Jakarta - Kalangan pengusaha mendukung langkah pemerintah menaikkan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) untuk produk-produk seperti mobil sport hingga pesawat. Apa alasan pengusaha?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, di saat ekonomi guncang dan dolar menyentuh Rp 11.000, Indonesia tidak seharusnya mengimpor barang-barang yang tidak penting.

"Kita harusnya dalam kondisi seperti ini tidak perlu belanja impor yang tidak penting. Kayak impor Ferrari, Lamborghini, dan mobil sport lainnya. Kita itu nomor dua paling tinggi impornya di dunia," ujar Sofjan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Sofjan juga mengatakan, dengan kondisi ekonomi sekarang ini, harus diutamakan impor kebutuhan masyarakat banyak.

"Apalagi pembelian pesawat yang banyak itu, kalau perlu kita kurangi juga, utang-utang kita di luar negeri segera cepat diperpanjang kalau nggak nanti kita default nggak bisa bayar, kita harus jaga cashflow kita," kata Sofjan.

Dalam rangka menghadapi guncangan ekonomi dengan penguatan dolar yang tembus Rp 11.000, pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah meningkatkan pajak penjualan barang mewah untuk sejumlah produk.

Berikut 5 fokus paparan pemerintah dan BI, serta kesepakatan dengan Komisi XI DPR terkait paket kebijakan ekonomi:


Faktor global dan domestik masih akan terus mempengaruhi arah pelemahan dan fluktuasi nilai tukar.
Pada triwulan II/2013 defisit current account mencapai 4,4% PDB, pada akhir 2013 diperkirakan mencapai 3% dan 2014 akan menurun menjadi 2,2%.
Dalam konteks nilai tukar, maka kita sepakat fundamentalnya adalah defisit current account.
DPR sepakat PPNBM barang mewah, dinaikkan menjadi 125%. Pemerintah akan mempersiapkan Peraturan Pemerinta (PP).
Pajak Barang mewah seperti mobil CBU dan branded product. Kalau disebut merek seperti Lamborghini, Ferrari, Tas Gucci, LV (Louis Vuitton), dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan, mobil-mobil mewah impor Completely Built Up (CBU) seperti Lamborghini, Bugatti, Porsche, dan sejenisnya kena pajak penjualan barang mewah (PPn BM) hingga 125-150% dari sebelumnya maksimal 75%.

Kebijakan ini bagian dari empat paket ekonomi khususnya, diantaranya untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

sumber: [URL="http://finance.detik..com/read/2013/08/27/170824/2342172/4/sofjan-wanandi-sebut-ri-pengimpor-ferrari-dan-lamborghini-terbesar-kedua-di-dunia"]detikcom[/URL]

WE.CO.ID - Problem defisit transaksi berjalan (current account defisit) membuat nilai tukar rupiah terus melorot. Jumat sore (23/8), rupiah melemah 115 poin menjadi Rp 10.975 per dolar AS dibanding sebelumnya di posisi Rp10.860 per dolar AS.

Menurut Menko Perekonomian Hatta rajasa, salah satu solusi mengatasi masalah defisit transaksi berjalan ini adalah dengan mengendalikan impor barang-barang mewah, seperti impor mobil mewah, yang pajaknya dinaikkan dari sekitar 75% menjadi 125-150%. “Akan tetapi, berbarengan dengan itu, di lain sisi, pemerintah juga akan melepas pajak barang-barang yang sebelumnya digolongkan barang mewah, tetapi sekarang sudah menjadi bagian keseharian hidup masyarakat dan sudah diproduksi dalam negeri, seperti ACsetengah PK dan lain-lain,” ujarnya.

Sofjan Wanandi, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam jangka pendek, untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan memang bisa dengan memperlambat impor barang yang tidak perlu. “Kami usulkan memang agar pajak barang-barang mewah dinaikkan secara cukup signifikan, walau mungkin ini nanti bisa dikatakan melanggar peraturan WTO,” terangnya.

Salah satu impor barang yang tidak perlu yang disorot Sofjan adalah impor mobil mewah buatan asing seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan Rolls-Royce. “Indonesia ini adalah pembeli mobil mewah nomor dua dunia terbesar di dunia setelah China. Tapi, untuk apa mobil-mobil itu di tengah kesenjangan kaya-miskin di Indonesia yang masih besar? Apa ini diperlukan? Kami minta sebanyak mungkin itu bisa distop atau tidak mungkin dibeli, karena kami ingin masalah neraca pembayaran kita diselesaikan,” tegasnya.

sumber: warta ekonomi