JAKARTA--Karier pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak ditentukan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

Namun, tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, karir seseorang akan ditentukan oleh kinerja, kemampuan, latar belakang pendidikan, serta seleksi dan promosi terbuka.

"Kita tidak boleh menentukan nasib pegawai karena primordial atau agama. Tidak ada di Republik ini seperti itu! Kita harus berdasarkan konstitusi,” ujarnya seperti dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Senin (26/8/2013).

Basuki yang juga disapa Ahok mengatakan, kebijakan tersebut juga akan diterapkan terhadap Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli yang nonmuslim.

Walaupun, sejumlah pihak menolak Susan dengan dalih beda agama tetapi keputusan Gubernur Joko Widodo sudah sesuai amanat konstitusi.

“Jadi kita sudah jelas. Kita bekerja berdasarkan konstitusi bukan konstituen. Warga mana yang menolak? Kalau ngomong tolak juga, Pak Gubernur dan saya di sini didukung sekitar 52,7%," tutur Ahok.

Dia menambahkan "Kalau Anda mau ngumpulin sejuta orang nolak saya, ya pasti ketemu lah.”

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, kepercayaan setiap orang di Indonesia pada umumnya ditentukan karena mengikuti agama orangtua. Bahkan dirinya telah mengecek latar belakang orangtua Susan Jasmine.

“Ayah Susan itu Muslim lho. Saya pernah cek itu. Jangan pernah menentukan karier orang berdasarkan hal itu. Ya, kalau ada petisi dari satu juta orang Jakarta dikumpulin bisa dan cukup," ungkapnya.

Namun, Ahok menegaskan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi bersama dirinya tidak akan menerapkan hal tersebut.

"Tapi apakah seperti itu? Kan tidak bisa. Kita sudah pilih prinsip demokrasi untuk itu. Kalau mau terbuka ya.. lakukan sistem seperti ini,” tuturnya. (ra)

Sumber: Bisnis Indonesia