Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mengapresiasi presiden lantaran menetapkan tanggal 1 Mei atau Hari Buruh sebagai Hari Libur Nasional.

Kendati demikian, dirinya melihat, hal tersebut belum menunjukkan itikad holistik dari pemerintah untuk memberdayakan kaum buruh dan pekerja. "Sebagaimana jargon pembangunan pemerintah yang 'Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth,'" ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (30/7).

Karena bagi politisi Golkar ini, hakikatnya buruh dan pekerja membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada terciptanya kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja.

"Pemerintah juga harus segera secara pro-aktif melaksanakan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang 'sustainable.' Sehingga setiap angkatan kerja dapat terserap dan mendapatkan kepastian jenjang karir yang jelas," tegasnya.

Selain itu, politisi Sumatera Utara ini berharap, pemerintah selalu meningkatkan pengawasan terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan menciptakan kepastian dalam penegakan tata aturan ketenagakerjaan secara obyektif dan tegas.

"Kemudian, pemerintah harus segera mengambil kebijakan tegas terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, sehingga tujuan pemberdayaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat dapat tercipta secara menyeluruh mencakup masyarakat yang bekerja di lingkungan BUMN," tandasnya.

Diketahui, Presiden SBY resmi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, Senin (29/07) kemarin.