- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Gara-gara Kebijakan SBY & Jokowi, 30 Ribu Buruh Kepung Jakarta Tuntut Gaji Rp3,7 juta
TS
yantique
Gara-gara Kebijakan SBY & Jokowi, 30 Ribu Buruh Kepung Jakarta Tuntut Gaji Rp3,7 juta
Demo Buruh
Tuntut Gaji Rp 3,7 juta, 30 Ribu Buruh Kepung Jakarta Hari Ini
Kamis, 5 September 2013 11:17 WIB
KENAIKAN UPAH - Ratusan motor milik buruh dari berbagai organisasi serikat buruh DKI Jakarta menggelar aksi damai di depan kantor Balai Kota Jakarta, sengaja di parkir di tengah jalan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/9). Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan. (Warta Kota/adhy kelana/kla)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sebanyak 30 ribu buruh dari Jabodetabek, Karawang dan Cilegon, hari ini akan mengepung Jakarta terkait dengan tuntutan kenaikan upah buruh. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan puluhan ribu buruh tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, Kementerian Kesehatan, Jamsostek untuk menyampaikan tiga tuntutan.
"Pertama, kenaikan upah min (UMP/K) 50%, khusus UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item KHL. Kalau pakai 60 item maka tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2014 dan menolak kenaikan IMP/K senilai inflasi plus 5% atau 10%," ujar Said Iqbal dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jakarta, Kamis (5/9/2013). Tetapi buruh menuntut dewan pengupahan menetapkan UMP/K 2014 sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau bisa jg 150% dari KHL 60 item," tambahnya.
Kedua, menolak dan cabut Inpres tentang penetapan UMP yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Menurut Iqbal, penetapan UMP tersebut hanya mendengarkan Apindo tanpa dialog dengan serikat buruh. "Oleh karenanya Inpres ini cacat hukum tidak sesuai mekanisme penetapan UMP yang diatur Undang-Undang Nomor 13/2003 sehingga para gubernur tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," tegas Said.
Ketiga, menuntut dialankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat mulai 1 Janurai 2014. Buruh menolak jaminan kesehatan dengan bertahap 2019 dengan jumlah PBI 156 juta orang bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar pengusaha. Dikatakan Said, aksi hari ini juga dilakukan tiga ribu buruh di Purwakarta, Bandung, Subang, Cimahi di GD sate dan PTUN Bandung dengan tuntutan yang sama termasuk menolak penangguhan UMP/K.
http://www.tribunnews.com/metropolit...karta-hari-ini
Ribuan Buruh Longmarch ke Istana, Thamrin Lumpuh
Kamis, 05/09/2013 12:12 WIB
Jakarta - Ribuan buruh yang menuntut kenaikan UMP Rp 3,7 juta longmarch sambil membawa spanduk dan bendera ke Istana. Akibatnya lalu lintas dari Bundaran HI di Jl MH Thamrin ke Istana lumpuh. Lalu lintas di Bundaran HI menuju Istana dipenuhi buruh, Kamis (5/9/2013). Buruh menggunakan semua jalur baik jalur lambat, cepat, bus Transjakarta (TransJ). Bus TransJ juga tidak ada yang lewat. Semua kendaraa terjebak tak bisa berpacu di belakang barisan ribuan buruh itu. Mobil yang dipakai untuk orasi juga bergerak bersama bus Hiba Utama. Mereka bergerak di sebelah kanan buruh yang berjalan kaki.
Buruh mayoritas mengenakan baju warna hitam dan mayoritas mengenakan ikat kepala merah. Mereka longmarch dikawal ribuan polisi. 1 Water canon dan 2 barracuda berjaga-jaga di dekat Bundaran HI. Meski Jl Sudirman ditutup pendemo, arah sebaliknya lancar. Selain menuntut upah minimum Rp 3,7 juta untuk 2014, buruh juga menuntut jaminan kesehatan.
[url]http://news.detik..com/read/2013/09/05/121222/2350087/10/ribuan-buruh-longmarch-ke-istana-thamrin-lumpuh?991101mainnews[/url]
Tuntut Kenaikan Upah Rp3,7 Juta, Ribuan Buruh Demo Kantor Jokowi
Selasa, 3 September 2013, 10:03
Iring-iringan buruh bergerak dari Kawasan Industri Pulogadung.
