Media Australia mewartakan adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009 silam. Agar tidak terjadi hal serupa, Presiden SBY didesak untuk mengevaluasi sistem keamanan komunikasi yang dimilikinya.

Helmy menjelaskan, insiden yang dialami SBY merupakan bukti masih belum memadainya perangkat pelindung komunikasi presiden. Padahal, semestinya teknologi perangkat komunikasi presiden harus terus dimuktahirkan.



Dirinya berharap perbaikan pengamanan sistem komunikasi Presiden SBY segera dibenahi. Apalagi saat ini Presiden SBY sedang aktif bersosialisasi melalui jejaring media sosial. "Jangan sampai menunggu ada insiden memalukan baru pemerintah bereaksi, lebih baik kita preventif saja," kata Helmy.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengaku heran dengan aksi 'diam' yang dilakukan jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal, insiden ini disebutkan Jubir Kepresidenan Teuku Faizasyah sudah dilaporkan ke SBY sebulan lalu.

"Kalau memang Presiden SBY sudah tahu sebulan lalu, kenapa tidak langsung diributkan dengan pihak Australia, Inggris, dan Amerika Serikat," heran Helmy.

Ia mengingatkan pemerintah SBY untuk segera bersikap atas insiden ini. Sebab, kejadian ini bukan kali pertama yang dilakukan Australia. "Dulu KBRI di Canberra juga disadap, apa iya pemerintah hanya diam saja," kata Helmy.

Seperti diwartakan Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald, (26/7/2013), sejumlah perangkat komunikasi Presiden SBY disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris.

Dalam laporan disebutkan, pejabat Australia yang hadir dalam pertemuan kepala negara itu mengungkap, delegasi Australia memperoleh 'dukungan intelijen yang sangat baik', termasuk informasi yang dibagikan oleh Inggris dan AS. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.