Pak Wali bikin program "Kota Layak Anak", tapi dicomplain sama Komisi Perlindungan Anak mengingat tingkat "kekekerasan" thd anak di kota tsb justru tinggi sehingga dipandang "klaim" jargon "Kota Layak Anak" sama sekali tidak mendasar wkwkwkwkwk..

Keyword : TUKANG KLAIM

--

TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma'il tidak menanggapi serius kritikan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait yang meminta pemerintah Kota Depok mencabut slogan Kota Layak Anak (KLA). Dia malah meminta Arist juga bertanggung jawab atas permasalahan anak di Depok karena ketua Komnas PA itu adalah warga Depok.

"Arist Merdeka adalah teman saya, warga saya juga. Seharusnya dia juga turut bertanggung jawab untuk mengurangi dan meminimalisir permasalahan anak yang terjadi di kota Depok," kata Nur Mahmudi kepada Tempo, Senin, 26 Agustus 2013.

Sebelumnya, Arist Merdeka Sirait menyayangkan penetapan Kota Depok sebagai KLA karena maraknya kasus anak. Dia menilai, penentuan Depok sebagai KLA itu tidak berdasar karena indikator penetapan sebagai KLA pun tidak terpenuhi oleh banyaknya masalah anak. "Cabut saja slogan (KLA) itu kalau indikatornya tidak terpenuhi. Apa indikator yang digunakan dalam menetapkan KLA?," kata Arist yang dihubungi melalui telepon seluler, Ahad, 25 Agustus 2013.

Nur Mahmudi mengatakan, dirinya tidak perlu melakukan argumentasi terhadap pernyataan itu. Soalnya, yang berhak memberikan predikat kota layak anak itu adalah tim penilai indepnden dari pusat. "Jadi bukan forum saya untuk berdebat dengan Arist Merdeka Sirait," katanya.

Tim independen itu, juga memiliki tim audit. Mereka dapat penilaian karena ada tim auditor. Tugas pemerintah Depok adalah tetap melanjutkan pembinaan terhadap elemen-elemen agar kota Depok memiliki kelayakan sebagai kota layak anak. "Karena itu saya tak mau ngomong masalah (penanggalan KLA) itu. Saya tak mau masuk polemik itu," kata dia.

Menurut dia, penetapan KLA adalah bagian dari indikator sistem pemerintahan untuk menciptakan KLA. KLA bukan berati, kota tanpa ada masalah terhadap anak. Tapi kota yang memiliki sistem mencegah, mengantisipasi sekaligus memecah problema yang terjadi pada anak. "Jadi kalau ada sesuatu kita atasi, kita punya sistem untuk mengurangi efek-efek dari kasus itu," kata dia.

Dia mencontohkan kasus yang menimpa Nanda, 6 tahun, yang ada indikasi dianiaya ibu tirinya. Bagaimana pemerintah melakukan klarifikasi dulu, bagaimana lebam di tubuhnya ada dengan cara otopsi. "Apa dilakukan orang tuanya atau tidak,". Kedua, mengobati lukanya dan seterusnya melakukan rehabilitasi sosial. "Supaya anak merasa ada yang melindungi dan orang tua bisa menerima anak itu lagi."

Untuk menunjang KLA, Nur Mahmudi mengklaim pemerintah Kota Depok telah mensyahkan Perturan Daerah terkait KLA pada 2011. "Dan kita beruntung mendapat penghargaan kategory KLA pratama," katanya.

Selanjutnya, Depok akan menyediakan sistem dan perangkat KLA dengan pengalaman dan kriteria KLA. Nur Mahmudi mengklaim akan mampu mendapat penghargaan yang lebih tinggi lagi terkait KLA ini. "Kita targetkan meningkatkan kelas KLA kita naik ke kelas lima." Untuk diketahui, KLA memiliki lima kategori, yaitu, pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.

Selain dari peran legislatif yang bagus dengan mengajukan anggaran dan pembentukan Perda. Menurut Nur Mahmudi, dunia usaha dan kelompok masyarakat juga harus digenjot ke arah KLA. "Jadi tahun ini harus kita matangkan. Partipasi dunia usaha dan masyarakat," kata dia.

Nur Mahmudi menjelaskan, dunia usaha bisa berpartisipasi dengan membentuk taman baca dan tampat permainan yang bagus untuk anak-anak. "Kalau bisa diikuti, perusahaan-perusahaan ini bisa menyalurkan dana CSR-nya di sana. Bisa juga dengan memperhatikan RTH (ruang terbuka hujau) pada perumahan, kualitas rumah layak huni itu untuk mendukung KLA juga."

Sementara, di lingkungan masyarakat bisa dengan membentuk taman baca. Langkah selanjutnya, Depok akan membentuk RW layak anak dan kelompok kerjanya supaya dapat terpantau.

Nur Mahmudi mengklaim saat ini mereka sedang merintis RW Layak Anak di 28 RW di Kota Depok. "Jadi tolong dibentuk juga RW layak anak di tempat Arist Merdeka Sirait, sudah bentuk belum?" Kata Nur Mahmudi meminta Arist membuat RW Layak Anak di kediamannya di Tapos, Depok.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Arist-Merdeka

Ya akhi/ukthi yang dicintai Don Mahmud.

Kita selaku kader partai suci sungguh menyesalkan kritikan dari Pak Aris tersebut. Kota kita itu sudah dikenal sebagai kota yang "layak" bagi anak-anak, terbukti di kota kita jumlah anak sudah sangat banyak dikarenakan, mungkin, ada satu pria menikah dengan lebih dari satu perempuan . Jadi, kalo suatu kota itu banyak anak kecilnya, apa salah kota tersebut disebut "Kota Layak Anak"?