VIVAnews - Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jakarta akan menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2013. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menaikkan upah minimum menjadi Rp3,7 juta pada 2014 mendatang. Berdasarkan pantauan VIVAnews, sekitar pukul 9.00 WIB, iring-iringan buruh bergerak dari Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka konvoi dengan membawa sepeda motor dan menumpang bus. Para buruh juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan mereka.
Kapolsek Gambir, Ajun Komisaris Besar Tatan Dirstan Atmaja, mengatakan bahwa sedikitnya 600 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan demonstrasi itu. "Brimob Polda dua kompi, Sabhara Polda dua kompi, Sabhara Polres satu kompi dan dari anggota yang tertutup 70 personel. Kemudian Polsek satu pleton," katanya. Menurutnya, saat ini massa masih dalam perjalanan menuju lokasi. Diperkirakan rombongan buruh tiba di kantor Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB.
Untuk kelancaran lalu lintas, polisi berniat mengalihakan arus di sekitar Balai Kota. "Lihat situasi di lapangan. Kalau massa yang datang ke sini di atas 1.000, kami atur lalu lintasnya," ujarnya.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...-kantor-jokowi
Ahok: Permintaan Kenaikan UMP Jadi Rp 3,7 Juta Bakal Picu PHK Massal
"Siapa yang mau tanggung jawab? Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok.
Selasa, 3 September 2013 14:30 WIB
Ahok
JAKARTA, Jaringnews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, tuntutan buruh DKI Jakarta agar menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta di 2014 sulit diwujudkan. Sebab nilai kenaikan itu terlalu tinggi. Ahok mengatakan tidak akan ada perusahaan yang mampu membayar buruh dengan nilai upah sebesar itu. Bisa jadi banyak perusahaan yang mem-PHK buruhnya karena bangkrut. "Ya kalau tuntutan mereka seperti itu, bisa dipecat semua oleh perusahaan. Siapa yang mau tanggung jawab? Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9).
Ahok mengatakan buruh tidak bisa memaksa agar upahnya naik sampai 60 persen lebih di 2014. Menurutnya kenaikan UMP harus dihitung dengan nilai angka kebutuhan kelayakan hidup (KHL). Selain itu kenaikan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. "Bukan asal feeling-feeling mau minta berapa. Dan di dalam peraturan juga yang menentukan UMP kan yang satu tahun ke bawah. Yang sudah satu tahun ke atas kan diputuskan lewat bipartit sebetulnya," ujar Ahok.
Sebelumnya Ahok pernah mengatakan biaya hidup di Jakarta tinggi. Buruh butuh uang Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta untuk hidup di Jakarta. Itu pun terbilang pas-pasan. Namun menurut dia tidak ada alasan jika ada pabrik di Jakarta yang tidak mampu membayar upah buruhnya dengan tinggi. Dia bilang jika perusahaan itu tidak mampu, maka tidak cocok ada di Jakarta. Kata dia, perusahaan padat karya seharusnya jangan ada di Jakarta. Mereka harus pindah ke daerah yang mempunyai UMP rendah. Itu dilakukan agar biaya produksinya bisa lebih terjangkau
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/4...icu-phk-massal
Buruh Minta UMP Naik 50%, Sofjan Wanandi: Mau Upah Naik Tapi Tak Ada Kerjaan?
Selasa, 27/08/2013 16:40 WIB
Jakarta - Tahun depan kalangan buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia naik rata-rata 50%. Kalangan pengusaha menganggap hal ini tidak mungkin terkabulkan. Kenapa? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kenaikan UMP 40% di tahun ini saja tidak mendorong peningkatan produktivitas buruh. Bila tetap menuntut upah naik, para buruh ini bisa kehilangan pekerjaan, karena pengusaha tak sanggup. "Upah naik tapi tidak ada kerjaan mau pilih mana. Sekarang ini kan mereka naik 40% lebih tapi harusnya punya kesempatan untuk tingkatkan produktivitas, tapi nyatanya tidak. Bahkan yang teriak-teriak kemarin menuntut upah tapi malah nggak kerja," tutur Sofjan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Sofjan meminta pemerintah untuk tahun depan tidak memutuskan besaran UMP karena desakan politik dari para butuh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UMP 50% di 2014. Buruh beralasan rata-rata besaran UMP di Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. "KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar minimal 50% dari UMP/UMK tahun lalu. Indonesia masih menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dan telah menjadi negara dengan middle income dengan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Serta untuk mengejar pasar Upah ASEAN, di mana Thailand di tahun 2103 saja sudah mencapai Rp 2,8 juta/bulan, Filipina mencapai Rp 3,2 juta/bulan," tutur Presiden KSPI Said Iqbal.
