DPRD DKI Desak Foke Keluarkan Instruksi Terapkan Sistem Ganjil-Genap

Jakarta - Semakin hari kemacetan di Ibukota Jakarta semakin parah, perlu dilakukan tindakan cepat untuk mengatasi hal ini. DPRD DKI mendesak Gubernur DKI agar segera mengeluarkan Instruksi Gubernur (Insgub) untuk membatasi penggunaan kendaraan di Jakarta.

"Gubernur harus segera mengeluarkan Insgub ganjil genap plat kendaraan untuk mengatasi macet yang semakin parah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung Lunggana saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/7/2010).

Menurut Lulung, kemacetan yang saat ini terjadi sudah tidak mungkin lagi menunggu pembangunan sarana dan prasarana transportasi lain seperti MRT, Subway, Waterway maupun pembangunan busway koridor IX sampai XIV.

"Tidak mungkin menunggu itu semua, tinggal lakukan ganjil genap nopol kendaraan," terang politisi PPP ini.

Pemberlakuan sistem ganjil genap bisa diberlakukan sambil Pemprov DKI terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang lain. Pemberlakuan sistem tersebut menurut Lulung juga tidak bertentangan dengan UU Lalu Lintas.

"Tidak sulit, misalnya hari Senin plat genap yang boleh jalan, Selasa plat ganjil. Gantian terus, pasti kemacetan berkurang. Dan itu bisa dilakukan karena dalam UU Lalu lintas dimungkinkan," ujarnya.

Selain mendesak Pemprov, DPRD DKI juga akan membantu dalam hal penyusunan Perda tentang penetapan sistem ganjil genap tersebut.

"Kita juga akan secepatnya membuat Perda itu supaya dasar hukumnya lebih kuat. Tapi karena sekarang darurat Insgub dulu cukup," ujarnya.

(her/nwk)

[url]http://news.detik..com/read/2010/07/28/112255/1408309/10/dprd-dki-desak-foke-keluarkan-instruksi-terapkan-sistem-ganjil-genap[/url]

DPRD DKI Tolak Rencana Jokowi Terapkan Kebijakan Ganjil-Genap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Jokowi menerapkan plat ganjil genap untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan tersebut dinilai sama saja menjadikan Jakarta kelinci percobaan untuk bidang transportasi.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua, rencana penerapan pembatasan kendaraan bermotor lewat plat ganjil genap sudah dibahas sejak era Gubernur DKI Sutiyoso dan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana walaupun sudah dibicarakan bolak-balik.
"Kebijakan ganjil genap sulit diterapkan di Jakarta. Transportasi di Jakarta belum terintegrasi dengan baik, antara angkutan umum, bus Transjakarta hingga kereta api," ujar Inggard kepada wartawan termasuk Tribunnews.com di gedung DPRD DKI, Kamis (27/12/2012).
Dijelaskannya, jika kebijakan ganjil genap jadi diterapkan maka angkutan umum di Jakarta harus mampu menampung empat juta pengemudi kendaraan pribadi dari total delapan juta kendaraan pribadi yang ada di Jakarta.
"Apa jumlah angkutan umum sudah cukup untuk menampung empat juta orang agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum? Tidak kan? Kalau diberlakukan tahun depan, warga mau naik apa?," cetusnya.
"Kota-kota besar di negara maju yang sistem transportasinya sudah canggih saja gagal melaksanakannya, seperti di Athena, Roma, Beijing, dan Mexico City. Kok disini malah mau melaksanakannya. Janganlah gunakan masalah transportasi ini sebagai kelinci percobaan," tambahnya.

http://www.tribunnews.com/metropolit...n-ganjil-genap