REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah nyata untuk membantu mengatasi konflik berdarah di Mesir, kata seorang cendekiawan Indonesia di Amerika Serikat Muhammad Syamsi Ali.

"Indonesia bisa mengambil langkah-langkah praktis yang bersifat pemecahan masalah yang realistik," kata Syamsi yang juga imam di Islamic Center New York, AS, dalam surat elektroniknya yang diterima di Jakarta, Jumat, menanggapi krisis di Mesir yang kian memburuk.

Konflik antara pendukung mantan Presiden Mesir Mohamad Mursi dengan pendukung pemerintahan baru hasil kudeta militer makin memburuk dan menambah korban jiwa dan luka-luka dari rakyat Mesir lebih banyak bahkan Wakil Presiden Mesir Elbaradei telah mengundurkan diri.

Ia sangat menghargai atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjukkan kepedulian bagi penyelesaian konflik di Mesir, namun, pernyataan keprihatinan akan kekerasan yang terjadi, dengan harapan terjadinya rekonsiliasi, di saat ribuan yang telah menjadi korban, belum cukup.

Menurut alumni pascasarjana Universitas Islam Internasional, Pakistan, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu penyelesaian tragedi Mesir.

Pertama, melakukan permintaan resmi agar dilakukan pertemuan darurat OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk mengambil langkah-langkah kongkret membantu mengatasi tragedi Mesir.

Kedua, menurut Syamsi yang pernah mengajar di Islamic Education Foundation di Jeddah, Arab Saudi, pemerintah Indonesia bisa meminta pertemuan darurat Komisi HAM PBB untuk membahas pelanggaran kemanusiaan atas pembantaian massif di Mesir.

"Kehati-hatian pemerintah Indonesia dapat dipahami, salah satunya, karena ingin tetap terjadinya perlindungan maksimal terhadap warga Indonesia di Mesir, khususnya para mahasiswa,'' jelas Syamsi Ali.

Tapi tidak ada salahnya jika Indonesia bersikap tegas. Sikap tegas Pemerintah Indonesia tidak saja akan menjadi benteng pertahanan nilai demokrasi Indonesia namun juga menjadi kontribusi besar bagi Islam terhadap demokrasi bahkan menjadi kontribusi bagi proses demokratisasi dunia."

Direktur Jamaica Muslim Center di AS itu mengingatkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar, berpenduduk terbesar keempat, dan dikenal sebagai negara demokrasi ketiga setelah ASa dan India.

Bahkan secara ekonomi global pun Indonesia diakui sebagai negara di antara negara-negara ?emerging conomic power?, merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah China.

Belum lagi peran Indonesia di Gerakan Non-Blok, OKI, APEC, ASEAN, dan sebagai anggota G-20. "Itu semua yang menjadikan Indonesia memili posisi tawar di dunia internasional," katanya.

Apalagi, kata Syamsi menambahkan, Indonesia seringkali dianggap sebagai sebuah negara model pertautan antara Islam dan demokrasi sehingga seharusnya ada kewajiban moral untuk menjaganya dan bahkan menularkannya, khususnya kepada negara-negara Islam di Timur Tengah.