Alasan lain buruh meminta kenaikan upah di tahun 2014 adalah perhitungan besarnya inflasi dan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok pangan membuat daya beli buruh menurun.
[url]http://finance.detik..com/read/2013/08/27/163117/2342115/4/buruh-minta-ump-naik-50-sofjan-wanandi-mau-upah-naik-tapi-tak-ada-kerjaan[/url]
Ini dia penyebabnya buruh ngotot minta naik gaji 50% hingga Rp3,7 juta perbulan!
Naikkan Harga BBM, SBY: Saya Tak Ingin Membebani Presiden Berikutnya
Rabu, 12/06/2013 17:14 WIB
Presiden SBY
Jakarta - Presiden SBY mengambil langkah berani menaikkan harga BBM yang tidak menguntungkannya secara politik menjelang Pemilu 2014. SBY rela mengambil risiko ini karena tak ingin membebani presiden RI berikutnya. "Kenapa ini saya ambil, saya tidak ingin membebani presiden yang akan datang karena harus menaikkan harga BBM, padahal baru mengawali masa baktinya, tugas-tugasnya," kata Presiden SBY dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
SBY pun berharap DPR dapat segera menyetujui RAPBN-P 2013 yang sudah diusulkan pemerintah. SBY berharap tanggal 17 Juni pembahasan RAPBNP 2013 segera tuntas. "Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap DPR RI dan pemerintah dalam satu dua tiga hari ini benar-benar mendapatkan kesepakatan-kesepatan untuk segera disetujuinya RAPBB-P 2013 menjadi APBN-P yang definitif," harapnya.
SBY menuturkan kenaikan harga BBM ditempuh karena subsidi BBM selama ini kurang tepat sasaran. "Ratusan triliun untuk subsidi BBM ternyata membuat tidak adil karena yang menikmati subsidi BBM justru kelompok mampu, kelompok kaya yang tidak sepatutnya harus mendapatkan subsidi," tegasnya.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/12/171401/2271616/10/naikkan-harga-bbm-sby-saya-tak-ingin-membebani-presiden-berikutnya[/url]
Harga BBM Naik, Buruh Minta Upah Dinaikkan 50%
Jumat, 21/06/2013 09:32 WIB
Jakarta - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini berencana melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM subsidi di Jakarta, seperti di Kawasan Industri Pulogadung, Kantor Gubernur DKI/Balaikota, dan Istana Presiden. Mereka meminta upah naik. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, aksi kali ini tidak saja dilakukan di Jakarta tetapi serempak akan dilakukan di Bekasi, Depok, Tangerang, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Medan, Deli Serdang, Aceh, Batam, Bintan, Karimun, Gorontalo, Makassar, Manado, dan Samarinda.
Menurut Said, aksi ini dilakukan sebagai respons atas rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, yang berdampak pada tergerusnya upah buruh. "Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga sembako, transportasi, sewa rumah, yang berdampak pada menurunnya daya beli puluhan juta buruh di Indonesia. Apalagi kenaikan akan dilakukan dua pekan menjelang puasa Ramadan, Hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru sekolah," tutur Said kepada detikFinance, Jumat (21/6/2013).
Kalangan buruh menilai, kenaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp 2.000/liter dan solar sebesar Rp 1.000/liter bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi jebolnya APBN 2013 karena defisit anggaran sebesar Rp 240 triliun. Termasuk di dalamnya dana Balsem (Bantuan Langsung Sementara), yang didapat dari utang baru pemerintah. Artinya, rakyat akan diberikan tambahan hutang yang jumlahnya sudah di atas Rp 2.000 triliun.
