Tokoh Ikut Dongkrat Suara Partai Politik

Selasa, 27 Agustus 2013 | 07:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2014 juga memberi kontribusi terdongkraknya suara partai politik. Jika elektabilitas dan popularitas tokoh tersebut tinggi, hal itu bisa memengaruhi elektabilitas parpol.

Salah satu yang paling mencolok adalah popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagaimana terekam dalam sejumlah survei, termasuk hasil survei Kompas.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tubagus Hasanuddin, Senin (26/8/2013), mengatakan, dalam sejumlah survei, elektabilitas PDI-P terus meningkat. Selain karena mesin parpol terus bergerak, faktor Jokowi tidak dimungkiri turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan elektabilitas parpol.

Korelasi antara peningkatan elektabilitas Jokowi dan elektabilitas parpol itu, ujar Hasanuddin, terlihat pada perolehan suara calon PDI-P di sejumlah pilkada gubernur. Elektabilitas PDI-P di daerah juga meningkat. Ia mencontohkan, hasil survei elektabilitas PDI-P di Jawa Barat per 22 Juli lalu menempati posisi teratas dengan 19,7 persen. Di tingkat nasional, diperkirakan elektabilitas PDI-P menyentuh 20 persen.

Begitu juga dengan popularitas Prabowo Subianto terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi hasil survei dan merasa yakin sosok Prabowo mendapat tempat di masyarakat.

”Memang Jokowi mendapat tempat teratas karena gencarnya pemberitaan media dan kinerja yang dinilai positif. Meski demikian, konstelasi capres-cawapres masih ditentukan hasil Pemilu Legislatif 2014,” kata Fadli Zon.

Dia yakin posisi Prabowo sudah masuk lima besar dan terus menanjak naik. Pada posisi lima besar, saat itu barulah Partai Gerindra mencalonkan Prabowo. Dia mengakui, survei bisa menjadi indikator dalam periode waktu tertentu dan menjadi semacam snapshot terhadap tokoh-tokoh yang dimunculkan. Fadli Zon berharap jumlah parliamentary threshold (PT) dapat dijadikan acuan parpol mengajukan capres dan cawapres. Fadli Zon menambahkan, sikap PDI-P juga belum jelas mencalonkan siapa sebagai capres-cawapres pada 2014.

Partai Demokrat saat ini justru turun setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi dan penurunan citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlebih SBY tidak bisa lagi menjadi capres. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, kalaupun sosok sebagai capres itu mendongkrak elektabilitas parpol, hal itu memang sangat diharapkan. Namun, yang terpenting tetaplah tanggung jawab parpol untuk menghadirkan sosok pemimpin yang pada akhirnya dikembalikan kepada rakyat.

”Berulang kali survei dilakukan, termasuk terhadap partai politik. Semua survei selalu kami jadikan bahan introspeksi diri.” katanya.

Partai Demokrat kini sedang melakukan proses konvensi pencalonan presiden. ”Ini adalah salah satu strategi, tetapi strategi ini sesungguhnya ingin mempersembahkan kepada rakyat tentang sosok pemimpin masa depan,” lanjutnya.

Wakil Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Didi Apriadi sepakat bahwa PT menjadi dasar mengajukan capres-cawapres. Dinamika politik terus berkembang dan posisi Hanura juga merambat naik.

”Survei internal Hanura membuktikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo masuk lima besar. Kader Hanura solid karena jelas siapa yang diajukan dan tak ada perbedaan capres-cawapres karena berasal dari satu partai,” katanya.

TRIBUN/DANY PERMANA Juru bicara KPK, Johan Budi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja (ki-ka), melakukan konferensi pers usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Sosok atau figur memang terasa penting, apalagi memiliki rekam jejak positif. ”Figur Jokowi itu menjungkirbalikkan paradigma yang dijadikan politisi dan pejabat saat ini, yaitu menjual pencitraan hanya dengan pencitraan,” kata pengamat politisi dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi.

”Dia berani mengeksekusi sesuatu yang menurut orang lain mustahil dilakukan,” ujarnya.

Pengajar Filsafat di STF Driyarkara, Mudji Sutrisno, mengatakan, figur Jokowi mampu mendekonstruksi paradigma dan formalitas pejabat negara dan politisi. ”Figur Jokowi mampu memanusiakan manusia. Ia mau mendengarkan yang menjadi keinginan masyarakat,” katanya.

Namun, sosok Jokowi bergantung pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena parpol yang mengusung capres. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur calon perseorangan. Pihak yang berhak mengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan tertentu.

”Jokowi memang teratas dalam survei, tetapi masalahnya capres dan cawapres itu harus diusung parpol. Jadi, walaupun populer, kalau tidak ada partai yang mengusung, ya tidak bisa jadi capres,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.

Pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengingatkan, PDI-P harus siap dan rela mencermati fenomena Jokowi yang antara lain terlihat di survei. Sejumlah langkah harus disiapkan sejak sekarang. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, ”Kami selalu mencermati hasil survei terkait dengan elektabilitas capres. Namun, pengambilan keputusan politik PDI-P tak hanya berdasarkan survei.”

PAN malah sudah berkomunikasi dengan Jokowi meski telah menetapkan Hatta Rajasa sebagai capres. ”Tapi, baru sebatas silaturahim,” tuturnya.

Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P. Etikanya, PAN harus meminta izin kepada PDI-P dan Megawati jika ingin mengajak Jokowi. PAN juga menjalin komunikasi dengan bakal capres dan parpol lain.

Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, tidak mau diganggu soal survei capres 2014. Jokowi berkali-kali mengatakan ingin berkonsentrasi mengurusi Jakarta. ”Jangan ganggu konsentrasi kerja saya sebagai gubernur. Kalau urusan politik, silakan tanya ke Ibu Ketua Umum (PDI-P),” kata Jokowi.

”Saya enggak mengerti kenapa begitu (hasil survei). Yang saya lakukan yang memang harus saya lakukan. Itu saja,” ujarnya.

Jika hasil survei itu ditanyakan, kata Jokowi, dirinya tidak bisa memberi jawaban.

”Yang (bisa) jawab masyarakat, masak yang jawab saya. Karena, saya kira, yang merasakan, yang melihat, dan yang menilai, saya kira masyarakat. Semua kembali ke masyarakat,” ungkapnya lagi.

Ditanya tentang Indonesia ke depan, Jokowi mengatakan, ”Urusan saya Jakarta, kok ditanya Indonesia. Kalau tanyanya urusan Jakarta, saya jawab. Kalau tanya urusan Indonesia, tanya ke yang lain, jangan tanya saya.” (WHY/ONG/FER/NTA/NDY/NWO/OSA/IAM/SON/RIK)

Sumber : KOMPAS CETAK
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary