Dalam Audit investigatif tahap II terhadap pelaksanaan pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) di Hambalang, terungkap dugaan 15 anggota DPR yang disebut-sebut memuluskan anggaran Rp2,5 triliun untuk proyek tersebut.

Ke-15 Anggota DPR itu adalah itu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS, dan MI. Dari hasil penelusuran wartawan Gedung Parlemen terhadap 560 anggota DPR, ke-15 inisial itu diduga adalah:

MNS (Mahyuddin NS), RCA (Rully Chairul Azwar), HA (Herry Ahmadi), AHN (Abdul Hakam Naja), APPS (Angelina Patricia Pingkan Sondakh), WK (Wayan Koster), KM (Kahar Muzakir), dan MI (Mardiana Idraswari). Selain itu terdapat inisial JA (Juhaidi Alie), UA (Utut Adianto), EHP (Eko Hendro Purnomo), MY (Mahmud Yunus), MHD (Muhammad Hanif Dakhiri), dan HLS (Herry Lontung Siregar).

Dalam dokumen investigatif tersebut yang beredar di kalangan wartawan DPR, BPK merinci peran 15 legislator dalam perencanaan dan pembahasan anggaran

Berikut peran mereka:

Pertama, peran MNS, RCA, HA, dan AHN selaku pimpinan Komisi X DPR menanda tangani persetujuan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora TA 2010, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara komisi X dan Kemenpora. Anggaran itu Rp150 miliar dialokasikan untuk P3SON Hambalang.

Kedua, APPS, WK, KM, JA, dan MI selaku Pokja Anggaran dari Komisi X DPR menanda tangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora TA 2010 meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara komisi X dan Kemenpora.

Ketiga, MNS dan RCA selaku pimpinan Komisi X DPR menanda tangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Kemenpora TA 2011, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp920 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara komisi X dan Kemenpora. Di antara anggaran itu Rp500 miliar dialokasikan untuk P3SON Hambalang.

Keempat, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS selaku Pokja Anggaran dari Komisi X DPR menanda tangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Kemenpora TA 2011, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp920 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dan Kemenpora. Di antara anggaran itu Rp500 miliar dialokasikan untuk P3SON Hambalang.

Kelima, RCA: a. Menandatangani Surat No.145/KOM.X/DPR-RUN/2010 tanggal 22 April 2010 dalam rangka penyampaian hasil pembahasan RAPBN Perubahan Kemenpora TA 2010 pada Badan Anggaran DPR yang isinya belum menjadi putusan rapat komisi.

b. Menandatangani Surat No.345/Kom.X/DPR-RUX/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dalam rangka penyampaian hasil pembahasan RAPBN Kemenpora TA 2011 pada pimpinan badan anggaran yang isinya tak sesuai dengan keputusan rapat kerja pada 6 September 2010 dan RDP pada 27 September 2010.

c. Menandatangani Surat No.399/KOM.X/DPR-RI/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dalam rangka menyampaikan persetujuan pagi definitif RAPBN Kemenpora TA 2011 pada pimpinan badan anggaran, yaitu antara lain mengalokasikan tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp920 miliar yang belum menjadi putusan rapat kerja tanggal 25 Oktober 2010.

Keenam, APPS: a. Menyampaikan hasil pembahasan tambahan anggaran Kemenpora dengan badan anggaran secara tidak tertulis kepada Komisi X DPR dalam rapat kerja pada 29 April 2010. Yaitu Kemenpora mendapatkan tambahan anggaran atas tambahan anggaran Kemenpora secara tidak tertulis kepada Komisi X DPR dalam rapat kerja pada 25 Oktober 2010, yaitu Kemenpora mendapatkan tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp920 miliar.

Terakhir, WK membubuhkan paraf pada surat No.145/KOM.X/DPR-RUN/2010 pada 22 April 2010 untuk ditandatangani RCA dalam rangka menyampaikan hasil pembahasan RAPBN Perubahan Kemenpora TA 2010 kepada pimpinan badan anggaran yang isinya belum menjadi keputusan rapat komisi.