VIVAnews - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi kasus korupsi KIR di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah PD Dharma Jaya yang akan digabung dengan PD Pasar Jaya.

Menanggapi itu, Selasa 30 Juni 2013, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono



"Nggak tahu. Tapi mestinya kalau lihat kondisi bus yang jelek-jelek itu tidak tahu pakai KIR atau tidak. Hal-hal yang teknis itu ditanyakan kepala dinas saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2013

Jokowi menuturkan, untuk memastikan dugaan korupsi pada uji kelayakan kendaraan atau KIR tersebut ia akan segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. "Suatu saat akan saya cek."

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kemarin, Senin 29 Juli 2013. Kedatangan KPK untuk membahas mengenai dugaan korupsi di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Menurutnya, KPK berasumsi ada kejanggalan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, seperti uji kelayakan kendaraan "Masalah trayek dan masalah KIR di antaranya. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu berapa buku KIR yang dikeluarkan sama jumlah trayek," kata Ahok pada saat itu. (umi)

ruang debat di buka bray, panastak dan panasbung yg tertib yak