Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dikenal dengan panggilan Haji Lulung

TEMPO.CO, Jakarta-Abraham Lunggana menyesalkan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuhi Tjahaja Purnama alias Ahok yang lebih memilih berbicara di media ketimbang berbicara langsung dengan dirinya untuk menanggapi isu penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. Ia juga menuding beberapa media online dan cetak ikut memanasi perseteruannya dirinya dengan Ahok.

Lulung, nama sapaan Abraham, menjelaskan duduk persoalan perseteruannya dengan Ahok. "Sudah tiga kali dia ngomongi DPRD," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini dalam wawancara dengan Tempo, Kamis siang, 15 Agustus 2013 di ruang kerjanya di lantai 9 gedung DPRD Jakarta.

Bagaimana duduk persoalan Anda bersitegang dengan Ahok?
Yang ngaco itu media online.Semua beritanya tidak substansi, makanya ngapain (ditanggapi). Saya mulai dari urutan ya. Begini, ketika Pak Ahok itu bicara dengan para pedagang tentang penertiban dia mengatakan yang tidak bisa diterima secara psikologi oleh pedagang . Saya sudah peringatkan dia. Saya tidak masalah. Kalau dia bandel, kita mau polisikan. Tapi itu diklarifikasi akhirnya, diklarifikasi sama pak Jokowi. (Gubernur DKI Jakarta). Saya pikir dia (Ahok) bukan seorang negarawan. Dia bilang: kalau Anda tidak mau direlokasi karena sepi, ya sudah Anda jangan dagang”. Seharusnya sebagai kepala pemerintah, (Ahok) bilangnya “nanti saya bantu promosi”. Mau teman-teman di bawah begitu. Setelah ada gonjang ganjing tentang itu, adek-adek disini ngomong “Bang, turun dong. Jangan diem aja. Tuh liat tuh, banyak spanduk di Tenabang itu, Ahok Firaun, Ahok kejam, dan segala macem, mencaci.’ Ini kan ga baik. Di peraturan Nomor 16 tahun 2010 pemerintah daerah dengan DPRD wajib turun. Saya turun berdasarkan Undang-Undang. Karena masih ada reses 1 hari jatah saya, saya turun. Maksudnya mau bantuin, mengantisipasi. Saya ada notulen, ada saksi, ada staf saya dua. Saya memang jarang turun ke Tanah Abang. Saya sudah pindah ke Jakarta Barat. Saya turun. Saya kaget bener sih karena jalanan untuk kendaraan itu dikasih satu space. Saya marah ke mereka. Saya bilang ke mereka, kalian ngga punya perasaan sih, egois, masak pengguna jalan dengan berkendaraan cuma kalian kasih satu space.

Bagaimana respon mereka?
Saya bilang biar kita satu persepsi saya akan tanya dulu. Supaya saya tidak dibilang tidak tahu Perda (Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007). Saya tanya mereka. Kenapa kalian ditertibkan? Mereka jawab: Ya saya mengganggu ketertiban. Artinya melanggar Perda kan? Mereka jawab: iya melanggar Perda. Oke, kita sepakati dulu itu, baru kita teruskan. Namanya reses kan menyerap aspirasi untuk nantinya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk memberikan masukan pemerintah daerah. Itu di Peraturan nomor 16 tahun 2010, ada tuh. Sesudah itu saya bawalah berita itu kemari (DPRD) tanggal 19 Juli. Keputusan paripurnanya belum. Tiba-tiba tanggal 25 Juli Pak Ahok bicara di koran Nonstop. Saya kaget, kok begini? Beritanya Ada oknum DPRD yang bermain di PKL Tenabang dan yang cuplikan kecil lagi: Kalaupun ada yang tahu, dia tidak mungkin keluar. Oknum DPRD yang artinya Badan Kehormatan wajib memeriksa. Isu itu menggelembung disini. Kebetulan tanggal 25 Juli ada paripurna yang menetapkan beberapa perda. Ada dua perda ditetapkan, satu perda diusulkan, hasil inisiatif DPRD. Saya pikir yang datang Pak Ahok.

