereka dan berikan bukan subsidi uang, tapi fasilitas untuk stabilisasi harga kedelai," tutupnya.

http://m.merdeka.com/uang/indonesia-...-soeharto.html

kalau jaman eyang emang swasembada pangan karena eyang bgt peduli perhatian sama petani dan pertanian lah sekarang bpknya nobita pedulinya cuma pencitraan prihatin curhat nyanyi