Lebih lanjut, Said dengan tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi dan mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tersebut, demikian juga pemberian Balsem yang akan memiskinkan rakyat secara sistemik. Pihaknya juga akan menuntut kenaikan upah buruh sebesar 50% apabila harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah. "Upah Minimum Provinsi kabupaten/kota 2014 sebesar 50% akibat dampak dari kenaikan harga selama tahun 2013 karena dipastikan inflasi akan menembus 2 digit," katanya. KSPI dan MPBI akan terus mengorganisir para buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk terus melakukan penolakan harga BBM dan memastikan mogok nasional yang melibatkan 10 Juta buruh selambatnya pada 16 Agustus 2013 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan di depan DPR.
[url]http://finance.detik..com/read/2013/06/21/093217/2279801/4/harga-bbm-naik-buruh-minta-upah-dinaikkan-50[/url]
Jokowi Sahkan UMP DKI 2013 Rp 2,2 Juta
Selasa, 20 November 2012 | 18:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000. Nilai ini hanya beda tipis dari nilai upah yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI sebesar Rp 2.216.243,68. "Kami ketok Rp 2,2 juta. Dewan Pengupahan kemarin menetapkan Rp 2,2 juta sekian. Kami bulatkan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Mengenai sikap pengusaha yang sebelumnya menolak besaran angka UMP tersebut, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu sudah diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan, tidak akan ada habisnya. "Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, penetapan besaran nilai UMP tersebut sudah melalui proses, termasuk mempertimbangkan besaran UMP di daerah sekitar Jakarta. Ia mengambil sikap menentukan nilai UMP Jakarta lebih tinggi daripada wilayah sekitar, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. "Enggak mungkin kita tinggi sekali. Tapi sekali lagi, supaya semuanya dapat win-win. Kita di atas sedikit, hanya terpaut Rp 50.000 dengan timur (Bekasi) dan 100 (ribu) dengan barat (Tangerang). Kita sudah berada di tengah," kata Jokowi.
Kenaikan UMP ini disinyalir akan memberatkan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengusaha yang berkeberatan dengan UMP baru ini dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP. Jokowi menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta itu merupakan yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan. Semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengupahan DKI Deded Sukendar mengatakan, pengusaha yang akan mengajukan penangguhan harus memenuhi delapan syarat. "Salah satunya adalah perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja serta pendapatan perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut," ujar Deded.
Disnakertrans DKI Jakarta akan menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut melakukan penangguhan. Pengusaha yang tidak membayarkan UMP berarti akan dikenai pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Berdasarkan UU tersebut, pengusaha dapat dijerat dengan kurungan penjara maksimal empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta," kata Deded.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...13.Rp.2.2.Juta
Sofjan Wanandi: Kalau AHOK Bisa Kasih Kerjaan, Jangan Minta Kita
Selasa, 20 Agustus 2013 | 16:25 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pengusaha Indoenesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, pengusaha sulit mengabulkan tuntutan buruh, yaitu kenaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 menjadi sebesar Rp 3.700.000. "Saya pikir (pengusaha) pasti enggak bisa. Dia (buruh) boleh minta berapa saja. Tapi kalau kenyataannya kita enggak bisa memenuhi, silakan cari kerjaan di tempat lain. Kita enggak memaksa mereka (bertahan). Mundur saja," ujar Sofjan, di kantornya, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Sofjan mencontohkan, pemutusan hubungan kerja dilakukan empat perusahaan asal Korea Selatan (PT Winer 3, PT Hansol 1, PT Hensai 5, dan PT Olimpic) yang beroperasi di Cakung, Jakarta Timur, cukup membuktikan industri manufaktur tak sebesar yang dibayangkan buruh. Margin keuntungan industri garmen, menurut Sofjan, minim sehingga pengusaha akan mempertimbangkan pindah jika ditekan dengan permintaan upah tinggi. Tipikal perusahaan asing, ujar Sofjan, sekali keluar dari suatu negara tidak akan kembali lagi, dan memilih luar negeri yang jauh lebih kompetitif. "Masalahnya mereka nuntut terus yang kita enggak mampu. Ya memang karena itu (tuntutan upah tinggi), karena enggak kuat lagi mereka (empat perusahaan tersebut) pindah ke Kamboja dan Myanmar," lanjut Sofjan. "Kalau perusahaan domestik, pasti pindah ke Jawa Tengah. Tapi kan mereka enggak tahu, karena tekanan politik, besok mungkin (UMP) Jateng bisa sama tinggi dengan Jakarta. Kalau (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama) bisa kasih kerjaan, jangan minta sama kita," ujarnya lagi.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...gan.Minta.Kita
----------------------
Janji manis dibibir pejabat saat kampanye , bikin susah pengusaha lain dan akhirnya si buruh sendiri kena PHK massal!
