PROFIL CALON GUBERNUR
DRA.KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.

Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.


Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.

"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.

Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.
Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.
Bergabung dengan PKB.

Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.

Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar karirnya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.
Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.

Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.

”Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!” ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.
Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.

Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).

Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

PROFIL CALON WAKIL GUBERNUR
PAK HERMAN SURJADI SUMAWIREDJA,
JENDERAL POLISI YANG LURUS

Inspektur Jenderal Polisi Herman Surjadi Sumawiredja. Warga Jawa Timur tentu masih ingat nama dan sosok yang satu ini. Dia adalah “bintang” dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. Bukan karena dia menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur, tapi karena keberaniannya membongkar manipulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan praktik kecurangan lain yang terjadi dalam “pesta demokrasi” yang mengantarkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Herman yang saat itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka kasus DPT Fiktif Pilgub Jatim. Polda Jatim saat itu menemukan 345 ribu dari 1,24 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT di Bangkalan dan Sampang tidak benar. Artinya, hampir seperempat pemilih dalam putaran ketiga Pilgub Jatim di kedua kabupaten di Madura itu akal-akalan.
Kecurangan dalam Pilgub Jatim 2008 tidak sekadar diketahui Herman dari laporan tim sukses pasangan Khofifah-Moedjiono (KaJi) atau Panwaslu, tapi juga dari tim kepolisian yang diterjunkan untuk mencari bukti hingga ke level masyarakat bawah. Herman sendiri turun langsung ke lapangan, bahkan menangkap langsung pemilih di bawah umur yang dimobilisasi untuk memilih pasangan cagub-cawagub tertentu.
Banyak pihak yang angkat jempol mengapresiasi langkah Herman dan jajaran Polda Jatim membongkar kecurangan dalam Pilgub Jatim itu. Tapi, anehnya, Herman justru dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim, padahal empat bulan lagi dia akan pensiun.
Herman diganti Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. Tak ada acara pisah sambut bagi mantan Kapolda Jawa Timur itu seperti umumnya jenderal yang hendak pensiun. Yang terjadi malah sebaliknya, Herman hampir saja diseret Provost dari Mabes Polri karena dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian.
Herman dianggap membangkang karena tidak mau meralat status Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo dari status tersangka menjadi saksi. Herman yang memiliki segudang prestasi selama berkarir di kepolisian “keukeuh”, memegang kuat keyakinan bahwa polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Tapi, dia justru dianggap bersalah. Herman akhirnya memilih mengundurkan diri dari kepolisian.
Selama bertugas, reputasi Herman nyaris tanpa cacat. Kariernya di jabatan strategis dimulai tahun 1999 saat dia menjabat Kapolda Bengkulu. Setahun kemudian Herman ditunjuk sebagai Wakil Panglima Pengendali Aceh, 2000-2001.
Usai bertugas di Aceh kariernya terus bersinar. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Samapta Mabes Polri. Setelah itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sampai akhir Januari 2009.
Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Misalnya menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik. Produk-produk Polda Jatim pun mendapat acungan jempol dari masyarakat dan akan diadopsi untuk program nasional. Sebut contoh SIM keliling, SIM Corner, layanan drive thru, membabat calo di Samsat, Responsible Riding, dan sejumlah terobosan layanan publik lain. Maklumat juga dikeluarkan untuk perang melawan pembajakan dan menegakkan UU hak cipta (HaKI) serta illegal logging.
Bukan hanya itu. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktik percaloan penerimaan calon anggota Polri. Herman juga tidak berpangku tangan terkait bencana Lumpur Lapindo.
Ia saat itu turut mendesak agar minta pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan. Setelah cukup lama pensiun dan tak pernah muncul di media massa, kini ia kembali mengejutkan masyarakat Jatim dengan tampil sebagai calon wakil Gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa. Selamat berjuang PAK HERMAN….!!!