Rencana pembangunan jalur kereta api dari Makassar-Parepare yang selama ini diperjuangkan Pemprov Sulsel mulai membuahkan hasil. Kementerian Perhubungan bersama pemprov telah melakukan eskpose penetapan trase jalur kereta api Makassar-Parepare di Baruga Sangiaseri rumah jabatan Gubernur Sulsel, Senin 29 Juli.

Dalam ekspose yang dihadiri gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limp-Agus Arifin Nu'mang, terungkap bahwa proyek transportasi massal ini, akan menelan investasi kurang lebih Rp7,1 trilun.

Konsultan perencana, Bambang Budi Prasetyo dalam pemaparannya mengatakan, anggaran sebesar Rp7,1 trilun tersebut meliputi, pembangunan sarana infrastruktur, seperti pembebasan lahan, pemasangan rel, pembangunan jembatan, pembangunan stasiun, depo, serta gerbong, dan peralatan komunikasi.

Bambang menjelaskan, panjang jalur kereta api Makassar-Parepare mencapai 145,23 kilometer. “Sepanjang jalur itu akan dibangun 23 stasiun pemberhentian kereta Api, masing-masing stasiun Tallo, Parangloe, Mandai, Maros, Pute, Lempangan, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandale, Tanate rilau, Barru, Garongkong, Pelabuhan Garongkong, Takalasi, Soppengriaja, Palanro, Malusetasi, Kupa, Lumpue, dan Soreang,” tutur Bambang, kemarin.

Lintasan utamanya nanti, ucap Bambang, akan dimulai dari pelabuhan (New Port Makassar) menuju Parepare. “Pembangunan trase nantinya akan terkoneksi dengan pelabuhan. Hal itu karena untuk memudahkan pengiriman barang dari pelabuhan ke sebuah daerah,” urainya.

Jalur kereta api ini nantinya, menurut Bambang, akan melintas atau memotong di beberapa jalan provinsi maupun jalan nasional. “Akan ada 31 perlintasan yang akan melalui jalan provinsi maupun jalan nasional,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Jendral (Dirjen) Perkereta Apian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Ir Tundjung Inderawan mengatakan, pembangunan jalur kereta api Makassar-Pare sebagai tahap pertama jalur kereta api trans Sulawesi, sudah masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional serta masuk dalam program MP3EI.

Makanya lanjut dia, yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/kota saat ini (Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare) adalah penyiapan lahannya.

“Pembebasan lahan harus segera dilakukan pemerintah daerah, karena lahan memang menjadi tanggungjawab daerah,” kata Tundjung.

Luas lahan yang harus dibebaskan untuk proyek ini mencapai 726,46 hektare (setiap satu kilometer butuh lahan minimal 5 hektare).

Sementara itu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meminta agar pemerintah daerah secepatnya melakukan persiapan pembebasan lahan.

“Nanti akan ada rapat lanjutan bersama pemerontah daerah terkait umntuk membahas percepatan pembebasan lahannya,” kata Syahrul. (kas/die)