Ahok: Kelas Melarat dan Konglomerat Punya Oknum

TEMPO.CO, Jakarta -- Wajahnya memang tak sangar. Tapi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikenal dengan sosoknya yang galak, sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Oktober 2012. Pernyataan Ahok kerap membikin kuping merah, lebih-lebih bagi mereka yang berseberangan pendapat.

Sebagian orang bahkan menilainya kasar, tanpa sopan santun. Tapi Ahok mengaku bicara ceplas-ceplos sudah jadi karakternya. Jadi, apa boleh buat, kata Ahok, dia akan jalan terus dengan watak keterusterangan. “Ini karena kami tak punya beban untuk bicara terus terang,” kata Ahok dalam percakapannya dengan Tempo, awal Juli 2013 lalu. “Kami hanya taat pada konstitusi.”

Seperti apa percakapan Ahok dengan Tempo di ruang kerjanya, Juli 2013? Berikut ini petikannya. ( T = Tempo, A = Ahok)

T : Kajian lengkap tentang prob­lem Jakarta sudah berulang kali dilakukan. Tapi kenapa masalah Ibu Kota sulit dipecahkan sejak dulu?
A : Masalahnya, ada atau tidak pemimpin yang berani taat hanya pada konstitusi, dan bukan taat konstituen serta kepentingan lain. Di Jakarta ini, kelas melarat punya oknum, kelas kong­lomerat juga memiliki oknum.

T : Berani menyenggol kong­lomerat?
A : Berani saja karena tak punya kepentingan dan hanya taat pada konstitusi. Kami bisa senggol kelas melarat sampai konglomerat. Semua masalah, toh, sudah dipetakan. Kajian dan solusinya dari berbagai universitas ataupun lembaga tingkat dunia sudah ada. Di Jakarta itu, kan, tinggal eksekusi. Itu yang selalu dikatakan Pak Jokowi. Ini beda dengan daerah.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...at-Punya-Oknum

Ahok II: Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak masalah yang kudu dibenahi pasangan duet mantan kepala daerah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta. Tentu beda mengurus daerah dengan Ibu Kota. Berbagai ide mulai muncul sejak keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Oktober 2012.

Seperti apa perbedaan itu dan bagaimana mengurusi sejumlah masalah pokok di Jakarta? Berikut ini petikan wawancara Tempo dengan Ahok, Juli 2013 lalu. ( T= Tempo, A = Ahok)

T : Apa beda ngurus Jakarta dengan daerah?
A : Di daerah, tak ada kajian-kajian serta usulan solusi. Di Jakarta, yang besar dan kompleks, semua tersedia lengkap, termasuk solusinya. Jadi lebih mudah mengurus Ibu Kota. Namun ada mata rantai yang hilang di DKI Jakarta.

T : Apa mata rantai itu?
A : Keberanian mengeksekusi karena tak punya kepentingan. Contohnya, kita tahu pola transportasi makro untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, seperti transportasi berbasis rel. Tapi, untuk mengeksekusi MRT (mass rapid transit) saja, enggak jalan-jalan. Lalu, Transjakarta, sembilan tahun, jumlah busnya tetap 600, itu pun banyak yang rusak. Ketika operator tak memenuhi jumlah bus yang disediakan, kita enggak berani memberikan sanksi.

T : Apa solusi Jokowi-Ahok?
A : Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tambah­an bus?
Dua tahun. Andai rapat koordinasi pelaporan pembangunan bisa cepat, tahun depan kita sudah bisa cepat membeli bus. Target kami: sampai tahun depan, beli seribu bus sedang dan seribu bus Transjakarta.

T : Solusi lain mengatasi kemacetan?
A : Tentu MRT harus dibangun. Kereta api loop line (sistem jalur melingkar kereta rel listrik) harus dibantu dengan underpass atau flyover. Ada 18 titik yang harus digarap. Tapi mengerjakan 18 titik bukan sulap. Bila 18 titik itu dikerjakan sekaligus, Jakarta bisa macet total. Ya, ini pekerjaan rumah 30-40 tahun dan menyuruh kami selesaikan dalam delapan bulan. Ngurus Jakarta bukan "Sulap Lampu Aladin".

