JAKARTA - Terbuktinya penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo merupakan sebuah terobosan baru dalam penegakkan hukum di pengadilan.

Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, mengatakan bila putusan yang menjerat mantan Kepala Korlantas Polri itu sudah incracht dan beryuriprudensi, maka bisa dijadikan acuan hakim untuk menjerat terdakwa lain terkait TPPU.

"Saya meliriknya di sana ini bisa membuka peluang penegak hukum untuk mengusut aset seperti yang ada di sana (Djoko)," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Lebih lanjut Pasek mengatakan, hal yang dialami oleh Djoko juga bisa terjadi dengan terdakwa-terdakwa lainnya yang juga dikenakan pasal TPPU. Pasek, mengamini bila ada kemungkinan hal tersebut juga diterapkan terhadap terdakwa seperti mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.

"Iya bisa juga (Luthfi dan Fathanah dikenakan seperti itu)," tuntasnya.

Sebagaimana diketahui, Irjen Pol Djoko Susilo divonis majelis hakim pengadilan Tipikor selama 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri, pasal TPPU yang diterapkannya juga terbukti terhitung dari tahun 2003-2010 dan 2010-2012 sebagai hasil TPPU. Harta yang dirampas negara berdasarkan penghitungan KPK mencapai Rp 200 miliar.

http://news.okezone.com/read/2013/09/04/339/860452/luthfi-hasan-bisa-bernasib-seperti-jenderal-djoko

Sama2 punya istri 3, sama2 pencucian uang, semoga nanti sekamar biar duburnya bisa berdarah lagi.