Kebijakan penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk mudik diberlakukan secara berbeda-beda di tiap daerah.

Sebagian Kepala daerah memperbolehkan penggunaan mobdin untuk mudik, termasuk Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo.

Tentu saja hal itu dibarengi dengan sejumlah persyaratan. Misalnya jika terjadi kerusakan selama digunakan saat mudik, pengguna wajib memperbaiki seperti sedia kala dengan biaya sendiri. Selain itu, sebelum dibawa mudik, peminjam wajib melakukan servis mesin mobil secara menyeluruh.

Wali Kota Solo dalam sesi Dinamika 103 Solopos FM, Rabu (31/7/2013) mengungkapkan sikapnya itu didasari hasil diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan fasilitas Negara seperti mobdin untuk mudik, sehingga hal ini tidak perlu menjadi polemik di masyarakat.

Pihaknya berlandaskan pada batasan-batasan korupsi aset negara yang ditetapkan KPK untuk menentukan regulasi penggunaan mobdin untuk mudik. Dengan alasan kemanusiaan, pejabat yang memiliki fasilitas mobdin bisa memanfaatkannya, asalkan sesuai dengan rambu-rambu dari KPK, misal pembelian bahan bakar dan oli, harus dengan kocek pribadi.

Pemkot Solo memang membolehkan pejabatnya pulang kampung dengan mobdin selama memperoleh izin dari walikota. Pengajuan izin tersebut melalui sekretaris daerah.

“Pejabat Pemkot itu kan kerjanya lebih dari jam kerja yang seharusnya, jadi jangan sampai hanya karena Mobdin untuk saja menjadi masalah. KPK telah memberikan pendampingan, dan sudah saya sampaikan kepada tiap pejabat. Saya hanya menyarankan, jika memang tidak perlu, kenapa harus memakai mobil dinas?” jelas Wali Kota yang akrab dipanggil Rudy ini. Rudy secara khusus juga meminta tiap pejabat Pemkot Solo benar-benar mematuhi rambu-rambu dari KPK.

site: http://www.solopos.com/2013/07/31/mu...polemik-433222


Sepanjang mereka bertanggung jawab dan diizinkan pemerintah hal itu tidak menjadi masalah karena rakyat juga bisa memantau dan melaporkannya jika mobil itu disalahgunakan.