Tuntut Gaji Rp 3,7 juta, 30 Ribu Buruh Kepung Jakarta Hari Ini
Kamis, 5 September 2013 11:17 WIB
KENAIKAN UPAH - Ratusan motor milik buruh dari berbagai organisasi serikat buruh DKI Jakarta menggelar aksi damai di depan kantor Balai Kota Jakarta, sengaja di parkir di tengah jalan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/9). Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan. (Warta Kota/adhy kelana/kla)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sebanyak 30 ribu buruh dari Jabodetabek, Karawang dan Cilegon, hari ini akan mengepung Jakarta terkait dengan tuntutan kenaikan upah buruh. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan puluhan ribu buruh tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, Kementerian Kesehatan, Jamsostek untuk menyampaikan tiga tuntutan.
"Pertama, kenaikan upah min (UMP/K) 50%, khusus UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item KHL. Kalau pakai 60 item maka tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2014 dan menolak kenaikan IMP/K senilai inflasi plus 5% atau 10%," ujar Said Iqbal dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jakarta, Kamis (5/9/2013). Tetapi buruh menuntut dewan pengupahan menetapkan UMP/K 2014 sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau bisa jg 150% dari KHL 60 item," tambahnya.
Kedua, menolak dan cabut Inpres tentang penetapan UMP yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Menurut Iqbal, penetapan UMP tersebut hanya mendengarkan Apindo tanpa dialog dengan serikat buruh. "Oleh karenanya Inpres ini cacat hukum tidak sesuai mekanisme penetapan UMP yang diatur Undang-Undang Nomor 13/2003 sehingga para gubernur tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," tegas Said.
Ketiga, menuntut dialankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat mulai 1 Janurai 2014. Buruh menolak jaminan kesehatan dengan bertahap 2019 dengan jumlah PBI 156 juta orang bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar pengusaha. Dikatakan Said, aksi hari ini juga dilakukan tiga ribu buruh di Purwakarta, Bandung, Subang, Cimahi di GD sate dan PTUN Bandung dengan tuntutan yang sama termasuk menolak penangguhan UMP/K.
http://www.tribunnews.com/metropolit...karta-hari-ini
Ribuan Buruh Longmarch ke Istana, Thamrin Lumpuh
Kamis, 05/09/2013 12:12 WIB
Jakarta - Ribuan buruh yang menuntut kenaikan UMP Rp 3,7 juta longmarch sambil membawa spanduk dan bendera ke Istana. Akibatnya lalu lintas dari Bundaran HI di Jl MH Thamrin ke Istana lumpuh. Lalu lintas di Bundaran HI menuju Istana dipenuhi buruh, Kamis (5/9/2013). Buruh menggunakan semua jalur baik jalur lambat, cepat, bus Transjakarta (TransJ). Bus TransJ juga tidak ada yang lewat. Semua kendaraa terjebak tak bisa berpacu di belakang barisan ribuan buruh itu. Mobil yang dipakai untuk orasi juga bergerak bersama bus Hiba Utama. Mereka bergerak di sebelah kanan buruh yang berjalan kaki.
Buruh mayoritas mengenakan baju warna hitam dan mayoritas mengenakan ikat kepala merah. Mereka longmarch dikawal ribuan polisi. 1 Water canon dan 2 barracuda berjaga-jaga di dekat Bundaran HI. Meski Jl Sudirman ditutup pendemo, arah sebaliknya lancar. Selain menuntut upah minimum Rp 3,7 juta untuk 2014, buruh juga menuntut jaminan kesehatan.
[url]http://news.detik..com/read/2013/09/05/121222/2350087/10/ribuan-buruh-longmarch-ke-istana-thamrin-lumpuh?991101mainnews[/url]
Tuntut Kenaikan Upah Rp3,7 Juta, Ribuan Buruh Demo Kantor Jokowi
Selasa, 3 September 2013, 10:03
Iring-iringan buruh bergerak dari Kawasan Industri Pulogadung.
VIVAnews - Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jakarta akan menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2013. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menaikkan upah minimum menjadi Rp3,7 juta pada 2014 mendatang. Berdasarkan pantauan VIVAnews, sekitar pukul 9.00 WIB, iring-iringan buruh bergerak dari Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka konvoi dengan membawa sepeda motor dan menumpang bus. Para buruh juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan mereka.
