- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah RI Diminta Berperan Aktif untuk Sudahi Kekerasan di Mesir


TS
jajang100
Pemerintah RI Diminta Berperan Aktif untuk Sudahi Kekerasan di Mesir
Jakarta - Tindakan kekerasan yang dilakukan militer Mesir terhadap warga pendukung presiden terguling Mohamed Morsi dikecam dunia. Memiliki kedekatan historis, pemerintah Indonesia diminta berperan lebih proaktif untuk membantu penyelesaian konflik Mesir.
"Indonesia memiliki utang sejarah yang begitu besar. Oleh sebab itu, saat inilah yang tepat bagi negara kita untuk membayar lunas utang tersebut," ujar Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di AQL Center, Jalan Tebet Utara I, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2013).
Menurut Bachtiar, kekerasan yang terjadi di Mesir saat ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus pelanggaran HAM berat. Karena itu Bachtiar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya dapat memainkan perannya lebih besar lagi dalam mempengaruhi pemerintah Mesir saat ini pasca Morsi.
Apalagi menurutnya, dalam sejarah, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 silam berkat lobi-lobi para tokoh Islam seperti Syekh Amin Al-Husaini (Mufti Palestina), Syekh Hasan Al-Banna (Mursyid Ikhwanul Muslimin), dan Abdurrahman Azzam Pasya (Sekjen Liga Arab). Lobi-lobi itu dilakukan pada saat banyak negara barat hanya mengakui kemerdekaan RI versi Belanda yaitu paska Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sementara Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) Ferry Nur menambahkan pemerintah RI harus proaktif dalam percaturan dunia internasional untuk menghentikan upaya pembunuhan yang dilakukan militer Mesir.
"Kita mendorong dilakukan lobi-lobi tingkat tinggi misalkan ke opsi Liga Arab agar mereka memantapkan lembaga tersebut melakukan penekanan kepada rezim kudeta agar tidak melakukan kejahatan lagi dengan pembunuhan kepada masyarakat sipil yag tidak bersenjata," tuturnya.
Peran aktif pemerintah lainnya yang bisa dilakukan menurut Ferry seperti mengirimkan delegasi ke Mesir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia. Diantara yang dapat dikunjungi oleh delegasi ini adalah Grand Syeikh Al Azhar karena kehadirannya dalam pertemuan mendukung kudeta terhadap Morsi.
"Kami juga menyerukan alumni-alumni Al-Azhar untuk bergerak cepat mengambil sikap bagaimana pembunuhan oleh militer ini tidak lagi berlanjut," tuturnya.
Sejumlah media asing menyebutkan akibat kekerasan militer, sekitar 200 pendukung Morsi yang bertahan di lapangan Rabiah Al Adawiyah tewas, sementara ribuan lainnya terluka. Kekerasan militer ini bagian dari rangkaian kekerasan yang terjadi pasca penggulingan Presiden Morsi beberapa waktu lalu. Dua kelompok yang pro dan kontra terhadap Morsi sama-sama melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat terpisah.
[url]http://ramadan.detik..com/read/2013/07/29/210421/2318157/631/pemerintah-ri-diminta-berperan-aktif-untuk-sudahi-kekerasan-di-mesir?r992202625[/url]
"Indonesia memiliki utang sejarah yang begitu besar. Oleh sebab itu, saat inilah yang tepat bagi negara kita untuk membayar lunas utang tersebut," ujar Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di AQL Center, Jalan Tebet Utara I, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2013).
Menurut Bachtiar, kekerasan yang terjadi di Mesir saat ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus pelanggaran HAM berat. Karena itu Bachtiar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya dapat memainkan perannya lebih besar lagi dalam mempengaruhi pemerintah Mesir saat ini pasca Morsi.
Apalagi menurutnya, dalam sejarah, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 silam berkat lobi-lobi para tokoh Islam seperti Syekh Amin Al-Husaini (Mufti Palestina), Syekh Hasan Al-Banna (Mursyid Ikhwanul Muslimin), dan Abdurrahman Azzam Pasya (Sekjen Liga Arab). Lobi-lobi itu dilakukan pada saat banyak negara barat hanya mengakui kemerdekaan RI versi Belanda yaitu paska Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sementara Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) Ferry Nur menambahkan pemerintah RI harus proaktif dalam percaturan dunia internasional untuk menghentikan upaya pembunuhan yang dilakukan militer Mesir.
"Kita mendorong dilakukan lobi-lobi tingkat tinggi misalkan ke opsi Liga Arab agar mereka memantapkan lembaga tersebut melakukan penekanan kepada rezim kudeta agar tidak melakukan kejahatan lagi dengan pembunuhan kepada masyarakat sipil yag tidak bersenjata," tuturnya.
Peran aktif pemerintah lainnya yang bisa dilakukan menurut Ferry seperti mengirimkan delegasi ke Mesir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia. Diantara yang dapat dikunjungi oleh delegasi ini adalah Grand Syeikh Al Azhar karena kehadirannya dalam pertemuan mendukung kudeta terhadap Morsi.
"Kami juga menyerukan alumni-alumni Al-Azhar untuk bergerak cepat mengambil sikap bagaimana pembunuhan oleh militer ini tidak lagi berlanjut," tuturnya.
Sejumlah media asing menyebutkan akibat kekerasan militer, sekitar 200 pendukung Morsi yang bertahan di lapangan Rabiah Al Adawiyah tewas, sementara ribuan lainnya terluka. Kekerasan militer ini bagian dari rangkaian kekerasan yang terjadi pasca penggulingan Presiden Morsi beberapa waktu lalu. Dua kelompok yang pro dan kontra terhadap Morsi sama-sama melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat terpisah.
[url]http://ramadan.detik..com/read/2013/07/29/210421/2318157/631/pemerintah-ri-diminta-berperan-aktif-untuk-sudahi-kekerasan-di-mesir?r992202625[/url]
0
1.4K
20


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan