Basuki Nilai Panggilan Komnas HAM Tak Adil
BERITAJAKARTA.COM — 10-05-2013 16:31
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menilai, panggilan Komnas HAM atas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak berdasarkan keadilan. Padahal, normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Sekarang kalau melanggarr HAM, ya duduki saja sekalian Monas. Nanti saya kirim orang dari Belitung untuk menduduki Monas. Kalau diusir, saya lapor ke Komnas HAM, terus minta ganti rugi dan bagi hasil. Gimana?," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (10/5).

Basuki pun mengaku tidak tahu menahu terhadap tuduhan Komnas HAM yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melanggar HAM atas penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit.

Dirinya juga mengaku tidak memahami cara berpikir Komnas HAM yang menilai penggusuran warga Muara Baru yang menempati bantaran Waduk Pluit. Terlebih, lahan yang ditempati warga itu merupakan lahan milik negara.

“Oke kalau melanggar HAM. Saya melaporkan orang menyewakan tanah negara, itu melanggar HAM juga? Semuanya HAM, HAM, HAM. Kita tidak menyediakan rumah bagi warga yang terkena gurusan, itu betul melanggar HAM. Ini Anda (warga) yang tidak mau pindah juga kok. Masa orang miskin punya atap kerangka baja ringan. Kita punya bukti semua loh. Jadi itu yang mau dibela?,” kata Basuki.

Dikatakan Basuki, Pemprov DKI saat ini telah membeli dua lokasi lahan seluas 2,2 hektar dan 6,2 hektar sebagai pengganti bagi warga bantaran Waduk Pluit yang terkena proyek normalisasi.

“Kita mengerti ada yang bisa pindah dan tidak. Sisi kanan pemukiman warga belum dibongkar karena kita mau sediakan lahan. Kalau semua tanah negara didudukin mesti dapat uang ganti rugi, ini yang melanggar HAM. Waktu warga minta pindah ke Marunda, ada yang mengancam saya. Melarang orang pindah ke Marunda, apa itu tidak melanggar HAM ? Saya juga mau lapor ke Komnas HAM kalau gitu,” katanya.

Basuki pun menegaskan dirinta tidak akan datang memenuhi panggilan Komnas HAM terkait perlakuan warga bantaran Waduk Pluit yang terkena proyek normalisasi Waduk Pluit tersebut. “Kalau Komnas HAM tidak mengerti keadilan, ngapain lapor,” tandasnya.

Ahok Nilai Komnas HAM Tak Tahu Keadilan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (sumber: JG Photo)

Jakarta - Pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI atas penggusuran warga Muara Baru, Jakarta Utara, dinilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berdasarkan keadilan.

Komnas HAM menilai penggusuran dilakukan tanpa berdiskusi dulu dengan warga setempat, tiba-tiba sudah ada alat berat untuk melakukan normalisasi Waduk Pluit.

Terhadap penilaian tersebut, Ahok menjelaskan normalisasi Waduk Pluit harus dilakukan karena dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Kalau Komnas HAM menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM, Ahok menyatakan sekalian saja warga kuasai Monas.

“Sekarang kalau melanggar HAM, dudukin Monas saja sekalian. Iya dong. Jadi nanti kalau saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas, kalau diusir saya lapor ke Komnas HAM. Kan melanggar HAM. Boleh nggak? Trus minta rugi dan bagi hasil, gimana,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (10/5).

Ahok pun tidak mau tahu terhadap tuduhan Komnas HAM yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melanggar HAM atas penggusuran warga Muara Baru. “Ya terserah,” ujarnya singkat.

Begitu juga dengan pernyataan Ahok yang mengatakan warga Muara Baru adalah komunis. Ahok membantah dirinya mengucapkan kata itu untuk warga Muara Baru. Menurutnya, media massa terlalu melebih-lebihkan pernyataan tersebut. Karena kata tersebut ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memaksa minta bagi lahan tanah negara.

“Aku tidak bilang warga komunis. Diplintir itu sifatnya. Saya cuma bilang, kalau LSM yang ngotot minta bagi lahan tanah negara, itu cara komunis. Itu ingatkan kita cara komunis, buan tanah rebut tanah negara bagi ke rakyat. Sekarang dia pernah tidak urusin orang-orang yang tinggal di rusun sewa? Dijualbelikan? Bantu saya dong, itu pidana semua,” tuturnya.

Dia mengaku tidak memahami jalan berpikir Komnas HAM yang menilai penggusuran warga Muara Baru termasuk pelanggaran HAM. Padahal, tanah yang ditempati oleh warga tersebut merupakan lahan milik negara.

“Oke kalau melanggar HAM. Saya melaporkan orang menyewakan tanah negara itu melanggar HAM juga? Semuanya HAM, HAM, HAM. Kalau kita tidak menyediakan rumah bagi mereka, itu betul melanggar HAM. Ini anda yang tidak mau pindah juga kok. Masa orang miskin punya atap kerangka baja ringan. Kita punya bukti semua loh. Jadi itu yang mau dibela?,” ungkapnya.

Pemprov DKI mau sediakan lahan yang dekat dengan lokasi Muara Baru. Sudah ada lahan seluas 2,2 hektar yang telah dilakukan pembayaran oleh Pemprov DKI, dan akan menyusul 6,2 hektar lagi yang saat ini masih dalam tahap negosiasi harga.

“Kita ngerti ada yang bisa pindah, ada yang tidak. Makanya yang kanan belum dibongkar, kita mau sediakan lahan. Kalau semua tanah negara didudukin musti dapat uang ganti rugi, ini yang melanggar HAM. Waktu warga minta pindah ke Marunda ada yang mengancam saya. Terus melarang orang pindah ke Marunda. Apa itu tidak melanggar HAM. Saya juga mau lapor ke Komnas HAM kalau gitu,” tukasnya.

Saat ditanya kapan Ahok mau ke Komnas HAM mengenai perlakuan warga yang melanggar hukum dan beberapa pihak yang mengambil keuntungan dalam kasus tersebut, dia menyatakan tidak akan ke Komnas HAM karena dinilai tidak mengerti keadilan. “Kalau Komnas HAM tidak mengerti keadilan, ngapain lapor ke dia,” tegasnya.

Jokowi Heran Upaya Relokasi Warga Pluit ke Rusun Dibilang Melanggar HAM
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku heran atas tudingan bahwa dirinya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) soal upaya relokasi warga Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Padahal menurut Jokowi, dirinya bahkan menyediakan fasilitas yang lengkap bagi warga yang mau dipindahkan ke rumah susun (rusun).

"Ada yang bilang kita ini melanggar HAM. HAM yang mana? Wong kita pindahkan ke rusun kok, lengkap ada TV gratis, meja kursi gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, tinggal masuk. (Pelanggaran) HAM-nya yang mana? Masa melanggar HAM? HAM yang mana gitu lho," ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam kuliah umum 'Pencitraan Menuju Jakarta Baru' di Kampus Universitas Tarumanegara (Untar), Grogol, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2013).

Seperti diketahui, hari ini Jokowi dipanggil oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) terkait dengan relokasi warga Waduk Pluit yang dituding melakukan pelanggaran HAM. Jokowi pun mengaku sudah menerima undangan tersebut dan bersedia untuk memenuhinya.

Namun, pertemuan yang sedianya berlangsung pada pukul 14.00 WIB siang ini, urung terlaksana. Belum diketahui mengapa Jokowi lebih memilih menjadi pembicara dalam acara seminar di Kampus Untar.