Kenapa menunggu Ahok?

Ini ketiga kali dia ngomongi DPRD. Yang pertama kali dia ngomong tentang pansus di DPRD soal MRT. Dia ngomong sembarangan. Dia bilang “DPRD cuma cari honor saja.” Yang kedua waktu 16 rumah sakit mau keluar (program Kartu Jakarta Sehat). Sudah 32 anggota DPRD yang mau tandatangan untuk hak interpelasi. Saya sudah komunikasikan ke temen-teman jangan terlalu cepat bikin hak interpelasi. Kemudian tiba-tiba dia komentar lagi: Mentang-mentang punya hak interpelasi gaya-gayaan dia. Dia (Ahok) itu kalau ngomong masuk kuping, pakai hati, pakai mulut, pikiran dilewati. Otak dilewati. Terakhir ya ini. Sudah kita komunikasikan dengan Pak Gubernur. Saya ingat sekali Pak Gubernur pegang kepalanya bilang “Aduh.” Saya tanya: Kenapa Pak Gubernur? Pak Gubernur bilang: tiga hari sekali saya ngawal dia. Saya pikir mengawal blusukan. Kata Pak Gubernur : Setiap tiga hari saya ngawal bicara, Pak Haji supaya bicaranya lebih baik. Lihat saja Pak Haji, saya sering minta maaf, saya sering menyampaikan di koran minta maaf di media minta maaf. Tidak usah disikapi. Sudah karakter.

Bagaimana tanggapan Anda?
Karena masalah karakter saya lantang ngomong. “Kesehatannya mesti diperiksa dan tolong dia transparan siapa orangnya. (Pak Ahok,menurut Lulung, menyebut ada anggota DPRD membeking PKL). Tapi dia bilang itu bahasa koran. Lha kalau bahasa koran, kamu klarifikasi dong buru-buru. Kita sama-sama pimpinan tinggal telepon bilang “Kita ngobrol yuk”. Harusnya begitu. Oke deh kalau bahasa koran, menurut saya, dia ngga akan ngomong bersayap. Buktinya di headline media dia minta maaf.

Jadi Anda sangat tersinggung ?
Bukan saya tersinggung. Secara institusi yang dibuat oleh media online itu saya atas nama institusi saya tanya dong: siapa orangnya? Ahok menggiring kasus ini seolah-olah Haji Lulung. Buktinya kawan-kawan wartawan mengerti , daerah pemilihan Jakarta Pusat, orang Tanah Abang, ya.. Haji Lulung. Siapa orang itu? Siapa sih orang Tanah abangnya? Orang DPRD? Kalau ada biar saya langsung periksa ke Badan Kehormatan. Menurut saya, kalau dia bilang cuma menanggapi koran, dia jangan komentar. Tanya saja langsung ke Ketua DPRD. Harusnya begitu. Dia sekarang ngeles-ngeles terus ini. Menurut saya ngga apa apa.

Bagaimana hubungan Anda sekarang. Sudah berbaikan?
Saya ngga ada apa-apa sama dia, beda persepsi saja.

Masalah beda persepsi belum selesai?
Iya, dia bilang kan mau ketemu saya, temen-temen Dewan bilang “ Jangan pribadi Pak Haji. Ini kan institusi, nanti aja dia kita panggil disini.” Ya sudah kita menuruti saja kawan-kawan disini. Memang secara pribadi saya tidak ada apa-apa kan. Beda persepsi secara tugas saja.

Kapan digelar pertemuan untuk menyelesaikan masalahnya?
Nanti, ini kan baru Lebaran. Jadwalnya belum, itu harus ada badan musyawarah. Partai Persatuan Pembangunan sudah bersurat kepada Ketua DPRD, temen-temen PKS menyusul, PAN menyusul.