Ahok.Org – Mutasi terhadap pejabat eselon III di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali dilakukan, Jumat (16/8). Pelantikan para pejabat baru itu dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Wiriyatmoko di Blok G, Balaikota.

Berdasarkan data dari BKD DKI Jakarta, selama kepemimpinan Gubernur Jokowi Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama, untuk pelantikan pejabat eselon II sudah dilakukan sebanyak tiga kali, pejabat eselon III sebanyak lima kali, dan pejabat eselon IV sebanyak enam kali. “Tiap bulan pasti ada pelantikan untuk eselon III dan IV. Karena selalu ada penggantian karena pejabat lama pensiun, meninggal, sakit, atau pindah,” ujar Chaidir, Kepala Bidang Pengembangan BKD DKI Jakarta, Jumat (16/8).

Pejabat yang dilantik hari ini diantaranya yakni Sukiman dari Kepala Seksi Aparatur Inspektorat menjadi Inspektur Pembantu Kota Jakarta Barat, Ruddy Lapino Basri dari Kepala Seksi Tata Usaha Sudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat menjadi Kepala Sudin Perizinan Bangunan Jakarta Pusat, dan Engkos Kosasih dari Kasie Pembinaan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan menjadi Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Dinas Kebersihan.

Pejabat lainnya yakni, Subandi dari Kasie Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Limbah Septictank Dinas Kebersihan menjadi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan, Tafdil dari Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesbangpol menjadi Kepala Kantor Kesbangpol Jakarta Selatan, dan Taufan Bakri dari Kepala Kantor Kesbangpol Jakarta Selatan menjadi Kepala Bidang Integrasi Badan Kesbangpol.

Selain itu, Nuraida Lievayanti dari Kepala Bidang Peran Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman menjadi Kepala Bidang Keindahan Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Jansen Saragih dari Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Barat menjadi Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Marfuah dari Kasudin Pemakaman Jakarta Utara menjadi Kasudin Pertamanan Jakarta Barat.[Beritajakarta]

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama sepuluh bulan memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tercatat sudah 14 kali melantik pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengatakan, rotasi pejabat Pemprov DKI itu ialah untuk pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

"Dari awal sudah 14 kali pelantikan, termasuk pelantikan camat dan lurah hasil seleksi terbuka," kata Chaidir di Balaikota Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Ia mengatakan, pelantikan pejabat eselon II sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Pelantikan pertama dilakukan pada 30 November 2012 dengan merotasi mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna, mantan Kepala BPKD DKI Sukri Bey, dan sebagainya. Adapun pelantikan pejabat eselon III sudah dilakukan sebanyak lima kali dan pejabat eselon IV sebanyak enam kali.

Jumlah ini terbilang sangat besar karena Pemprov DKI memiliki target pelantikan jabatan hingga 12 kali dalam setahun atau sekali tiap bulannya. Setiap bulan selalu ada pejabat yang pensiun, sakit, meninggal, atau pindah kerja. Pelantikan tiap tahun akan melebihi jumlah yang sudah ditargetkan karena disesuaikan dengan kebutuhan.

"Target dan schedule kita 12 kali pelantikan tiap tahunnya, tapi setahun bisa pelantikan sampai 18 kali," ujar Chaidir.

Hari ini telah berlangsung pelantikan 16 pejabat eselon III dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Wiriyatmoko. Pejabat yang dilantik itu antara lain sebagai berikut.

1. Sukiman, dari Kepala Seksi Aparatur Inspektorat menjadi Inspektur Pembantu Kota Jakarta Barat
2. Ruddy Lapino Basri, dari Kepala Seksi Tata Usaha Perizinan Bangunan Suku Dinas (Sudin) Jakarta Barat menjadi Kepala Sudin Perizinan Bangunan Jakarta Pusat
3. Engkos Kosasih, dari Kasie Pembinaan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan menjadi Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Dinas Kebersihan
4. Subandi, dari Kasie Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Limbah Septictank Dinas Kebersihan menjadi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan
5. Tafdil, dari Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesbangpol menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan
6. Taufan Bakri, dari Kepala Kantor Kesbangpol Jakarta Selatan menjadi Kepala Bidang Integrasi Badan Kesbangpol
7. Nuraida Lievayanti, dari Kepala Bidang Peran Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman menjadi Kepala Bidang Keindahan Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman
8. Jansen Saragih, dari Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Barat menjadi Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman
9.Marfuah, dari Kasudin Pemakaman Jakarta Utara menjadi Kasudin Pertamanan Jakarta Barat.

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperbaiki pelayanan publik mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai Pemprov DKI serius menerapkan pemerintahan yang bersih (good governance). Bahkan pelayanan publik yang sebelumnya dinilai kurang baik, sakarang sudah semakin baik.

"Kami memberikan apresiasi kepada lima pemerintah kota administrasi di DKI Jakarta terhadap sejumlah perbaikan yang sudah dilakukan," kata Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, saat rapat kerja Evaluasi Supervisi Pelayanan Publik, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/8).

