Mantan Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi sempat membuat heboh. Kemunculan Mulyadi pertama kali pada akhir bulan April 2013 lalu. Saat itu, Jokowi sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan program lelang jabatan.

Menurut Mulyadi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karier yang sudah berjalan selama ini. Mulyadi mengaku ada sekitar 80-an lurah dan camat yang sejalan dengannya tidak mengikuti proses lelang jabatan. Bahkan santer beredar, sang lurah akan melakukan gugatan ke MK.

Setelah menyerang lewat kata-kata secara membabi buta, Lurah Warakas Mulyadi tiba-tiba meminta maaf pada Jokowi dan Ahok. Dia mengaku tak pernah melawan sang gubernur. Dia juga menjelaskan soal kritik dirinya terkait lelang jabatan. Yang berkembang, lanjut Mulyadi, bahasa lelang ini menjadi masalah. Bahasa lelang dianggap dia kurang bagus.

"Saya mohon maaf kepada gubernur dan pemerintah DKI Jakarta," tutupnya.

Setelah meminta maaf, Mulyadi akhirnya siap mengikut lelang jabatan. Dia siap ikut tes seleksi lurah. Beberapa tahapan tes sudah diikuti oleh Mulyadi. Termasuk uji kompetensi manajerial hingga sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Mulyadi dinyatakan lolos seleksi lelang jabatan. Jokowi pun mengapresisasi keberhasilan Mulyadi dalam seleksi tersebut.

"Bagus, tesnya lulus," ujar Jokowi.

Namun Mulyadi tak duduk kembali di Warakas. Dia dirotasi ke Kelurahan Tugu Utara. Posisi Mulyadi diisi oleh Tulus Harjo yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Barat, Jakarta Utara.

2. Haji Gubar

Nama Haji Gubar mengemuka dalam kasus SMPN 289 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pada akhir Juni-Juli 2013 lalu. Saat itu, Haji Gubar diketahui memblokir satu-satunya akses jalan ke SMPN 289 di Gang Pasar Lama hingga sekolah itu mangkrak karena tidak bisa digunakan. Padahal, sekolah itu megah karena baru dibangun komplet dengan fasilitas meja-kursi dan papan tulis.

Gubar yang juga ketua RW 05 Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakut, itu belakangan melunak karena utusan Jokowi. Seng yang menutupi jalan masuk sekolah dibuka. Apa deal di antara mereka?

Saat dihubungi detikcom, Rabu (10/7/2013), Haji Gubar mengaku sudah tidak ada masalah lagi soal pemblokiran jalan. "Jalan sudah bebas. Terserah warga mau masuk. Monggo!" kata Gubar.

Gubar tidak mau menjawab soal adanya pembayaran oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membuka lahan tersebut. Gubar mengaku ditemui oleh seseorang bernama Alex yang mengaku sebagai bawahan dari Jokowi.

"Pokoknya sudah selesai. Sudah bebas," tegas Gubar.

Pada pertemuan itu, disepakati warga dan anak-anak sekolah menggunakan jalan yang berada di samping rumah sakit Islam, yang merupakan lahan milik Gubar. Sambil menunggu pembangunan jalan tersebut, untuk sementara warga dapat menggunakan Gang Pasar Lama, yang juga lahan milik Gubar, sebagai akses menuju sekolah.

3. Haji Abraham Lunggana

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung sempat berseteru dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penertiban PKL Tanah Abang. Saat itu Ahok menyebut ada pejabat yang membekingi PKL Tanah Abang dan tidak paham Perda.

Hubungan Ahok dan Haji Lulung itu mencuat ketika Haji Lulung meminta Ahok dites kejiwaan gara-gara suka ngomong sembarangan. Tidak hanya diminta tes kejiwaan, Ahok juga didesak oleh pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam) untuk minta maaf kepada tokoh Tanah Abang tersebut. Pendemo bahkan sempat 'mengejar' Ahok hingga ruang kerjanya agar mau menemui mereka.

Permintaan Lulung dan desakan pendemo ditanggapi Ahok dengan penuh ketenangan dan senyuman. Eks Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah sakit jiwa, tapi bisa lolos menjadi pejabat. Ia tidak pernah menyebut Lulung tolol dan tidak pernah menyebut ada oknum DPRD yang ada di balik kisruh PKL Tanah Abang.

Ahok bersedia menghubungi Lulung melalui handphonenya. Di ujung telepon, mereka sepakat bertemu empat mata dan menstop adu argumen.

Pada Minggu (11/8/2013) lalu, Lulung menyatakan siap mendukung Jokowi menata PKL dengan merelokasinya ke Blok G.

"Hari ini saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, terutama agar tidak terjadi beda persepsi. Saya siap back up, saya buktikan kalau kami dukung Pak Jokowi," kata Haji Lulung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2013).

Ketua DPD PPP DKI Jakarta itu mengaku selalu datang ke Pasar Tanah Abang untuk berkomunikasi dengan para pedagang sejak 19 Juli 2013.

"Saya imbau kepada pedagang agar mau direlokasi ke Blok G. Tapi memang Blok G harus ada perbaikan-perbaikan," jelasnya. Ikuti Berita Selanjutnya di http://www.ayomemilih.com