BATAM - swarakepri.com : Guna mencapai ambisi politiknya kembali terpilih menjadi Walikota Batam periode 2011-2016, Walikota Batam, Ahmad Dahlan diduga menggadaikan empat jabatan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam kepada salah satu partai pendukung.

Pemberian "jatah" 4 jabatan Kepala Dinas tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan dukungan Calon Walikota Batam periode 2011-2016 yang ditanda tangani pada hari kamis tanggal 23 September 2010.

Yang mengherankan, dalam nota kesepakatan tersebut, Ahmad Dahlan yang bertindak sebagai pihak pertama justru mengatasnamakan jabatannya sebagai Walikota Batam periode 2006-2011, sementara sebagai pihak kedua dari partai pendukung mengatasnamakan Ketua Tim Pilkada Provinsi Kepri.

Salah satu poin yang ada dalam kesepakatan tersebut adalah jika terpilih sebagai Walikota Batam, Ahmad Dahlan memberikan hak kepada partai pendukung untuk merekomendasikan personil untuk ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan.

Jabatan 4 Kepala Dinas yang diduga telah digadaikan Walikota Batam kepada partai pendukungnya mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat Batam.

Ketua Koordinator Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(GN-PK) Kepri, Muhammad Agus Fajri dengan tegas mengatakan pemberian jatah 4 Kepala Dinas kepada partai pendukung merupakan bentuk Kolusi untuk mencapai ambisi politik seorang Ahmad Dahlan untuk kembali terpilih sebagai Walikota Batam.

"Dengan adanya kontrak politik seperti itu, bagaimana mungkin 4 Kepala Dinas yang menduduki jabatan tersebut bisa bekerja profesional? kecam Agus kepada swarakepri, sore tadi, Selasa(27/8/2013) di Batam Center.

Agus juga meminta agar Walikota Batam bertanggung jawab dan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat Batam. Empat pejabat yang menduduki jabatan tersebut harus dicopot karena sudah disusupi kepentingan partai," tegasnya.
(www.swarakepri.com)