Masyarakat sekitar blok Mahakam Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku khawatir jika kontrak Total E&P Indonesie di blok minyak bumi dan gas (Migas) tersebut tidak lagi diperpanjang pada 2017.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara berharap perusahaan minyak asal Prancis tersebut tetap diperpanjang kontraknya di Blok Mahakam pada 2017 nanti.

"Mudah-mudahan Total tetap ada ditempat itu, membaca berita di media masyarakat resah, semoga ini berlangsung dengan baik," kata Suriansyah, di kantor Total, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Di kesempatan yang sama, Vice Presiden HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto, menambahkan, hal tersebut karena masyarakat sudah lama menggantungkan hidup pada Total, pasalnya keberadaan Total sudah 40 tahun beroperasi di Blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

"Jadi memang seperti ibu Erlisabeth bilang, kami berada dilingkungan itu 40 tahun lebih, kami beroperasi baik disana sehingga mempunyai hubungan harmonis disana, sehingga timbul kekhawatiran jika ada perubahan," ungkap Novi.

Novi mengungkapkan saat ini sudah mempekerjakan karyawan sebanyak 3.700 tenaga kerja permanen dan kontrak. Diluar itu, terdapat 20 ribu pekerja secara tidak langsung yang terkena dampak dari keberadaan kilang minyak Total di lokasi tersebut.

"Pekerja kami di Mahakam, kalau ada perubahan tidak hanya menyangkut 20 ribu pekerja tersebut dan dampak makro besar," tuturnya.

Selain itu Total juga aktif dalam kegiatan CSR, bekerja dengan sangat dekat dengan pemda mendefinisakan program apa diasana yang sesuai kebuthan masyarakat setempat. (Pew/Shd)

http://bisnis.liputan6.com/read/6429...total-hengkang

Koalisi Rakyat Desak RI Kuasai Lagi Blok Mahakam

Liputan6.com, Jakarta : Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini kedatangan tim Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara yang menyerahkan petisi Kembalikan Blok Mahakam untuk Rakyat.

Pantauan Liputan6.com, di kantor Kementerian ESDM, tim tiba sekitar 13.00 WIB dan rencanaya anggota tim yang datang akan menyerahkan petisi ke Menteri ESDM Jero Wacik.

Anggota tim yang hadir diantaranya Ketua PP Muhadiyah Din Syamsudin, Direktur Eksekutif Indonesian Reseach Study (IRES) dan Pengamat Migas Kurtubi.

"Siapa saja yang terima, kalau tidak ada yang menerima, yang penting sudah datang," kata Din, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Menurut Din, dalam perpanjangan kontrak, Blok Mahakam harus diserahkan ke pihak Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pertamina (Persero). Jika blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut diserahkan kembali ke Total, pemerintah dituding tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui ketahanan energi.

"Pada dasarnya blok Migas yang habis pada masanya, banyak. Kalau energi, dipertahankan jangan kasih asing, logika mana yang menyatakan ketahanan energi diserahkan asing. Baiknya BUMN, janganlah sudah lama dinikmati asing," pungkasnya. (Pew/Shd)

http://bisnis.liputan6.com/read/6782...i-blok-mahakam

Kembalikan Blok Mahakam kepada Anak Bangsa


Kontrak Blok Mahakam antara Pemerintah RI dengan Total (Prancis) dan Inpex (Jepang) akan berakir pada Maret 2017 setelah dikuasai selama lebih dari 45 tahun sejak 1 April 1967. Semula, Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 27 triliun cubic feet (TCF) gas dan 600 juta barel minyak, dan pada saat kontrak berakhir diperkirakan masih tersisa sekitar 6-8 TCF gas dan 100 juta barel minyak. Pada asumsi harga gas US$ 12/MMBtu dan minyak US$ 100/barel, cadangan ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ (8 TCF x 1012 x 1000 Btu x $12/106 Btu + 100 juta x 100/barel) = US$ 106 miliar atau sekitar Rp 1100 triliun!

