Menurut pria yang kerap disapa Ahok ini, pemprov DKI lebih memilih menaikkan anggaran Bank DKI daripada memberikan uang kerohiman untuk PKL Tanah Abang.

"Kita tidak setuju kalau dikasih uang kerohiman untuk PKL Tanah Abang. 10 juta per meter. Enak saja lu. Bukan tanah kamu. Gila kan? Itu kan 2,5 triliun. Mendingan bikin 200 blok (rusun). Dagang apapun laku di bawah," terang politisi Gerindra ini.

Menurut Ahok, masih terjadi perdebatan antara anggota DPRD DKI Jakarta terkait anggaran PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) yang cukup besar untuk 3 BUMD Pemprov yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI dan PT Sarana Jaya.

"Sepertinya ada juga yang setuju, ada yang tidak. Misalnya PT Jakpro ada yang setuju, Bank DKI ada yang setuju ada yang tidak. Ini soal tafsiran-tafsiran saja," ucap Ahok.

Ahok tidak mempermasalahkan jika anggaran PT Jakpro akhirnya harus terpangkas hingga 600 milyar karena adanya perbedaan pendapat ini. Dana tersebut nantinya juga akan digunakan unuk membeli PT Palyja.

"Saya juga nggak mau paksakan. Kan tinggal berapa bulan. Kalau PT Jakpro cuma dapat 600 ya oke sajalah. Termasuk buat beli Palyja. Tahun depan baru kita bicarakan. Kita yakinlah para anggota dewan pst setuju," pungkasnya.