Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk kembali
menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
termasuk TNI dan Polri. Apakah terlalu tinggi atau
justru kenaikan gaji tersebut relevan?
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis
mengungkapkan kenaikan gaji sebesar 6% yang
disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dalam sidang Paripurna DPR dinilai cukup
relevan.
"Lihat dulu, karena target inflasi di tahun 2014 itu
6,8%, artinya dibanding inflasi yang berlaku
kenaikan gaji itu masih belum mempertahankan
daya beli PNS secara rata-rata," kata Harry
kepada detikFinance, Minggu (18/8/2013).
Menurutnya tahun depan adalah tahun politik
dimana uang beredar dalam bentuk belanja
kampanye cukup deras. "Bahkan bisa
diartikannya daya beli PNS/TNI diperburuk
dengan tingginya inflasi aktual yang diperkirakan
di atas 7% tahun 2014," papar Harry.
"Jadi jangan anggap kenaikan gaji PNS besar dan
jangan senang dulu. Harus menjadi benchmark
agar inflasi aktual menjadi dasar otomatis
kenaikan gaji PNS/TNI tetapi juga pekerja/buruh
swasta," terangnya.
Dijelaskan Harry lebih jauh, pihaknya justru
mengusulkan agar stratifikasi dilakukan dalam
kenaikan gaji. Seperti, golongan III ke bawah
harusnya naik 6-10%. Makin rendah golongan
PNS makin tinggi kenaikan gajinya sampai 10%.
"Sedangkan untuk Golongan III ke atas antara
2-6%, makin tinggi golongan dan eselon PNS
makin kecil kenaikan gajinya," terangnya.
Namun demikian, kenaikan gaji ini sambung Harry
bisa dipandang sebagai cara Presiden
meningkatkan citra di tahun pemilu 2014.
"Walau secara rasional menurut saya adalah
wajar untuk menjaga ketahanan kesejahteraan
PNS. Yang harus dipikirkan adalah kesenjangan
gaji antara PNS dengan pegawai swasta semakin
besar, karena itu harus dibuat regulasi dibidang
ketenagakerjaan yang mampu mempersempit
kesenjangan tersebut," tutup Politisi Golkar ini.

sumber: http://m.detik..com/finance/read/2013/08/18/113913/2333209/4/inflasi-tinggi-tahun-depan-jangan-senang-dulu-gaji-pns-kembali-naik