Kapolsek Gambir, Ajun Komisaris Besar Tatan Dirstan Atmaja, mengatakan bahwa sedikitnya 600 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan demonstrasi itu. "Brimob Polda dua kompi, Sabhara Polda dua kompi, Sabhara Polres satu kompi dan dari anggota yang tertutup 70 personel. Kemudian Polsek satu pleton," katanya. Menurutnya, saat ini massa masih dalam perjalanan menuju lokasi. Diperkirakan rombongan buruh tiba di kantor Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB.
Untuk kelancaran lalu lintas, polisi berniat mengalihakan arus di sekitar Balai Kota. "Lihat situasi di lapangan. Kalau massa yang datang ke sini di atas 1.000, kami atur lalu lintasnya," ujarnya.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...-kantor-jokowi
Ahok: Permintaan Kenaikan UMP Jadi Rp 3,7 Juta Bakal Picu PHK Massal
"Siapa yang mau tanggung jawab? Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok.
Selasa, 3 September 2013 14:30 WIB
Ahok
JAKARTA, Jaringnews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, tuntutan buruh DKI Jakarta agar menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta di 2014 sulit diwujudkan. Sebab nilai kenaikan itu terlalu tinggi. Ahok mengatakan tidak akan ada perusahaan yang mampu membayar buruh dengan nilai upah sebesar itu. Bisa jadi banyak perusahaan yang mem-PHK buruhnya karena bangkrut. "Ya kalau tuntutan mereka seperti itu, bisa dipecat semua oleh perusahaan. Siapa yang mau tanggung jawab? Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9).
Ahok mengatakan buruh tidak bisa memaksa agar upahnya naik sampai 60 persen lebih di 2014. Menurutnya kenaikan UMP harus dihitung dengan nilai angka kebutuhan kelayakan hidup (KHL). Selain itu kenaikan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. "Bukan asal feeling-feeling mau minta berapa. Dan di dalam peraturan juga yang menentukan UMP kan yang satu tahun ke bawah. Yang sudah satu tahun ke atas kan diputuskan lewat bipartit sebetulnya," ujar Ahok.
Sebelumnya Ahok pernah mengatakan biaya hidup di Jakarta tinggi. Buruh butuh uang Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta untuk hidup di Jakarta. Itu pun terbilang pas-pasan. Namun menurut dia tidak ada alasan jika ada pabrik di Jakarta yang tidak mampu membayar upah buruhnya dengan tinggi. Dia bilang jika perusahaan itu tidak mampu, maka tidak cocok ada di Jakarta. Kata dia, perusahaan padat karya seharusnya jangan ada di Jakarta. Mereka harus pindah ke daerah yang mempunyai UMP rendah. Itu dilakukan agar biaya produksinya bisa lebih terjangkau
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/4...icu-phk-massal
Buruh Minta UMP Naik 50%, Sofjan Wanandi: Mau Upah Naik Tapi Tak Ada Kerjaan?
Selasa, 27/08/2013 16:40 WIB
Jakarta - Tahun depan kalangan buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia naik rata-rata 50%. Kalangan pengusaha menganggap hal ini tidak mungkin terkabulkan. Kenapa? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kenaikan UMP 40% di tahun ini saja tidak mendorong peningkatan produktivitas buruh. Bila tetap menuntut upah naik, para buruh ini bisa kehilangan pekerjaan, karena pengusaha tak sanggup. "Upah naik tapi tidak ada kerjaan mau pilih mana. Sekarang ini kan mereka naik 40% lebih tapi harusnya punya kesempatan untuk tingkatkan produktivitas, tapi nyatanya tidak. Bahkan yang teriak-teriak kemarin menuntut upah tapi malah nggak kerja," tutur Sofjan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Sofjan meminta pemerintah untuk tahun depan tidak memutuskan besaran UMP karena desakan politik dari para butuh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UMP 50% di 2014. Buruh beralasan rata-rata besaran UMP di Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. "KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar minimal 50% dari UMP/UMK tahun lalu. Indonesia masih menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dan telah menjadi negara dengan middle income dengan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Serta untuk mengejar pasar Upah ASEAN, di mana Thailand di tahun 2103 saja sudah mencapai Rp 2,8 juta/bulan, Filipina mencapai Rp 3,2 juta/bulan," tutur Presiden KSPI Said Iqbal.
