KPK KPK Pegang Bukti Transfer, Simon Diminta Akui Suap ke Rudi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim mempunyai barang bukti dugaan suap Kernel Oil Pte Ltd kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Nonaktif Rudi Rudbiandini.

Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK bahkan menyebutkan bukti tersebut tidak bisa dibantah oleh Petinggi Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya.

"Simon ini pada akhirnya harus mengakui juga karena KPK mempunyai bukti transfer," kata Bambang, Rabu (21/8) di Jakarta.

Meski demikian, Bambang tidak mau merinci detail soal bukti transfer tersebut.

Sebelumnya melalui pengacaranya Simon mengatakan uang yang diserahkan kepada Rudi adalah uang titipan Deviardi, salah satu tersangka yang ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap kepada Rudi. Deviardi diduga berperan sebagai perantara uang dari Simon kepada Rudi.

Padahal hanya berselang satu hari sebelumnya, masih melalui pengacaranya Simon mengaku bahwa uang yang diberikan kepada Rudi adalah suap, karena Kernel Oil akan mengikuti tender di SKK Migas.

OTT Rudi Rubiandini Berkaitan dengan Gas Husky?

inilah..com, Jakarta - Operasi Tangan Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini diduga tidak hanya terkait soal suap dari PT Kernel Oil.

Diciduknya mantan Wakil Menteri ESDM itu diduga berkaitan dengan proyek revitalisasi industri pupuk

Berdasarkan informasi yang dihimpun inilah..com, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4) Kuntoro Mangkusubroto mencermati, ada potensi kerugian negara sebesar Rp388,8 miliar apabila proyek Amurea II-PT Petrokimia Gresik (PKG) dipasok dari Blok Cepu, bukan seperti hasil koordinasi awal yaitu dari PT Husky CNOOC.

Pada tanggal 13 Juni 2013, KPK mengundang Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menperin MS Hidayat, Wamen ESDM Susilo Suswoutomo, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Dirut PGN Hendi Prio Santoso, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Arifin Tasrif. Mereka diminta menjelaskan soal proyek revitalisasi industri pupuk.

Belakangan diketahui, undangan KPK itu atas masukan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto setelah mencermati adanya potensi kerugian negara itu.

Proyek Amurea II-PKG membutuhkan pasokan 85 MMSFD dan akan dipasok dari Blok Cepu. Namun realisasinya selalu tertunda.

Pada 26 September 2012, Dirjen Migas menyetujui pasokan berasal dari Husky-CNOOC. Dirjen Migas juga meminta BP Migas (sekarang SKK Migas) menetapkan alokasi dan mempercepat HoA (heads of agreement). Atas arahan Dirjen Migas inilah, PKG pun kemudian melakukan negosiasi harga dengan Husky dan dicapai kesepakatan US$ 6,5/MMBTU.

Permasalahan muncul ketika BP Migas dibubarkan oleh putusan MK Bulan November 2012, Menteri SDM Jero Wacik yang juga menjabat Plt Kepala BP Migas mengeluarkan keputusan pada tanggal 4 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Amurea II-PKG dan Kujang 1-C lebih menguntungkan jika dipasok dari Blok Cepu.

Padahal hasil kajian itu ternyata berbeda dengan data Pland of Development (PoD) milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang disetujui SKK Migas sendiri. Juga berbeda dengan data yang dimiliki PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Adanya perbedaan itulah dipermasalahkan oleh UKP-4. Lembaga yang dipimpin Kuntoro itu melayangkan surat yang meminta klarifikasi kepada Menteri ESDM, pada 17 Januari 2003. Salah satunya soal harga US$ 8,88/MMBTU (Blok Cepu) dan US$ 6,5/MMBTU (Huskey).

Meski kajian SKK Migas dipertanyakan UKP4, pada 22 Februari 2013, Menteri ESDM Jero Wacik ternyata tetap mendukung SKK Migas dengan menetapkan Amurea II-PKG dan Kujang 1-C dipasok dari Blok Cepu.

Nah, perbedaan harga itu mengakibatkan kenaikan Harga Pokok Penjualan Pupuk (HPP) sebesar US$ 71,67 juta atau Rp695,2 miliar per tahun. Padahal penerimaan negara dari Blok Cepu diprediksi hanya sekitar Rp 306,4 miliar per tahun. Artinya bakal ada kerugian senilai Rp388,8 miliar.

Hatta Rajasa kembali mengingatkan bahwa proyek Amurea II milik PT Petrokimia Gresik (PKG) harus dipasok dari Husky-CNOOC Madura jika Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK) Migas tetap memutuskan suplai Amurea II-PKG dari Blok Cepu, hal itu tidak sesuai keputusan rapat. "Kalau diberikan yang lain, berarti itu gak sesuai lagi dengan keputusan. Karena gas dari Husky lebih murah sekitar US$6,8, yang lain itu US$8 lebih tinggi," kata Hatta.

Belakangan, SKK Migas tidak mau mengubah keputusan yang pernah dikeluarkan Plt. Ka BP Migas Jero Wacik. Maka tanggal 2 Agustus 2013, KPK mulai melakukan 'pemantauan' kepada Menteri ESDM dan Ka SKK Migas Rudi Rubiandini sampai akhirnya KPK melakukan OTT suap US$700,000. [mvi]