T : Sejauh mana rencana eksekusi nomor kendaraan ganjil-genap?
A : Nomor ganjil-genap tak bisa jalan kalau busnya belum cukup. Orang disuruh menggunakan kendaraan bernomor ganjil atau genap, tapi bus tidak ada, mau disuruh naik apa? Jadi rencana ini ditunda sampai jumlah bus cukup.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...p-Lampu-Aladin

Ahok III: Lebih Baik Didik Rakyat Taat Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Membereskan Jakarta memang tak gampang. Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya kutipan menarik soal itu, yakni "Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin". Banyak masalah menahun yang belum tuntas. Selain macet, salah satunya adalah banjir. Apa kata Ahok soal ini? Berikut ini petikan wawancara dengan Tempo, Juli 2013 lalu. Wawancara ini adalah satu dari dua wawancara sebelumnya.
( T : Tempo, A : Ahok)
T : Apa solusi soal banjir...
A : Untuk membereskan banjir, sungai, dan waduk harus dinormalisasi dari hilir. Kita harus membuat penahan rob (banjir saat air laut pasang) di utara Jakarta. Nah, hilir yang paling vital adalah Waduk Pluit, yang luasnya 80 hektare dan bisa menampung 7 juta meter kubik air. Sudah puluhan tahun orang menduduki lahan di situ. Saat dilakukan normalisasi, mereka meminta uang kerohiman (ganti rugi), kami tidak mau bayar.

T : Kenapa?
A : Itu, kan, minta uang dengan cara yang salah. Kalau dibayar, mereka pindah lagi, dibayar lagi, pindah lagi. Kami tidak mau membayar agar bisa memisahkan mana yang betul-betul mau rumah susun dan mana pemain yang hidup dari uang kerohiman dan yang menyewa-nyewakan tanah.

T : Bukankah jumlah rumah susun masih kurang?
A : Untuk itu, kami butuh menyediakan rumah susun yang banyak. Kami tagih rumah susun itu dari pengembang yang berutang (ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kalau dihitung, satu blok rumah susun luasnya 4.000 meter persegi, para pengembang sudah utang kepada kami sekitar 685 blok. Kalau satu blok 100 unit, berarti ada 68.500 unit. Di bawahnya nanti ada pasar terpadu untuk tempat usaha. Jadi, ada tempat tinggal, ada pasar, ada pelatihan.

T : Di mana saja lokasi pembangunan rumah susun tersebut?
A : Kami rencanakan di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ada Kawasan Berikat Nusantara yang mempekerjakan 40 ribu orang lebih. Juga akan segera dibuka satu kawasan lagi seluas 170 hektare, yang bakal menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang. Membangun rumah susun menjadi kewajiban para pengembang yang masih berutang (ke DKI). Maka, normalisasi sungai dan waduk, termasuk Waduk Pluit, butuh waktu dua tahun karena harus menyiapkan dulu rumah susun.

T : Para pengembang sudah berkomitmen membayar utang?
A : Itu kewajiban! Dan kami mulai membangun. Kalau orang yang sebelumnya menyewa rumah, pasti senang, dong, dapat rumah susun, dapat kulkas, televisi, dan segala macam. Yang marah-marah, kan, si bos yang menyewakan 10-20 rumah sewa atau menguasai tanah pemerintah hingga 6.000 meter persegi. Kita bisa tahu langsung bedanya. Memang semua butuh waktu. Tapi, prinsipnya, kami tidak mau ada kawasan kumuh.

T : Bagaimana nasib lahan di bantaran Kali Ciliwung?
A : Semuanya akan dibebaskan. Pemerintah DKI akan membangun rumah susun di Pasar Rumput. Kami juga sedang menginventarisasi pasar-pasar lain. Biasanya pasar cuma dua sampai empat lantai. Kenapa di atasnya tidak dibangun rumah susun?

T : Mereka yang Anda tertibkan mengaku dulu memilih Anda dan sekarang merasa kecewa.
A : Kalau kecewa, biarlah saja. Sebab, kalau kita lakoni, kita menjadi takut pada konstituen, dan bukan pada konstitusi. Biasa orang mengklaim dulu memilih kita, padahal belum tentu. Atau, benar memilih kita, tapi dengan niat yang enggak benar. Kalau kita turuti mereka, kita melanggar konstitusi. Bagi saya, lebih baik mendidik rakyat taat pada konstitusi, bukan pada konstituen.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...aat-Konstitusi