Sesuai UU No.22/2001 tentang Migas, kontraktor boleh mengajukan perpanjangan kontrak kepada Pemerintah. Mengingat potensi cadangan yang besar, kedua kontraktor Blok Mahakam telah mengajukan perpanjangan kontrak sejak 2007, dan terus diulang hingga saat ini. Namun dalam peraturan yang sama, Pertamina pun berhak mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk mengelola Mahakam. Permintaan ini pun telah dinyatakan berulang-ulang sejak Juni 2008 hingga 2013 ini. Tidak ada aturan yang dilanggar jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak Total & Inpex, begitu pula jika mengabulkan Pertamina. Namun, sampai saat ini status kontrak Mahakam pasca 2017 belum diputuskan.

Idealnya status perpanjangan kontrak ditetapkan antara 5-10 tahun sebelum berakhir guna memberikan kepastian investasi dan pasokan bagi pembeli gas. Selain itu, mengingat semakin mendesaknya penguasaan sumber-sumber energi dan dominannya peran perusahaan minyak nasional (national ol company, NOC) secara global, maka Pemerintah perlu segera menyerahkan pengelolaan Mahakam kepada BUMN/NOC kita. Apalagi, Pertamina telah menulis surat permintaan kepada Menteri ESDM, sejak dijabat Punomo Yusgiantoro dan Darwin Zahedi Saleh, serta pernyataan kepada DPR RI dan media/publik dalam 2 tahun terakhir, bahwa Pertamina mau dan mampu mengelola Blok Mahakam sejak 2017.

Ternyata keinginan Pertamina belum juga dipenuhi oleh Pemerintah. Sejak Menteri ESDM dijabat oleh Jero Wacik dan Wamen ESDM oleh Profesor Rudi Rubiandini, sikap Pemerintah yang sebelumnya mendukung Pertamina, seperti dinyatakan oleh Darwin Zahedi (2011) dan Widjajono Partowidagdo (2011), justru cenderung memihak kepada Total & Inpex. Bahkan dalam rangka “menolak” Pertamina, Jero dan Rudi (2012-2013) tega merendahkan kemampuan perusahaan anak bangsa sendiri dengan antara lain menyatakan ketidakmampuan Pertamina secara SDM, teknologi, manajemen dan keuangan jika mengelola Mahakam.

Dalam rangka mendukung dominasi BUMN di Blok Mahakam, terutama guna menghadapi kuatnya keinginan Jero Wacik, Rudi Rubiandini dan SKK Migas membela perusahaan asing, sejak 2010 IRESS telah melakukan berbagai upaya advokasi. Bersama Serikat Pekerja Migas dan mahasiswa, IRESS terlibat pada berbagai seminar yang diselenggarakan, baik di Jakarta, maupun berbagai kampus di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. IRESS juga terlibat melakukan advokasi ke DPR RI, Kementerian ESDM, Kantor Presiden RI dan KPK. IRESS telah menggalang gerakan Petisi Blok Mahakam pada Oktober 2012 dengan 7 butir tuntutan kepada Presiden RI. Bersama sejumlah tokoh, serikat Pekerja, Organisasi Mahasiswa dan LSM, IRESS mengunjungi Kantor KPK pada Februari 2013 guna meminta KPK mencegah terjadinya korupsi dan mengawasi dengan seksama proses perpanjangan kontrak Mahakam dengan pihak asing.

Disamping berbagai langkah advokasi di atas, puluhan siaran pers dan pernyataan sikap telah pula dikeluarkan IRESS. Dengan semua langkah advokasi tersebut, kita yakin bahwa Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, mengetahui dan faham tentang permasalahan Blok Mahakam ini dan apa yang menjadi tuntutan kita. Namun tampaknya Pemerintah bergeming dan Presiden pun tetap diam tanpa berminat menyatakan sikap, opsi mana yang akan dipilih. Bahkan, pada saat terjadi perbedaan sikap yang tajam antara 2 menteri kabinetnya, yakni Dahlan Iskan yang mendukung Pertamina dan Jero Wacik yang membela Total, ternyata Presiden RI tetap diam, sehingga hal ini mengundang kecurigaan, jangan-jangan Presiden RI memang lebih memilih asing. Hal in pernah terjadi saat kisruh Blok Cepu, dimana pada Maret 2006, beliau lebih memilih Exxon dibanding perusahaan anak bangsa, Pertamina.

