Tidak dapat dipungkiri bahwa TV membawa dampak significant bagi masyarakat luas dalam memperkenalkan produk - produk yang akan dijual ke masyarakat, Perusahaan rela merogok kocek yang besar untuk belanja Iklan produk - produknya.., Strategy pemasaran melalui Televisi ini juga telah membuat para politisi untuk menawarkan "PRODUK" (mukanya -red) ke Masyarakat Luas.,
Ada beragam cara (modus- red) yang ditempuh para politisi tersebut antara lain :
1. SECARA TERANG - TERANGAN :
Cara ini sudah lazim dilakukan saat pilkada - pilkada di daerah.., mereka rela Iklan di TV Nasional, meskipun lingkup pemilihannya regional .
dalam peta jalan menuju Capres 2014, langkah ini telah dilakukan oleh beberapa politisi antara lain :
1. Aburizal Bakri (melalui TV miliknya) secara masiff hampir tiap hari
2. Surya Paloh (melalui TV miliknya) melalui iklan partai dan berita
3. WIranto (melalui jaringan TV Haritanu) iklan
4. Prabowo S (merogoh kocek.. sendiri) Iklan saat moment2 tertentu
2. TERSELUBUNG MELALUI PRODUK / INSTITUSI :
Cara iklan ini adalah menjadi Bintang Iklan suatu produk dan menjadi bintang iklan di kementrian yang bersangkutan, menuju konvensi presiden di Demokrat, para politisi ramai menggunakan media ini antara lain:
1. Marzuki Ali (melalui produk kipas angin)
2. Mahfud MD (melalui produk tolak angin)
3. Pramono Edhi W (melalui produk tolak angin)
4. Dahlan Iskan (melalui produk tolak angin )
5. Syarif Hasan (melalui iklan umkm)
kebanyakan produk angin ya..??
3. MELALUI PEMBERITAAN MEDIA
Sebagian besar politisi yang disebut diatas juga menikmati iklan melalui pemberitaan Media, namun yang paling besar mendapat manfaat dari pemberitaan media adalah :
1. Joko Widodo
2. Ahok.
Pemberitaan melalui media menjadi hal yang alami dan sulit dianggap rekayasa karena media pada dasarnya bersifat independent meskipun ada beberapa media memberikan porsi yang lebih banyak kepada "orang mereka"
Tinggal Masyarakat yang menilai dari semua diatas mana yang benar- benar memiliki nilai tambah dari penampakan mereka di media..
Memang benar, bahwa semua itu menjadi urusan mereka, namun perlu diingat bagi mereka juga bahwa prekuensi di TV adalah milik Publik.., apakah ada yg melanggar hal ini ..? komisi pengawas tayangan apa kabar..?


salah satu refferensi berita