Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyesalkan di era reformasi ini, masih saja marak terjadi politik dinasti. Selain membuat kondisi demokrasi yang tidak sehat, politik dinasti menjadi akar dari berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Politik dinasti sedang mewabah dalam peta perpolitikan di Indonesia. Kondisi itu tidak sehat bagi perkembangan demokrasi. Kami harus tegas untuk tidak melakukan nepotisme politik atau politik dinasti itu,” kata dia dalam acara buka bersama dengan wartawan di Jakarta, Rabu (31/07).

Demokrasi Indonesia saat ini, tutur Wiranto, sedang berkembang pada arah yang benar. Untuk itu, jangan diganggu dengan politik dinasti dan nepotisme politik. “Nepotisme politik yang sekarang ini jadi tren. Jika tidak dihentikan, dapat membahayakan demokrasi di Indonesia,” tambahnya.

Menurut dia, politik dinasti dapat menyuburkan praktik korupsi. Sudah terbukti bahwa sistem itu menjadi bertambah subur akibat dari adanya nepotisme politik dan politik dinasti. “Keluarga saya, baik istri maupun anak-anak, tidak ada yang menjadi pengurus Hanura dan tidak ada yang maju sebagai caleg Hanura,” ujar mantan Menhankam/Pangab ini.

Wiranto mengakui bahwa anak sulungnya, Amalia Sianti memang pernah menjadi anggota MPR termuda pada era Orde Baru. Tetapi itu dahulu, saat peta politik masih didominasi penguasa tunggal. Namun, situasinya sudah berbeda saat ini. “Tetapi itu tidak boleh terjadi lagi, ketika alam demokrasi sudah berkembang dengan baik di Indonesia,” ujarnya.

SUMBER