Baru-baru ini infrastruktur migas Indonesia mendapat goncangan. Setidaknya dua peristiwa yang tidak biasa terjadi dalam tempo dua pekan belakangan ini. Yang pertama, penjarahan di pipa milik Pertamina yang menghubungi Tempino dan kilang Plaju di Sumatera Selatan. Adapun pencurian ini dilakukan secara terstruktur dan terogranisir. Peristiwa tersebut diperkirakan mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian Rp 290 miliar dalam kurun Januari-Juli 2013.

Jalur pipa minyak Tempino – Plaju padahal baru dioperasikan secara komersial sejak 17 Juli 2013 setelah melalui masa pra dan commissioning sejak 9 Juli 2013. Jalur pipa tersebut menggantikan pipa lama yang sudah tidak aman untuk dioperasikan karena terlalu banyak mengalami kerusakan akibat aksi illegal tapping yang tidak bisa dikendalikan.

Jalur pipa baru Tempino–Plaju dengan panjang actual 260 km ditanam pada kedalaman 1,5-2 meter di bawah permukaan tanah. Dengan kapasitas angkut 24.000 barel per hari, jalur pipa baru tersebut semula diharapkan dapat menghentikan aksi penjarahan minyak yang menghubungkan sekitar sembilan sumber minyak menuju Kilang Plaju. Namun nyatanya upaya Pertamina untuk menahan pencurian minyak tidak berhasil. Akibat Pertamina menghentikan pengiriman minyak. Akibatnya? Semua sumur minyak di Bentayan Ramba terpaksa dimatikan dan tidak berproduksi untuk mencegah penuhnya tangki penampung minyak mentah di Tempino

Selain berpengaruh pada target lifting, upaya illegal tapping tersebut juga dapat memicu terjadinya kekurangan pasokan BBM dan LPG di Sumatra Selatan karena Plaju kekurangan pasokan.

Selain itu, peristiwa lain yang cukup menghebohkan adalah pekerjaan illegal pembongkaran dan pengrusakan tiga anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi di blok Offshore North West Java. PHE ONWJ bersama-sama dengan POLAIR Cirebon berhasil menghentikan kegiatan pembongkaran dan pengrusakan anjungan milik Negara tersebut. Kegiatan pembongkaran dan pengrusakan dilakukan oleh 33 orang pelaku termasuk pengawas pekerjaan.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta ketegasan pemerintah dalam menindak illegal tapping tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini dnilai belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera. Untuk itu peran serta Pemerintah Daerah (pemda) dan tindakan tegas dari aparat keamanan sangat dibutuhkan dalam mengamankan asset negara tersebut.

“Proses illegal tapping telah dilakukan secara terang-terangan, seharusnya Pemda turut serta dalam mengamankan objek vital ini dan aparat hukum menindak dengan tegas pada pelakunya. Kepada petinggi Polri maupun TNI sebaiknya segera melakukan investigasi jika memang ada dugaan keterlibatan oknum institusi itu yang melakukan pembekingan terhadap akitivitas pencurian, mengingat pipa Tempino – Plaju merupakan salah aset urat nadi minyak nasional,” ujarnya.

Twitter myninanita
Facebook nina nita
Blog smoothiest.blogspot.com