1. Koordinator Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sri Kusumastuti Rahayu mengklaim bahwa penyerapan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru mencapai 92,74 persen atau sebanyak 14,403,041 Rumah Tangga Sasaran (RTS) per tanggal 22 Agustus 2013.



Meski tidak menampik, bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) masih belum bisa disalurkan ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Alasannya, persoalan geografis yang tergolong sulit dan tidak mudah dilalui kendaraan.



Selain itu, dari jumlah BLSM yang sudah disalurkan itu masih terjadi perubahan di lapangan. Perubahan itu, antara lain, ada keluarga yang tidak layak mendapatkan BLSM tetapi namanya tercatat sebagai penerima.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyerahkannya kepada putusan musyawarah desa. Jadi, bagi yang berhak mendapatkan BLSM, tetapi tidak tercatat mendapatkan KPS, pemerintah mengeluarkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).



2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyaluran BLSM ini jauh lebih baik ketimbang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008.



Selain itu, Rina, warga Bungur dan banyak warga lainnya juga mengklaim hal serupa. Pasalnya, kartu BLSM yang menyerupai ATM itu dikirim langsung ke alamat kepala RT dan tinggal diberikan ke masing-masing warga yang tertera namanya. Dengan demikian, warga yang tidak tercatat di kartu BLSM jangan harap bisa mengganti atau mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut.



"Ini kartunya bagus mirip ATM. Namanya juga sudah tercetak di kartu jadi gak bisa diubah sama orang yang berhak," kata Yani, warga Bungur lainnya.



3. Koordinator Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sri Kusumastuti Rahayu, mengatakan bahwa Indonesia dinilai lebih unggul soal akurasi data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan Kartu Perlindungan Sosial dibandingkan beberapa negara yang melakukan program bantuan sosial berbasis rumah tangga.



4. Masih menurut Sri Kusumastuti Rahayu, akurasi sasaran rumah tangga penerima kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai bentuk kompensasi juga lebih tinggi dari negara-negara lain yang juga menerapkan hal serupa.



5. Ari A. Perdana dari POKJA Monitoring dan Evaluasi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan sejak awal kesalahan penetapan sasaran sudah diminimalkan dengan melakukan “konsultasi dengan penduduk miskin” ketika mengumpulkan data. Dengan konsultasi tersebut petugas bertanya kepada responden penduduk miskin, apakah ada tetangga sesama penduduk miskin yang perlu didata. Dari berbagai penelitian, cara ini jauh lebih baik dibanding mengandalkan informasi dari elit lokal (“elite capture”), yang cenderung menimbulkan bias.



Sejalan dengan mekanisme koreksi tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memberikan payung hukum dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan tersebut yaitu melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.



“Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, juga telah dijelaskan Peran Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, Camat hingga Lurah/Kepala Desa dan Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial termasuk mekanisme pengaduan dan pemutakhiran Data Penerima KPS/BLSM,” Jelas Ari Perdana.



Dengan melihat point - point tersebut, maka sudah jelas bahwa pelaksaan BLSM Tahap 1 untuk bulan Juli dan Agustus lalu telah berjalan maksimal dengan penuh persiapan dalam pelaksaannya. Namun tidaklah ada yang sempurna, untuk itu diperlukan peran seluruh masyarakat demi kelancaran program tersebut.