MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) diduga mengincar Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dalam kasus korupsi dana bantuan daerah bawahan (BDB) 2012 untuk sejumlah proyek di 33 kabupaten/kota di provinsi ini.

Ini terindikasi dari digeledahnya dua fraksi partai politik (parpol) di DPRD Sumut yang menjadi pengusung Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi di Pemilu Legislatif Sumut (Pilgubsu) 2013. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mempersempit penyidikan.

Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin menyebutkan, mekanisme pengungkapan dugaan korupsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang dilakukan polda, langsung diarahkan pada dua parpol berkuasa saat ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).Penyelidikan dengan menggeledah ruangan kedua fraksi ini supaya memudahkan pencarian. "Penyidik sepertinya ingin mempersempit ruang penyelidikan.

Menurut saya, apa yang dilakukan Polda Sumut memiliki hubungannya dengan koalisi partai pengusung." "Focus penyidik ke mereka (parpol), sebagai upaya lokalisasi pengungkapan kasus. Apakah asumsi ini benar, itu yang ingin dibuktikan penyidik," ujarnya, Minggu 1 September 2013. Menurut dia, ketika DPRD Sumut atau orang-orang yang berada di balik Gubernur Gatot, ditetapkan sebagai objek yang diduga, maka hal tersebut didalami terlebih dulu. Setelah dari sana baru bisa didapatkan pihak-pihak lain yang terlibat.

"Tidak bisa dimungkiri, lokasi kekuasaan ada di dua partai itu. Fraksi dianggap berperan dalam menyusun anggaran di DPRD karena mereka dekat dengan kekuasaan," bebernya. Penyidik berasumsi pelanggaran terjadi mulai dari sana (DPRD). Dua fraksi partai pengusung ini diduga mengetahui, makanya dilakukan penggeledahan untuk mencari buktibukti yang diperlukan.

"Ini asumsinya, bahwa sumbernya itu di fraksi pengusung, makanya harus dibuktikan penyidik. Apakah bisa mengarah ke gubernur, perlu dilakukan pendalaman lagi. Selain bukti fisik, perlu juga saksi yang memperkuat itu," imbuh dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (Fisip) itu. Dalam proses anggaran, ada ekeskutif dan legislatif yang terlibat. Saat diajukan eksekutif, legislatif menyusun dan melihatnya apakah sesuai dengan visi misi dan rencana strategis yang sudah disepakati. Legislatif tidak dalam ranah meminta atau mengeksekusi proyek.

"Legislatif hanya menyetujui dan mengusulkannya ke eksekutif. Yang tahu proyek itu ya eksekutif. Gubernur dan jajarannya yang tahu persis seperti apa proyek tersebut dijalankan. Tapi, dalam konteks ini kita bisa tahu sejauh mana peran DPRD Sumut. Apakah hanya mengusulkan dan menyetujui, atau ada transaksi dalam proses penganggaran," tuturnya. (sindo)

http://eksposnews.com/view/6/60250/Polda-Sumut-Bidik-Gatot-Pujo-Nugroho.html

Alamat target dana kampanye PKS 2T bakal sulit terpenuhi.