Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan yang saat ini tengah diumumkan oleh KPU masih bermasalah serius karena program e-KTP belum selesai.

"Kekhawatiran publik soal potensi kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 nampaknya semakin beralasan," tegas Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Dr Sufmi Dasco Ahmad SH MH dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Ia pun menggaris-bawahi bahwa kesemrawutan penyusunan Daftar Pemilih ini bukan murni karena kesalahan KPU saja, namun karena memang sejak awal bahan yang diterima oleh KPU sudah sangat bermasalah.

"Masalah terbesar terkait penyusunan DPT ini adalah belum selesainya program e-KTP yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain belum selesai, Sistem IT program E KTP juga disinyalir mudah dijebol," bebernya.

"Kami mendapat informasi bahwa saat ini saja sudah ada sekitar 9 juta e-KTP asli tapi palsu (Aspal) yang dicetak, sementara disisi lain masih ada 50 juta masyarakat yang belum menerima E KTP," ungkap Sufmi yang juga Aktivis Serikat Pengacara Rakyat.

Isu tersebut, lanjutnya, tentu tidak dapat begitu saja dijadikan pegangan karena belum tentu benar dan tepat. "Namun menurut catatan kami hingga saat ini pemerintah juga belum pernah memastikan apakah jumlah e-KTP yang sudah dicetak sinkron dengan jumlah masyarakat yang telah mendapatkan e-KTP," tandas Anggota Dewan Pembina Gerindra.

"Kondisi ini sungguh sangat mengkhawatirkan, harapan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan perubahan melalui mekanisme Pemilu yang jujur dan adil bisa saja hancur berantakan karena Pemilu justru diwarnai kecurangan berbasis permasalahan Daftar Pemilih," tambahnya.

Ia mengingatkan, persoalan DPT Pilpres 2009 terjadi kecurangan seperti banyak sekali pemilih ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang tidak terdaftar. “Akar ketiga masalah tersebut adalah tidak adanya Single Identity Number dalam KTP sehingga sangat mudah digandakan dan dipalsukan,” ungkapnya pula.

Sufmi menegaskan, spirit pelaksanaan program e-KTP sendiri adalah guna mengakhiri persoalan klasik dalam setiap pelaksanaan Pemilu yakni kesemrawutan Daftar Pemilih. “Data jumlah pemilih haruslah pasti dan tidak boleh sekedar ditaksir,” tutur anak buah Prabowo Subianto.

Sebagai penanggung-jawab pelaksanaan program e-KTP, jelas dia, pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu saja ketika timbul masalah dalam penyusunan Daftar Pemilih. “Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengungkapkan secara jujur dan terbuka kepada publik berapa jumlah e-KTP yang dicetak, berapa jumlah masyarakat yang sudah menerima E KTP dan berapa jumlah masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP,” terangnya.

KPU Harus Perbaiki Format Daftar Pemilih
Sufmi memaparkan, sebagai pengguna data kependudukan dari pemerintah, KPU memang dalam situasi yang sulit karena disatu sisi data yang diterima bermasalah dan disisi lain diwajibkan menyusun daftar pemilih yang akurat.

“Situasi sulit tersebut bisa diatasi jika KPU memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan terutama mengenai indikasi adanya pemilih fiktif dan pemilih ganda,” kata Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Menurutnya, KPU juga harus memperbaiki format penyajian data DPSHP yang saat ini belum juga diperbaiki. KPU tetap memberi kode bintang pada penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak menyediakan kolom tangal lahir , tidak menyediakan kolom alamat dan banyak mengosongkan kolom tempat lahir.

“Format pengumuman online tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif yang harus memuat NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat lengkap pemilih,” jelasnya.

Dengan format yang ada saat ini, menurut dia, pendeteksian pemilih ganda dan pemilih fiktif akan sangat sulit karena hanya bisa dilakukan secara manual padahal jumlah pemilih keseluruhan mencapai 189 juta orang.

“Secara umum KPU harus menegaskan bahwa target mereka mengumumkan Daftar Pemilih bukan saja sekedar untuk memastikan seluruh pemilih yang berhak terdaftar di dalam Daftar Pemilih, namun juga menihilkan jumlah pemilih fiktif dan pemilih ganda pada Pemilu 2014,” tutupnya. TKP