Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku pihaknya sanggup mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Bukan hanya uji kelaikan atau feasibility studies, perusahaan pelat merah menurut Dahlan juga sanggup mengerjakan langsung jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Sumatera tersebut.

Dahlan juga mengatakan sanggup membangun JSS tanpa menggunakan dana APBN. Namun, Dahlan memberikan syarat tertentu jika memang BUMN ditugaskan sepenuhnya membangun JSS.

"Sanggup, saya sanggup tapi diberi kebebasan cari partner serta diberi alokasi wilayah pengembangan komersial," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (30/7).

Namun demikian, Dahlan tetap mengusulkan pembangunan JSS menggunakan dana APBN. Dari hitungan Dahlan, pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana sekitar Rp 20 triliun per tahun selama 14 tahun. Hal ini dipandang mampu karena pemerintah saja bisa mengeluarkan Rp 200 triliun per tahun untuk subsidi BBM.

"Subsidi hampir Rp 200 triliun per tahun aja mampu, masa JSS Rp 20 triliun tidak mampu," tutupnya.

S U M B E R

Metrotvnews.com, Jakarta: Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyesalkan pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang bicara pada media mengenai proyek Jembatan Selat Sunda.

Tanpa menentang usul Dahlan mengenai penggunaan dana APBN untuk pembangunan JSS, Hatta meminta semua usul disampaikan dalam koridor rapat tim tujuh--tim bentukan Hatta untuk menyelesaikan silang pendapat antarmenteri mengenai pembangunan proyek Rp200 triliun tersebut.

"Menteri PU (Pekerjaan Umum) sudah usulkan secara resmi ke tim tujuh, tiba-tiba ada usulan seperti itu lagi. Itu kok seperti gimana gitu. Semua itu dibahas, ada di tim tujuh, usul apa pun silakan dibahas di situ. Jangan sendiri-sendiri. Ini pemerintahan, pemerintahan itu ada aturannya," tegas Hatta ketika ditemui di kantornya, Rabu 31/7).

Menginginkan dibahas dalam koridor rapat, Hatta tidak mau mengomentari usul Dahlan. Ia hanya menyampaikan, semua berhak berusul.

Ia hanya mengatakan, "Mudah-mudahan orang timur nggak protes wong bikin jembatan saja susah, bikin waduk susah."

Tim tujuh terakhir bertemu dalam rapat koordinasi pada dua pekan lalu.

Usulan sementara yang mencuat adalah studi kelayakan proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN dan pemrakarsa proyek tersebut, yakni konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang sebagian besar sahamnya dimiliki pengusaha Tomy Winata.

Ditanyakan kapan tim tujuh akan rapat lagi, Hatta mengaku masih menunggu kabar dari Kementerian Keuangan.

"Menunggu Menteri Keuangan karena tim tujuh sudah memiliki usulan. Kemudian, usulan itu lagi dibahas Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan sudah siap, dia meminta waktu kepada saya untuk rakor," katanya.

Menteri Keuangan Chatib Basri belum menyampaikan pandangannya mengenai studi kelayakan maupun pembangunan proyek JSS ditemui dalam beberapa kesempatan. Selasa (30/7) malam, Chatib juga tidak mau mengomentari usul Dahlan mengenai keseluruhan proyek dikerjakan dengan uang APBN sambil merujuk pada rencana rapat tim tujuh bersama dirinya.

Menteri keuangan sebelum Chatib, Agus DW Martowardojo sebelumnya menentang studi kelayakan dilepas ke konsorsium.

Ia meminta studi kelayakan dilakukan dan dibiayai APBN supaya proyek pembangunan JSS maupun pembangunan kawasan di Lampung dan Banten bisa dipertanggungjawabkan. Pandangan Agus ini ditentang Hatta.

Usul Menteri BUMN pemerintah membiayai proyek lebih dari sekedar studi kelayakan.

Dahlan menyampaikan usul untuk membangun proyek tersebut dengan dana APBN seperti diwartawakan pada Selasa. Menurutnya, APBN mampu membiayai proyek tersebut karena dana yang keluar pertahun diperkirakan Rp20 triliun

SUMBER