Acara Sarasehan Nasional pagi ini, Rabu 28 Agustus 2013, merupakan kegiatan lanjutan dari berderet kegiatan advokasi yang telah dilakukan, guna memperjuangkan hak rakyat yang sedang coba dirampas. Disini kita ingin menyuarakan dan menuntut agar kekayaan sumber daya migas Blok Mahakam segera dikembalikan kepada anak bangsa, melalui BUMN. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan kepentingan strategis negara, terutama guna menjaga kemandirian bangsa dan ketahanan energi nasional. Advokasi pagi ini menjadi semakin penting dan mendesak, terutama setelah melihat semakin gencarnya upaya pihak asing untuk memperoleh perpanjangan kontrak di satu sisi, dan semakin tidak jelasnya komitmen Pemerintah mendukung perusahaan bangsa sendiri di sisi lain.

Selama ini kita mencatat ada 2 orang pejabat yang berdiri di garis depan membela Total & Inpex guna memperoleh perpanjangan kontrak Mahakam, yakni Rudi dan Jero. Satu diantara keduanya telah tertangkap tangan menerima suap sekitar Rp 7 miliar, dan telah resmi mengenakan jaket tahanan KPK sejak 13 Agustus 2013. Rudi sudah terjerembab dan harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri dan orang-orang terlibat lainnya. Secara resmi pendukung Total telah berkurang. Namun karena posisi Rudi lebih rendah, atau minimal berada di bawah Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Jero Wacik, maka bisa saja sikap Pemerintah tetap sama, yakni memihak kepentingan asing.

Sebelum mengukuhkan dukungan kepada asing, kita menuntut Pemerintah melakukan evaluasi dan pertimbangan dengan seksama. Ternyata pejabat yang telah merekomendasikan perpanjangan kontrak, Prof Rudi, adalah orang yang tidak kredibel dan saat ini berstatus tersangka korupsi. Kita pun meragukan kredibilitas Menteri ESDM yang terus saja memberi jawaban yang berubah setelah ditemukannya uang US$ 200.000 di ruang kantor Sekjen ESDM oleh penyidik KPK pada 14 Agustus 2013. Apalagi Jero merupakan atasan Rudi. Apakah Rudi berani bermain sendiri tanpa restu Jero? Atau malah bisa saja apa yang dilakukan dan dikorupsi Rudi adalah dalam rangka menjalankan perintah atasan.

Semula Jero menyatakan uang US$ 200.000 tersebut adalah dana operasional KESDM (15/8/2013). Pada saat status dana ini ditanyakan kepada Jero, terlihat Jero berada dalam keadaan gugup. Percayakah anda, dana operasional kementerian disimpan di dalam tas, bukan brankas, dan dalam bentuk dollar pula? Telah terjadi pelecehan terhadap rupiah. Karena banyaknya komentar miring, belakangan Jaero “meralat” ucapannya. Beliau menyatakan tidak tahu menahu soal dana US$ 200.000 (23/8/2013). Namun ralat ini datang terlambat, setelah seminggu. “Segitu banyaknya ruangan, saya enggak tahu ada apa saja di situ," kata Jero. Apakah anda percaya dengan “ralat” Jero ini?

