TEMPO.CO, Medan - Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, digeledah oleh 15 penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Jumat, 30 Agustus 2013.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Komisaris Besar Sadono Budi Nugroho, menjelaskan, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan dalam proyek bantuan alat kesehatan di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara tahun anggaran 2013. "Penyidik menyita sejumlah dokumen penting," katanya.

Menurut Sadono, penyidik memerlukan bukti tambahan setelah memeriksa dua anggota DPRD Sumatera Utara. Keduanya adalah Ketua Fraksi Partai Hati Nurani RakyatZulkifli Siregar dan Wakil Ketua DPRD Sigit Pramono Asri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan keterangan Zulkifli dan Sigit, pelaksanaan sekitar 2.000 proyek untuk 33 kabupaten dan kota itu tidak tepat sasaran. "Malah ada dugaan korupsi," ujar Sadono.

Penyidik sudah mempelajari bahwa usulan proyek itu disetujui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Gatot Pujo Nugroho. "Penanda tangan usulan adalah Sigit serta empat pimpinan DPRD lainnya," tutur Sadono.

Setelah penyidik mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan, kata Sadono, tidak tertutup kemungkinan mereka akan memeriksa pimpinan DPRD lain dan para ketua fraksi. Bahkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho bisa pula diperiksa.

Salah satu yang menjadi fokus penyidik adalah adanya dugaan imbal jasa dan bagi-bagi proyek yang dananya ditangani DPRD. Sebab, anggota DPRD yang bukan anggota Badan Anggaran ternyata juga ikut mengusulkan proyek. Ihwal adanya proyek yang ditangani oleh Sigit ini, menurut Sadono, masih ditelusuri.

Pada Mei 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara. Hidayat menerima suap Rp 1 miliar dari Surung Panjaitan. Surung adalah pemilik perusahaan rekanan yang memenangi tender proyek pembangunan rumah sakit Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 33 miliar, yang dananya bersumber dari BDB 2013.

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/30/058508825/Endus-Korupsi-Polisi-Geledah-DPRD-Sumatera-Utara

[(WOL Photo/Ega Ibra)] MEDAN - Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan digeledah 15 penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, hari ini.

Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dalam proyek bantuan alat kesehatan di 33 kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, tahun anggaran 2013 yang bermasalah.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Komisaris Besar Sadono Budi Nugroho mengatakan, penyidik menyita dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan proyek yang bersumber dari BDB.

"Penyidik perlu bukti-bukti dokumen tambahan setelah memeriksa dua anggota DPRD Sumut yakni Katua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Zulkifli Siregar dan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Pramono Asri," kata Sadono.

Sebelum penggeledehan ini, polisi sudah memeriksa Zulkifli dan Sigit. Dari keterangan keduanya, penyidik menemukan bukti sekitar 2000 proyek untuk 33 kabupaten dan kota yang dananya bersumber dari BDB tahun anggaran 2013 tidak tepat sasaran." Malah ada dugaan korupsi di situ," ujar Sadono.

Disebutkan, penyidik sudah mempelajari usulan agar proyek bersumber BDB itu disetujui Pemerintah Provinsi Sumut, dalam hal ini Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Salah satu penandatangan usulan itu adalah Sigit Pramono Asri dan empat pimpinan dewan lainnya," tutur Sadono.

Sadono menambahkan, setelah dokumen pengusulan BDB dan proyek bersumber BDB diambil penyidik, tidak tertutup kemungkinan akan ada pemeriksaan kepada pimpinan dewan lainnya dan ketua-ketua fraksi serta Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Nanti akan berkembang pemeriksaan setelah dokumen yang disita hari ini dipelajari penyidik. Kemungkinan pemeriksaan kepada pimpinan dewan maupun gubernur bisa saja, tergantung kebutuhan penyidik," ujar Sadono.

Salah satu yang menjadi fokus penyidik, Sadono melanjutkan adalah adanya dugaan imbal jasa dan bagi-bagi proyek bersumber dari BDB yang ditangani anggota dewan.

"Beberapa anggota dewan yang tidak anggota badan anggaran ikut mengusulkan 2000 proyek itu supaya disetujui gubernur. Apakah ada timbal balik dari persetujuan itu nanti akan ditelusuri," katanya.

Terkait adanya proyek yang ditangani oleh Sigit Pramono Asri. Sadono mengatakan, masih ditelusuri. "Kita dapat informasi demikian, sama seperti anggota badan anggaran lainnya yang mempunyai proyek yang harus digolkan. Tapi kita masih lakukan penyelidikan," ujar Sadono.

Pada Mei 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara karena menerima suap proyek pembangunan rumah sakit pemerintah Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp33 miliar bersumber alokasi BDB tahun 2013. Hidayat dituduh menerima Rp1 miliar dari rekanan pemenang tender pembangunan rumah sakit bernama Surung Panjaitan.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=298821&Itemid=

Siap2 aja terguncang duo parpol sok suci ini.