Berdasarkan pantauan KPK terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di DKI, beberapa diantaranya sudah semakin baik. Diantaranya, pengurusan KIR kendaraan di Jakarta Timur. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewajibkan setiap penguji KIR untuk datang langsung ke loket-loket dan tidak berhubungan dengan perantara. Pengumuman untuk tidak berhubungan dengan perantara dan harus datang langsung ke loket, diumumkan setiap 10 menit melalui pengeras suara. Papan informasi mengenai prosedur pengujian, biaya uji, hingga larangan berhubungan dengan perantara dalam mengurus perpanjangan uji KIR juga dipasang oleh petugas.

Untuk Jakarta Barat, pelayanan publik yang mendapat apresiasi adalah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kantor tersebut telah memasang papan pengumuman yang berisi larangan memberi atau menerima imbalan, dan penerapan sanksi yang tegas kepada petugas yang menerima imbalan. Untuk Jakarta Pusat, apresiasi diberikan kepada pelayanan publik dengan penambahan unit pelayanan prima terpadu, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi, serta perubahan layanan manual ke elektronik. Sedangkan, untuk Jakarta Utara apresiasi diberikan karena telah diperolehnya sertifikat ISO oleh 6 unit layanan publik yang dimiliki. "Sementara, Jakarta Selatan diberikan apresiasi karena telah melakukan upaya pencegahan korupsi dengan mencanangkan penandatanganan kontrak Indikator Kinerja Utama (key performance indicator)," ungkap Yasin.

Meski demikian, kata M Yasin, Pemprov DKI diminta tidak lekas berpuas diri. Sebab, pada pelayanan publik lainnya masih terdapat sejumlah kekurangan yang memerlukan perbaikan. Dalam pengamatannya, KPK kerap menemukan persoalan mendasar dalam pelayanan publik. Diantaranya, belum transparan dan akuntabelnya pelayanan. Di sisi lain prosedur yang digunakan juga masih terlalu panjang.

Pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI, baik yang vertikal maupun horizontal, masih ditemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya, pengenaan biaya tambahan yang tidak jelas, petugas yang mempersulit penyelesaian dan bahkan mengarahkan untuk menggunakan jasa calo. Selain itu, juga masih ada perlakuan diskriminatif terhadap pengguna layanan yang mengurus sendiri dibandingkan yang menggunakan calo. Masih ditemukan pembayaran yang tidak di kasir bahkan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu, serta adanya pelayanan pintas dengan biaya lebih diberikan kepada petugas tertentu. "Salah satunya yang kita temukan adalah pembayaran di tangga gedung oleh salah satu pelayanan publik di wilayah Pemerintah Kota Jakarta Barat. Padahal pembayaran seharusnya dilakukan di kasir," terang Muhammad Yasin.

Karena itu, lanjut Yasin, KPK mengharapkan komitmen dari instansi-instansi layanan publik untuk secara konsisten melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Rapat koordinasi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap layanan publik di DKI Jakarta. Hal ini juga bagian dari program supervisi KPK di sektor pencegahan korupsi, yang didasarkan pada hasil survei integritas KPK 2008. "Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak melakukan jalan pintas dalam memperoleh pelayanan, sebab dapat menyuburkan praktik-praktik korupsi," ungkapnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Muhayat mengatakan, Pemprov DKI terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Pemprov, selalu bekerja mewujudkan hak-hak masyarakat sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Muhayat mengungkapkan, perbaikan-perbaikan telah dilakukan Pemprov DKI dalam rangka peningkatan pelayanan publik, antara lain, pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKN) Dinas Perhubungan, pelayanan perizinan usaha Dinas Perindustrian dan Energi, penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan. "Selain itu juga ada pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan, serta pelayanan perizinan bangunan Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan dan Dinas Tata Ruang," tandasnya.

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat di dalam penertiban pasar. SKPD itu yakni Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Pekan depan kita kumpulkan, terutama wali kota, untuk evaluasi,” ujar Basuki di Balaikota, Sabtu (17/8/2013).

Basuki mengaku, selain untuk mengukur tingkat keberhasilan SKPD-nya dalam menata kawasan pasar di sejumlah wilayah, dia juga ingin memperbaiki komunikasi antarbawahannya.

Basuki mendapat laporan bahwa ada komunikasi yang belum maksimal antara SKPD, khususnya di tataran Dinas dan Suku Dinas di setiap wilayah.

“Kita sudah beri contoh standar operasi penertiban di Pasar Tanah Abang. Penertiban di pasar lainnya tanggung jawab wali kota. Jadi sering kali ada ketidaklancaran komunikasi kita,” jelasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengakui adanya ketidaklancaran komunikasi antara tataran Dinas dan Suku Dinas. Secara umum, Kukuh mengatakan, bentuk ketidaklancaran itu adalah pendekatan penertiban dan soal jumlah personel penertiban.

“Selain itu jika ada yang akan melakukan penertiban pun baiknya mengabari provinsi agar terpantau,” ujarnya