Fakta Kebohongan Karsa: APBD bukan untuk rakyat

Dalam debat kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yang disiarkan oleh 3 stasiun televisi nasional (Metro TV, TVOne, dan Kompas TV), pasangan incumbent Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) selalu mengungkap data-data pembangunan Jatim yang disebutnya tumbuh secara positif. Pertumbuhan itu mereka klaim sebagai prestasi pemerintahan yang dipimpinnya selama 5 tahun terakhir. Pemirsa televisi tentu saja tidak akan sempat menguji kebenaran statistic game yang disampaikan gubernur incumbent. Dalam konteks debat kandidat seperti itu, sulit untuk mengungkap persoalan sampai ke substansi terdalam.

Saya yang sudah dua minggu tinggal di Surabaya untuk melihat proses Pilkada Jatim dari dekat, jelas tergerak menguji kebenaran pernyataan gubenur incumbent. Beruntung, kawan-kawan akademisi di sekolah-sekolah tinggi Surabaya dan Malang sangat terbuka memberikan sejumlah data dan hasil kajian mereka tentang pembangunan di Jawa Timur. Mereka tersenyum simpul melihat saya terkesiap setelah membaca data-data yang mereka sampaikan. Saya melihat kontradiksi yang sangat serius, jika tidak bisa disebut sebagai kebohongan, antara pernyataan gubernur incumbent dengan hasil kajian akademis. Mana yang benar? Tidak sulit untuk memihak, saya memihak kebenaran hasil kajian dari teman-teman akademisi, daripada pernyataan Gubernur incumbent Soekarwo.

Pasangan Karsa, yang selama 5 tahun ini memerintah Jawa Timur, sedikitnya telah melakukan 12 dosa pembangunan dengan tambahan 1 dari saya, jadinya 13, yakni soal kebohongan dia akan janji kampanyenya pada 2008. Karsa berteriak tentang APBD untuk rakyat pada Pilkada 2008, yang ternyata tidak lebih dari sekadar mantra politik untuk memikat hati masyarakat Jatim. Terjadi pengrusakan di 12 sektor pembangunan Jawa Timur dari APBD yang dikelola gubernur incumbent.

1. Dari pertumbuhan ekonomi 7,27 persen pada 2012, ternyata membawa kerusakan di sektor pertanian. Pertanian merangkak bak siput, padahal Jatim seharusnya menjadi lumbung pertanian nasional.

2. Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Karwo gagal memeratakan pembangunan. Bahkan menciptakan ketimpangan sangat serius antar daerah. Sebabnya terletak pada ketidaksanggupan gubernur dalam menangani investasi di daerah. Investasi sebesar Rp 53,86 triliun pada 2012 saja hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, seperti Gresik, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerta.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional. Koridor Utara Jatim hanya 65,35; Koridor Utara-Selatan 73,90; Koridor Barat daya 72,21, Koridor Timur 65,94. Jika ditotal, IPM Jatim jelas di bawah IPM nasional yang mencapai 73 lebih.

4. Pembangunan di Jatim hanya menciptakan ketidakadilan. Hanya ada 7 daerah di Jatim yang menguasai PDRB sampai 56,5 persen. Sisanya dibagi kepada 31 daerah lainnya. Ketimpangan luar bisa antar daerah.

5. Pembangunan di Jawa Timur nyaris tidak mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat sama sekali. Pendapatan per kapita rendah, jauh di bawah rata-rata pendapatan nasional, sehingga penduduk miskin masih sangat tinggi di Jawa Timur.

6. Tingginya angka kemiskinan di Jatim jelas menjadikan provinsi ini tidak bermartabat di bawah kepemimpinan Pakde Karwo. Tahun 2012 angka kemiskinan penduduk Jatim mencapai 13,4 persen dari total penduduk. Padahal secara nasinal angka kemiskinan itu hanya 11,6 persen.

7. Pemeritahan Karsa juga gagal menciptakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat Jatim. Masyarakat dibiarkan sendiri memecahkan problematika ketenagakerjaannya, sehingga orang yang berkerja di sektor informal jumlahnya menggelembung, mencapai 66,20 persen. Ini menunjukkan keberhasilan masyarakat di satu sisi dan kegagalan pemerintah Karsa di Jatim pada sisi lainnya.

8. Pemeritahan Karsa seperti buta terhadap sektor penting yang menyangga kehidupan masyarakat Jatim. Sikap menganaktirikan sektor pertanian dan perikanan kentara dari alokasi kredit masyarakat. Padahal masyarakat yang bekerja di sektor ini sangat banyak. Pemerintahan Karsa lebih suka sektor-sektor yang bisa memberikan keuntungan langsung bagi dirinya.

9. Ketidakpedulian pemerintahan Karsa terhadap kondisi masyarakat Jatim juga terlihat dari angaka bayi rawan gizi yang meningkat mencapai 10,3 persen (2012) dari sebelumnya 9,3 persen (2010).

10. Pemerintahan Karsa tampak tidak ada usaha memanusiakan masyarakat Jatim dari ketidakpeduliannya dalam menyiapkan layanan pendidikan bagi masyarakat. Angka pasrtisipasi pendidikan dari SD sampai SMA lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan secara nasional.

11. APBD untuk rakyat benar-benar tidak terjadi di Jatim. Pemerintahan karsa lebih banyak membelanjakan APBD-nya untuk membayar gaji aparat di birokrasi: 33,7 persen (2008) dan 37,7 persen (2012) dihabiskan untuk keperluan ini , bukan untuk pembangunan.

12. Belanja modal sangat kecil, infrastruktur hancur (hanya mendapat 8,5 persen dari alokasi APBD). Sementara 51 persen untuk belanja birokrasi (belanja barang dan pegawai).

13. APBD untuk Rakyat Jatim bohong belaka.

Setelah membaca data-data hasil kajian akademis seperti itu, saya bisa menemukan alasan kenapa pasangan Karsa ini begitu ngotot memertahankan kekuasaannya di Jatim. Dengan dukungan partai yang demikian besar (sekitar 70 persen suara di DPRD), yang dibelinya secara tidak murah, kemudian kampanye Karsa yang besar-besaran, berkorelasi positif dengan APBD yang tidak dibelanjakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Incumbent yang korup akan ngotot berkuasa kembali pada periode kedua, demi mengamankan korupsi periode pertama dan memaksimalkan korupsi berikutnya. Jika pada periode pertama sangat hati-hati, lain soal dengan periode penghabisan. Kerakusan akan semakin tampak bengisnya.

Seharusnya masyarakat Jatim sudah bisa mencium bau kotor dari kampanye dan partai-partai politik pendukung pasangan Karsa. Dan hanya satu cara untuk menghentikan kebohongan dan kerusakan di Jatim, yakni dengan tidak memilihnya pada 29 Agustus 2013 nanti.***