Memaksimalkan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, banyak hal yang membuat keinginan itu sulit terealisasi.

Dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran oleh SKPD, Rabu(19/6/2013) silam, Jokowi pernah mengancam akan "menyembelih" kepala dinas yang tak dapat menyerap 97 persen anggaran. Menurutnya, dinas harus memaksimalkan dana.

"Saya minta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semua kurang dari tiga persen. Jangan sampai lebih," tegas Jokowi.

Setelah ditelisik lebih jauh, tampaknya keinginan gubernur cukup sulit dilaksanakan. Pada Dinas Perumahan dan Bangunan misalnya. Sebagian besar anggaran diperuntukan pembebasan lahan agar dapat dibangun rumah susun sewa warga.

Sang kepala dinas, Yonathan Pasodung mengatakan, Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan baru, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Di aturan baru itu, pembebasan lahan tak bisa lagi diatur langsung gubernur melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T), namun harus melalui Badan Pertanahan Nasional(BPN) terlebih dahulu.

"Dengan UU itu, pembebasan tanah tidak bisa selesai satu tahun. Prosedurnya saja 263 hari. Itu pun kalau mulus dan tak ada sanggahan. Kalau ada, bisa satu tahun lebih," ujarnya saat ditemui di kantornya pada Rabu (20/8/2013) sore.

Menemui kendala ditengah target yang sudah ditentukan gubernur membuatnya harus dengan cepat mengambil keputusan. Yonathan mengaku proyek pembebasan lahan di beberapa daerah di DKI yang sebelumnya telah diajukan di APBD pun terpaksa ditunda di rencana APBD Perubahan.

"Saya sebagai anak buah harus siap terima risiko. Kalau salah ya disembelih, yang penting saya sudah rasional seperti yang disampaikan pimpinan. Saya sudah kerja maksimal," ujarnya.

Siap "disembelih"

Senada dengan Yonathan Pasodung, kegelisahan memaksimalkan anggaran juga dirasakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman. Menurutnya, penyerapan anggaran cenderung rendah bukan lantaran tidak giatnya suatu dinas dalam kinerja, tapi akibat mekanisme yang ada.

"Perpres pengadaan barang dan jasa mengatur pemenang lelang adalah dengan penawaran yang rendah," ujarnya.

"Di sinilah biasanya terjadi gap antara plafon kegiatan dengan realisasi kontrak yang akhirnya mengakibatkan silpa tadi," lanjutnya.

Arie menerjemahkan ancaman gubernur sebagai suatu hal yang beda. Ia menilai, pada dasarnya Jokowi ingin agar anggaran digunakan maksimal demi kepentingan masyarakat. Artinya, tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan kegiatan secara efektif, efisien serta tetap rasional.

Arie yakin, gubernur bijak dalam menilai mana dinas yang memiliki kinerja mampu memanfaatkan anggaran, mana yang asal mengeluarkan anggaran. "Kalau ternyata silpa di atas tiga persen ya silakan gubernur ambil keputusan. Toh, saya sudah sampaikan saya siap disembelih kan," canda Arie.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...nginan.Jokowi.