VIVAnews - Front Pembela Islam (FPI) mendesak pemerintah untuk membubarkan pasukan khusus antiteror, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Alasannya, tindakan Densus dinilai melanggar hukum.

"Musyawarah Nasional (Munas) baru, Munas ke-3, FPI merekemondasikan kepada pengurus baru untuk tidak hanya menuntut pembubaran Densus 88, tapi juga menyeret semua jenderal, tokoh-tokoh, maupun Densus yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat ini," kata Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, di hadapan para anggota FPI dalam ulang tahun FPI ke-15 tahun di Jalan Petamburan III, Jakarta, Minggu 25 Agustus 2013.

Sebenarnya, kata Rizieq, FPI pernah melaporkan Densus 88 kepada Komnas HAM dan Polri dengan alasan anggota Densus sering salah tangkap dan salah tembak. Tapi, sejauh ini tidak pernah ditanggapi.

"Sampai hari ini, tidak direspons," kata dia.

Rizieq mengatakan, FPI sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu presiden untuk membahas masalah ini. Tapi, belum terealisasi. Meskipun demikian, kata dia, FPI tidak akan berhenti meminta agar tim pembasmi teror itu dibubarkan.

"Kalau terus diabaikan, nanti pada puncaknya, umat Islam akan menjadikan Densus sebagai musuh bersama. Itu yang kami khawatirkan. Akan menjadi perlawanan di daerah-daerah dan mengganggu stabilitas keamanan nasional," tutur Habib Rizieq. (adi)