Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menegaskan Indonesia merupakan negara yang paling banyak kekurangan pasokan rumah (backlog).

Saat ini, backlog di Indonesia sudah mencapai 15 juta unit, jumlahnya terus bertambah setiap tahun sehingga butuh waktu puluhan tahun untuk menutup kekurangan.

Ketua Apersi Eddy Ganefo mengatakan, backlog akan sulit dikurangi jika pemerintah tidak cepat ambil tindakan untuk mengatasinya. Dengan jumlah backlog sebanyak 15 juta unit rumah, Indonesia sudah mengalami krisis perumahan. Bila tak cepat diatasi, Indonesia akan alami krisis perumahan hingga 30 tahun mendatang.

“Indonesia negara paling banyak backlognya. Penyediaan rumah bagi masyarakat masih sangat minim. Di samping karena nggak mampu mencicil, masyarakat kita juga nggak mampu bayar DP (uang muka),” kata Eddy saat dihubungi detikFinance, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Eddy menyebutkan, Indonesia bisa mengatasi krisis perumahan dalam 30 tahun mendatang. Hal itu bisa terjadi jika ada kebijakan penghapusan biaya uang muka kredit rumah yang selama ini jadi kendala utama masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, perlu adanya subsidi untuk uang muka bagi masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu membayarnya.

“Backlog bisa diatasi 30 tahunan ke depan dengan catatan subsidi DP, kalau nggak itu nggak bisa. Seyogyanya pemerintah mengembalikan DP, menghapus pemberlakuan DP. Dulu, masyarakat itu dibantu pemerintah untuk penghapusan DP minimal pengurangan DP sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi misalkan uang mukanya Rp 8 juta ya bisa dikurangi jadi setengahnya atau dihapus sama sekali, itu uangnya dari subsidi pemerintah,” terangnya.

Eddy menambahkan, dengan subsidi atau bisa juga penghapusan uang muka bagi masyarakat tidak mampu bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan jumlah masyarakat untuk bisa punya rumah sendiri.

“Itu usulan kita ke pemerintah, supaya menerapkan itu. Krisis perumahan bisa diatasai minimal berkurang kalau bisa menerapkan itu," ujarnya.

[url]http://finance.detik..com/read/2013/09/02/125113/2346831/1016/ri-terancam-alami-krisis-perumahan-hingga-30-tahun-mendatang[/url]

Kenapa Indonesia Bisa Krisis Perumahan?

Jakarta - Kebijakan terkait perumahan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) hingga kini belum mampu menuntaskan permasalahan sektor papan di Tanah Air termasuk paling utama backlog atau kekurangan pasok rumah hingga [URL="http://finance.detik..com/read/2013/08/30/104856/2345009/1016/ancaman-krisis-perumahan-ri-masih-kekurangan-15-juta-unit-rumah"]15 juta[/URL] unit.

Dengan kondisi ini, Indonesia sudah disebut mengalami [URL="http://finance.detik..com/read/2013/08/30/173724/2345518/1016/kekurangan-15-juta-pasokan-rumah-ri-sudah-alami-krisis-perumahan"]krisis perumahan[/URL], apa saja masalahnya?

"Kemana saja tim ahli Kemenpera untuk dapat membuat kebijakan perumahan yang pro rakyat. Sejak penggantian Menpera dari Suharso Monoarfa ke Djan Faridz, relatif tidak ada kebijakan yang masuk akal yang seharusnya dijalankan oleh Kemenpera. Alih-alih malah menghentikan penyaluran [URL="http://finance.detik..com/read/2012/12/07/182957/2112598/1016/pemerintah-akui-penyerapan-kpr-subsidi-tahun-ini-buruk"]FLPP[/URL] di akhir tahun 2011," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Senin (2/9/2013)

Ia menuturkan sampai saat ini pemerintah cenderung tidak mengerti bagaimana harus melakukan atau membuat kebijakan yang pro rakyat dan pro pasar di bidang perumahan. Ali bahkan sangat setuju terkait anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini merupakan pemerintah autopilot termasuk masalah perumahan rakyat.

"Ada atau tidaknya Kementerian Perumahan Rakyat saat ini ternyata tidak ada pengaruhnya. Dan menjadi tidak efektif bila kementerian ini dipertahankan bila tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sejak dulu pun bangsa Indonesia tidak mempunyai blue print perumahan rakyat dan berjalan tanpa arah," ungkap Ali.

Ia mencatat beberapa program perumahan yang tidak berjalan dengan baik dan tanpa arah:

Program 1.000 tower setelah 6 tahun berjalan sejak 2007 sampai saat ini tidak ada perubahan atau penyempurnaan dan dibiarkan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Banyaknya peraturan dan batasan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah Menpera saat ini tidak dilakukan.

Konsep FLPP yang seharusnya menjadi dana yang terus tumbuh untuk penyediaan dana rumah rakyat ternyata tidak dilanjutkan sebagaimana konsepnya terdahulu. Sehingga pelaksanaan FLPP menjadi tidak jelas.

Penyaluran FLPP yang sarat dengan kepentingan pihak perbankan.

Janji Menpera sejak awal 2012 untuk membebaskan biaya perijinan, PAM, dan PLN sampai saat ini tidak pernah terlaksana.

Kerja sama untuk penyediaan tanah dengan beberapa pemda hanya produk MoU dan tidak ada realisasi.

Juklak dan Juknis untuk UU Hunian Berimbang dan UU Rusun pun sampai saat ini belum ada dan tidak mendapat perhatian dari Kemenpera.

Pengaturan dana bantuan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang belum lancar.

"Sangat ironis melihat pekerjaan rumah utama Kemenpera tidak diselesaikan," katanya.

Ali menyentil soal kebijakan Kemenpera malah melakukan sosialisasi pembelanjaan iklan di media massa untuk bantuan rumah swadaya dan melakukan pameran-pameran membuang anggaran.

"Apakah ada yang salah dalam cara berpikir Kemenpera saat ini? Bantuan rumah swadata relatif dapat menjadi program kerja sama dengan Kementerian Sosial dan bukan tugas utama Kemenpera," katanya.

Sangat disayangkan sebuah kementerian yang tidak tahu prioritas dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai Menpera seharusnya dapat memegang amahan karena UU Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab penyediaan rumah rakyat.

[url]http://finance.detik..com/read/2013/09/02/142300/2346960/1016/kenapa-indonesia-bisa-krisis-perumahan[/url]

Memang bnyk gan skrg rakyat indonesia yg blm memiliki rumah, faktornya ya karena susahnya mengumpulkan uang cash buat membayar DP dan makin sedikitnya tersedia lahan untuk perumahan, terutama perumahan dgn kategori RSSS. Harga rumah yg tiap tahunnya terus naik gak kira-kira, mungkin ini jg disebabkan oleh banyaknya orang-orang kaya yg memborong rumah sebagai bahan investasi buat dijadikan kost-kostan atau kontrakan sehingga membuat harga rumah itu sendiri jd melambung dan rakyat yang tidak sanggup membeli rumah tadi hanya cuma bisa mengontrak dengan harga sewa rumah yang sama nilainya dengan cicilan kredit rumah itu sendiri.

Dan satu lagi, ternyata program FLPP yg selama ini diharap-harapkan rakyat miskin karena memberikan bunga yg rendah selama masa kredit ternyata juga sudah bubarkan oleh KEMENPERA sendiri dan selama program itu berjalan penyalurannya pun tidak tepat sasaran, misalnya pilih-pilih orang yang akan mau dikasih program tersebut, bisa jadi yg dapat cuma sanak saudara ataupun koleganya.