Belum lama ini warga Sikka dihebohkan dengan penangkapan para pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di jantung Kota Maumere. Puluhan PSK terjaring operasi yang dilakukan aparat keamanan. Para PSK yang terjaring operasi itu, sebagian kecil adalah PSK lokal dan sebagian besar PSK impor alias dari luar Sikka. Ada yang berasal NTT dan ada yang berasal dari Makasar, Manado dan dari Jawa. Media ini merekam bahwa banyak PSK masuk ke Maumere karena animo pengguna jasa seks di Sikka sangat tinggi.

Diduga kuat, para PSK ini datang ke Sikka difasilitasi oleh jaringan khusus. Tapi ada juga yang berinisiatif sendiri untuk mengadu nasib di Kota Maumere yang kian ramai. Mereka ada yang kontrak (kost) di pemukiman masyarakat dengan jam operasi yang diatur sendiri sesuai permintaan. Ini menjadi tugas para aparat Polres Sikka untuk menyelidiki jaringan pemasok PSK ke Maumere.

Bagi para PSK yang datang menggunakan jaringan khusus, biasanya mereka ditempatkan di hotel, tempat hiburan, lokalisasi. Dan hasil dari jasa seks (komisi) dibagi dengan para bos tersebut. Ada PSK yang mengaku dalam sebulan bisa menghasilkan duit jutaan rupaih. Umumnya, hal yang mendorong mereka terjun dalam dunia ini rata-rata kareana alasan ekonomi, terlibat pergaulan bebas, stress karena ditinggal kekasih dan brocken home.

Penyakit sosial yang satu ini bukan muncul baru hari ini. Sejak massa para bupati sebelumnya para PSK sudah beroperasi di Maumere dengan menempati lokalisasi, seperti Lorong Apolo (dulu) dan beberapa tempat lainnya. Seiring kemajuan Kota Maumere, arus masuk PSK ke Sikka makin deras, sederas arus transportasi yang kian ramai ke Sikka, baik jalur laut, darat maupun udara. Sayangnya, mereka tidak terdeteksi dan terdata secara baik. Selain itu, kemajuan kota Maumere yang kini kian ramai, memotivasi para pengusaha jasa PSK untuk berlomba-lomba menjalankan bisnis esek-esek ini karena melihat peluang meraup rejeki tanpa mempedulikan resiko penyakit kelamin yang telah mencabut banyak nyawa.

Kemajuan sebuah Kota tentunya juga tidak terlepas dari meningkatnya berbagai masalah sosial, salah satunya adalah prostitusi, selain judi dan premanisme. Di negara-negara Eropa, bisnis prostitusi dilegalkan, namun negara memungut pajak yang sangat tinggi untuk masuk ke kas pemerintah. Para pekerja seks diberi tempat (lokalisasi) yang bagus, bersih, kesehatan dijamin. Bagi yang menggelar prostitusi liar, ditangkap dan didenda.

Lalu bagaimana dengan Kota Maumere yang dijuluki Kota Serambi Vatikan ? Apakah Kota Maumere yang menjadi ikon Katolik NTT dan Indonesia mampu memproteksi diri dari serangan prostistusi yang makin deras ke jantung kota penuh biara ini?

Dengan cara apa pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, LSM, para akademisi dan masyarakat Sikka yang tergolong religius mengatasi masalah prostitusi ini. Apakah hanya sebatas larangan dan menjaring dan memberi pembinaan saja lalu dilepas kembali berkeliaran?
Apakah perlu ada pajak prostitusi dengan denda yang tinggi bila melanggar atau beroperasi di pemukiaman warga?

Rupanya perlu digagas Perda PENYAKIT SOSIAL (Prostitusi) yang mengatur secara ketat tentang para PSK, jaringan GERMO (MUCIKARI), penikmat layanan seks dan para penampung PSK liar? Sebab, prostitusi di Sikka memang sudah kian parah. Sebab saat ini, Sikka menempati posisi tinggi setelah Belu dan Kota Kupang dalam bidang HIV/AIDS.

Tentunya, dalam pembuatan Perda tersebut juga harus mempertimbangkan unsur manusiawi, sebab pramuria juga manusia. Harus dicari tahu, mengapa mereka beroperasi di luar arena lokalisasi ? Apakah arena lokalisasinya sudah rusak, kotor dan tak terawat lagi? Apakah disebabkan oleh komisi dari bos mereka yang terlalu besar, pelanggan yang mulai sepi ataukah diperintah oleh para germo untuk beroperasi di luar? Ini butuh perhatian serius.

Bagi para pihak, aparat pemerintah dan aparat keamanan yang terlibat jaringan PSK juga harus diberi sangsi dan denda. Hal-hal teknis ini harus diatur dalam Perda agar tidak merugikan semua pihak. Operasi demi operasi yang dilakukan oleh aparat dalam menjaring para pramuria terus dilakukan dari dulu sampai sekarang, tapi hanya sebatas penjaringan dan sebatas pembinaan, tidak ada efek jera. Setelah itu mereka dilepas dan kembali beroperasi. Jika saja ada Perda dengan aturan pajak, denda dan kurungan penjara bila bebas beroperasi di pemukiman warga, di kebun, di taman, di hutan, di kali mati, dan di jalan-jalan pada malam atau siang hari, maka akan memberi efek jera bagi para PSK maupun para pengusaha yang akan mengirim para PSK ke Sikka.

Publik yang sudah resah dengan maraknya prostitusi di Sikka mengharapkan Pemerintah dan DPRD, baik yang sedang menjabat maupun yang akan menjabat di tahun 2014 nanti, peka dengan kasus prostitusi liar ini. Harus juga peduli dan memperjuangkan nasib para PSK. Jangan hanya memanfaatkan suara mereka jelang pemilu saja. Sebab mereka juga manusia yang butuh kepedulian dan kesejahteraan hidup. Aturan resmi (Perda) harus digagas dan dibuat demi menyelamatkan Sikka dari ancaman prostitusi liar dan HIV/ AIDS. Demi menyelamatkan generasi muda dan menjaga citra Kota Maumere sebagai Serambi Vatikan.

beritanya


mari semuanya. bersama hilangkan prostitusi di NTT