Original Posted By TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG
DPRD Sumatera Selatan, tidak menyetujui rencana penerapan tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih.

Wakil Ketua DPRD HA Djauhari mengatakan, wacana tes keperawanan tidak patut digelar bagi siswi maupun calon pelajar SMA di setiap daerah Sumsel.

"Kami tak setuju rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu. Saya berharap, DPRD dan pemkot setempat tak menyetujui usulan itu dimasukkan dalam APBD 2014," kata Djauhari, Senin (19/8/2013).

Menurutnya, alasan disdik bahwa tes itu bisa menangkal maraknya siswi yang melakukan seks bebas atau melakoni prostitusi, tak bisa diurai secara logis.

Ia menuturkan, disdis seharusnya membuat kebijakan yang mendorong siswi melakukan kegiatan positif dalam pergaulan ketimbang menggelar tes keperawanan.

"Saya minta, Disdik Prabumulih kembali mengkaji rencananya itu. Kalau sekolah agama atau pendidikan TNI, bolehlah ada tes seperti itu. Tapi kalau SMA umum, tak wajar, terlalu mengada-ada tes itu," tandasnya.

Original Posted By TEMPO.CO,Jakarta
Pakar Pendidikan memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yang berencana memasukkan tes perawan dalam penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas dan sederajat di daerah itu pada 2014.

Erlin Driana, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, mengatakan kebijakan itu sangat mengintervensi wilayah pribadi seorang perempuan.

"Hak terhadap tubuh perempuan ada pada dirinya sendiri, bukan orang lain, apalagi negara dalam hal ini pemerintah daerah," ujar Erlin saat dihubungi pada Selasa, 20 Agustus 2013.

Kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid. Melalui situs nasional ia mengatakan, sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.

Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, tetapi ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.

Erlin mengatakan, publik pasti berharap agar generasi baru memiliki tatanan moral maupun karakter yang baik, tetapi pemerintah jangan menggunakan cara-cara yang masuk ke ruang pribadi untuk memperbaikinya.

Langkah membina generasi muda bisa digunakan dengan cara yang lebih ideal, seperti bekerjasama dengan orang tua calon siswa dalam melakukan pembinaan moral, pendidikan seks sejak dini dalam kurikulum sekolah di mana siswa diajarkan mengetahui perkembangan tubuh dan konsekuensinya, membatasi fasilitas publik yang berpotensi menampilkan pornografi seperti internet dan televisi.

"Langkah ini lebih efektif dari tes perawan," ucapnya.

Dosen Pascasarjana itu menambahkan pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan anggaran pendidikan yang minim dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya menggunakan anggaran pendidikan dalam membenahi sistem yang ada di ruang publik.