Alasan lain buruh meminta kenaikan upah di tahun 2014 adalah perhitungan besarnya inflasi dan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok pangan membuat daya beli buruh menurun.
[url]http://finance.detik..com/read/2013/08/27/163117/2342115/4/buruh-minta-ump-naik-50-sofjan-wanandi-mau-upah-naik-tapi-tak-ada-kerjaan[/url]
Ini dia penyebabnya buruh ngotot minta naik gaji 50% hingga Rp3,7 juta perbulan!
Quote:
Naikkan Harga BBM, SBY: Saya Tak Ingin Membebani Presiden Berikutnya
Rabu, 12/06/2013 17:14 WIB
Presiden SBY
Jakarta - Presiden SBY mengambil langkah berani menaikkan harga BBM yang tidak menguntungkannya secara politik menjelang Pemilu 2014. SBY rela mengambil risiko ini karena tak ingin membebani presiden RI berikutnya. "Kenapa ini saya ambil, saya tidak ingin membebani presiden yang akan datang karena harus menaikkan harga BBM, padahal baru mengawali masa baktinya, tugas-tugasnya," kata Presiden SBY dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
SBY pun berharap DPR dapat segera menyetujui RAPBN-P 2013 yang sudah diusulkan pemerintah. SBY berharap tanggal 17 Juni pembahasan RAPBNP 2013 segera tuntas. "Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap DPR RI dan pemerintah dalam satu dua tiga hari ini benar-benar mendapatkan kesepakatan-kesepatan untuk segera disetujuinya RAPBB-P 2013 menjadi APBN-P yang definitif," harapnya.
SBY menuturkan kenaikan harga BBM ditempuh karena subsidi BBM selama ini kurang tepat sasaran. "Ratusan triliun untuk subsidi BBM ternyata membuat tidak adil karena yang menikmati subsidi BBM justru kelompok mampu, kelompok kaya yang tidak sepatutnya harus mendapatkan subsidi," tegasnya.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/12/171401/2271616/10/naikkan-harga-bbm-sby-saya-tak-ingin-membebani-presiden-berikutnya[/url]
Harga BBM Naik, Buruh Minta Upah Dinaikkan 50%
Jumat, 21/06/2013 09:32 WIB
Jakarta - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini berencana melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM subsidi di Jakarta, seperti di Kawasan Industri Pulogadung, Kantor Gubernur DKI/Balaikota, dan Istana Presiden. Mereka meminta upah naik. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, aksi kali ini tidak saja dilakukan di Jakarta tetapi serempak akan dilakukan di Bekasi, Depok, Tangerang, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Medan, Deli Serdang, Aceh, Batam, Bintan, Karimun, Gorontalo, Makassar, Manado, dan Samarinda.
Menurut Said, aksi ini dilakukan sebagai respons atas rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, yang berdampak pada tergerusnya upah buruh. "Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga sembako, transportasi, sewa rumah, yang berdampak pada menurunnya daya beli puluhan juta buruh di Indonesia. Apalagi kenaikan akan dilakukan dua pekan menjelang puasa Ramadan, Hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru sekolah," tutur Said kepada detikFinance, Jumat (21/6/2013).
Kalangan buruh menilai, kenaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp 2.000/liter dan solar sebesar Rp 1.000/liter bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi jebolnya APBN 2013 karena defisit anggaran sebesar Rp 240 triliun. Termasuk di dalamnya dana Balsem (Bantuan Langsung Sementara), yang didapat dari utang baru pemerintah. Artinya, rakyat akan diberikan tambahan hutang yang jumlahnya sudah di atas Rp 2.000 triliun.
Lebih lanjut, Said dengan tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi dan mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tersebut, demikian juga pemberian Balsem yang akan memiskinkan rakyat secara sistemik. Pihaknya juga akan menuntut kenaikan upah buruh sebesar 50% apabila harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah. "Upah Minimum Provinsi kabupaten/kota 2014 sebesar 50% akibat dampak dari kenaikan harga selama tahun 2013 karena dipastikan inflasi akan menembus 2 digit," katanya. KSPI dan MPBI akan terus mengorganisir para buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk terus melakukan penolakan harga BBM dan memastikan mogok nasional yang melibatkan 10 Juta buruh selambatnya pada 16 Agustus 2013 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan di depan DPR.
