JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) akan terlibat dalam pembenahan birokrasi dan proses lelang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita akan jalin kerja sama dengan KPK dan ICW dalam proses lelang dan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, saat membuka workshop Konflik Kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, di Balaikota DKI, Rabu (21/8/2013).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengungkapkan korupsi kerap terjadi saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengungkapkan korupsi kerap terjadi saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Penyusunan APBD seharusnya berdasarkan pemikiran bersama. KPK mengajak melakukan proses demokratisasi dalam mengawal APBD," ujar Busyro.

Basuki sendiri merespons dengan baik pernyataan Busyro. Menurutnya, penyertaan pemasukan anggaran untuk barang-barang kecil adalah hal penting. Selain itu, lanjut Basuki, pihaknya juga telah siap menerapkan program e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.

"DKI sedang menggalakkan e-katalog lebih banyak supaya belanja itu lewat e-katalog," tandasnya

http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jo...okrasi.Jakarta

salut deh buat keterbukaan pak ahok atas APBD DKI.. semoga dgn langkah melibatkan ICW & KPK untuk pantau APBD DKI. korupsi dijkt bisa berkurang signifikan..

salam Jakarta