Jero membantah bila salah satu petinggi Kernel Oil disebut-sebut sebagai anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Wisnu Wardhana. Menurut dia, Wisnu bukan petinggi Kernel, melainkan pimpinan PT Indika Energy. "Anda bisa buktikan bila Pak Wisnu itu dari Kernel?" ujarnya. Jika memang Jero tidak mengenal Kernel Oil, mengapa pula dia bisa membantah bahwa Wisnu bukan petinggi Kernel? Adalah hal aneh pula jika Jero tidak mengenal Kernel Oil karena, seperti dilansir ICW, Kernel Oil bukan pemain baru di SKK Migas. ICW melansir data 11 transaksi penjualan minyak dan kondensat yang dilakukan PT Kernel Oil Pte Ltd dengan BP Migas yang belakang berubah menjadi SKK Migas.

Status kisruh alokasi gas Lapangan MDA-MBA di Blok Madura Stait yang dikelola Husky dan CNOOC dapat pula menjadi bahan evaluasi. Akibat intervensi KESDM, gas yang seharusnya untuk pabrik pupuk petrokimia Gresik dan Pupuk Kujang, tiba-tiba dialihkan ke PLTU di Bali. Kedua pabrik tesebut akan memperoleh gas dari Blok Cepu yang harganya lebih mahal, sehingga berpotensi dirugikan triliunan Rp. Kasus ini sedang diselidiki oleh KPK dan Jero kembali membuat ralat, seperti dinyatakan kepada Metro TV (27/8/2013).

Kasus-kasus di atas mengindikasikan tidak kredibelnya pejabat-pejabat negara yang mendukung dominasi asing di Mahakam. Di sisi, lain kita mencatat Total SA telah divonis kriminal di Amerika Serikat karena menyuap oknum pejabat Iran dalam rangka memperoleh konsesi migas. Total didenda US$ 398,2 juta atau sekitar Rp 4 triliun (28/5/2013). Karena itu, kita pun sangat meragukan kredibilitas Total yang sudah cacat moral, dan dapat saja melakukan hal sama di Indonesia guna memperoleh perpanjangan kontrak Mahakam. Jika pihak yang berwenang memutus status kontrak tidak kredibel, kontraktor yang ingin mengelola Mahakam juga diragukan kredibilitasnya, maka keputusan perpanjangan kontrak kepada asing menjadi sangat tidak kredibel juga dan berpotensi berbau korupsi.

BUMN kita telah menyatakan keinginan dan kemampuan mengelola Mahakam secara konsisten dan berulang-ulang dalam 4 tahun terakhir. Begitu pula dengan para mahasiswa, anggota serikat pekerja, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, akademisi, pengurus ormas dan berbagai kalangan yang tergabung dalam Petisi Blok Mahakam dan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) yang telah berulang-ulang menyatakan sikap dan dukungan terhadap keinginan BUMN tersebut. Pada pagi, tokoh yang sangat kita hormati, Bapak Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, bersama puluhan aggota Purnawirawan TNI dan Polri, ikut pula bersama barisan kita guna menyatakan dukungan. Dengan semua ini, apakah belum cukup bagi Pemerintah, bagi Presiden RI, untuk mengambil keputusan yang memihak kepada perusahaan anak bangsa?

Permintaan kita kepada Presiden SBY agar Blok Mahakam diserahkan kepada BUMN sangat mungkin diabaikan. Presiden SBY dapat saja mengulang sikap, sama seperti ketika menjawab permintaan 9 tokoh masyarakat agar Blok Cepu diserahkan kepada Pertamina, pada Maret 2006. Saat itu, surat permintaan yang ditandatangani oleh Pak Try tidak digubris Presiden SBY. Pemerintah kukuh bersikap, lalu menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon. Apakah permintaan Pak Try hari ini, bersama kita semua, agar Blok Mahakam diserahkan kepada BUMN, akan kembali diabaikan Presiden SBY? Apakah SBY akhirnya kembali memilih perusahaan asing dibanding perusahaan bangsa sendiri? Kita tidak tahu. Sikap diam dan membiarkan Jero dan Rudi terus mencari alasan untuk memihak asing, mungkin bisa menjadi jawaban. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus melakukan advokasi sambil berharap dan berdoa, semoga dukungan rakyat semakin membesar...[]

http://satunegeri.com/kembalikan-blo...MhNt4.facebook