[url]http://finance.detik..com/read/2013/06/21/093217/2279801/4/harga-bbm-naik-buruh-minta-upah-dinaikkan-50[/url]
Jokowi Sahkan UMP DKI 2013 Rp 2,2 Juta
Selasa, 20 November 2012 | 18:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000. Nilai ini hanya beda tipis dari nilai upah yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI sebesar Rp 2.216.243,68. "Kami ketok Rp 2,2 juta. Dewan Pengupahan kemarin menetapkan Rp 2,2 juta sekian. Kami bulatkan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Mengenai sikap pengusaha yang sebelumnya menolak besaran angka UMP tersebut, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu sudah diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan, tidak akan ada habisnya. "Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, penetapan besaran nilai UMP tersebut sudah melalui proses, termasuk mempertimbangkan besaran UMP di daerah sekitar Jakarta. Ia mengambil sikap menentukan nilai UMP Jakarta lebih tinggi daripada wilayah sekitar, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. "Enggak mungkin kita tinggi sekali. Tapi sekali lagi, supaya semuanya dapat win-win. Kita di atas sedikit, hanya terpaut Rp 50.000 dengan timur (Bekasi) dan 100 (ribu) dengan barat (Tangerang). Kita sudah berada di tengah," kata Jokowi.
Kenaikan UMP ini disinyalir akan memberatkan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengusaha yang berkeberatan dengan UMP baru ini dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP. Jokowi menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta itu merupakan yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan. Semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengupahan DKI Deded Sukendar mengatakan, pengusaha yang akan mengajukan penangguhan harus memenuhi delapan syarat. "Salah satunya adalah perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja serta pendapatan perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut," ujar Deded.
Disnakertrans DKI Jakarta akan menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut melakukan penangguhan. Pengusaha yang tidak membayarkan UMP berarti akan dikenai pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Berdasarkan UU tersebut, pengusaha dapat dijerat dengan kurungan penjara maksimal empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta," kata Deded.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...13.Rp.2.2.Juta
Sofjan Wanandi: Kalau AHOK Bisa Kasih Kerjaan, Jangan Minta Kita
Selasa, 20 Agustus 2013 | 16:25 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pengusaha Indoenesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, pengusaha sulit mengabulkan tuntutan buruh, yaitu kenaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 menjadi sebesar Rp 3.700.000. "Saya pikir (pengusaha) pasti enggak bisa. Dia (buruh) boleh minta berapa saja. Tapi kalau kenyataannya kita enggak bisa memenuhi, silakan cari kerjaan di tempat lain. Kita enggak memaksa mereka (bertahan). Mundur saja," ujar Sofjan, di kantornya, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Sofjan mencontohkan, pemutusan hubungan kerja dilakukan empat perusahaan asal Korea Selatan (PT Winer 3, PT Hansol 1, PT Hensai 5, dan PT Olimpic) yang beroperasi di Cakung, Jakarta Timur, cukup membuktikan industri manufaktur tak sebesar yang dibayangkan buruh. Margin keuntungan industri garmen, menurut Sofjan, minim sehingga pengusaha akan mempertimbangkan pindah jika ditekan dengan permintaan upah tinggi. Tipikal perusahaan asing, ujar Sofjan, sekali keluar dari suatu negara tidak akan kembali lagi, dan memilih luar negeri yang jauh lebih kompetitif. "Masalahnya mereka nuntut terus yang kita enggak mampu. Ya memang karena itu (tuntutan upah tinggi), karena enggak kuat lagi mereka (empat perusahaan tersebut) pindah ke Kamboja dan Myanmar," lanjut Sofjan. "Kalau perusahaan domestik, pasti pindah ke Jawa Tengah. Tapi kan mereka enggak tahu, karena tekanan politik, besok mungkin (UMP) Jateng bisa sama tinggi dengan Jakarta. Kalau (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama) bisa kasih kerjaan, jangan minta sama kita," ujarnya lagi.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...gan.Minta.Kita
----------------------
Janji manis dibibir pejabat saat kampanye , bikin susah pengusaha lain dan akhirnya si buruh sendiri kena PHK massal!
0
6K
64
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan