Mulai 1 Januari 2014 mendatang, pemerintah akan memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan tersebut tidak sekedar mengurusi kesehatan, namun juga ketenagakerjaan, pensiun hari tua dan kebutuhan dasar masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Supriyantoro, menjelaskkan bahwa dalam sistem JKN 2014, seluruh penerima Jamkesmas akan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah berharap, untuk 2014 nanti jumlah PBI dalam pelaksanaan JKN bisa mencapai 86,4 juta orang. Namun hal ini sangat bergantung pada kemampuan keuangan negara.

Permasalahan data pun hingga kini masih terus dibenahi agar pembayaran iuran untuk masyarakat yang tergolong PBI semakin akurat dan tepat sasaran.

Pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp19,3 triliun untuk membayar iuran JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, yaitu peserta JKN fakir miskin dan orang tidak mampu.

Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, dan untuk menjadi peserta, mereka harus membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang terdekat.

Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar akan dibayarkan pemerintah sebagai PBI, yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI.

Jika pembiayaan Jamkesmas menggunakan prinsip Indonesia Diagnosis Related Groups (INA-DRG), maka dalam JKN akan menggunakan prinsip Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) atau berdasarkan grup penyakit. Contohnya penyakit amandel. Pembiayaannya bukan berdasarkan biaya perawatan dan operasi. Namun hitungannya ditotal sehingga pelayanan pada pasien pun sesuai standar.


Meski pelayanan jaminan kesehatan kini telah menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan perilaku.



Baca juga nih gan> http://www.kompensasirakyat.com/view...ng-gratis.html . biar ada kesinambungan hehe