Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan IMF merilis bahwa gaji anggota DPR Indonesia adalah kenaikannya terbesar keempat di dunia. Sayangnya, gaji besar DPR tak membuat kinerja para legislator semakin maksimal.

Menanggapi gaji itu, Ketua DPR Marzuki Alie tak sepakat jika besaran gaji dihitung dengan perbandingan pendapatan penduduk rata-rata setiap tahunnya. Menurut dia, hasil perhitungan yang dilakukan Ipsa dan IMF hanya menimbulkan perdebatan.

"Kalau cara menghitung begitu, gaji PNS pun akan terbesar di dunia. Harusnya yang dibandingkan income per capita kita nomor berapa di dunia dan berapa kesenjangan, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau sekarang hanya akan saling memaki," jelas Marzuki dalam pesan singkat, Senin (29/7).

Dia tidak setuju jika temuan ini dijadikan tolak ukur untuk menurunkan gaji anggota DPR yang saat ini sekitar Rp 46 juta tiap bulan. Menurut dia, sudah 10 tahun gaji pejabat tidak dinaikkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita mau menurunkan gaji atau mau menaikkan income? Gaji pejabat negara sudah 10 tahun tidak dinaikkan oleh SBY," ujarnya.

Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menjelaskan, bukan persoalan besar atau kecil gaji yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Namun, praktik korupsi adalah persoalan moral dan anggota DPR.

"Ini masalah karakter, masalah moral. Berapapun besar gajinya tetap saja tidak cukup," tegas dia.

Ihwal kinerja DPR dalam bidang legislasi, Marzuki justru menyalahkan bahwa dalam hal pembahasan undang-undang (UU) tidak ada lembaga pendukung untuk membantu kinerja DPR. Karena itu, dia beralasan, program DPR dalam mengesahkan UU sering kali di luar target awal.

"Selalu saya sampaikan bahwa yang kedodoran adalah legislasi karena lembaga pendukung belum terbentuk. Kalau nanti sudah ada lembaga pendukung, akan sangat membantu penyelesaian RUU," pungkasnya.

Seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif itu setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 15.510.000. Sementara mereka juga masih mendapatkan tunjangan listrik Rp 5.496.000, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000, tunjangan komunikasi Rp 12 juta, dan tunjangan pengawasan Rp 2.100.000.

Apabila ditotal, jumlah bersih yang diperoleh seorang anggota DPR tiap bulan yakni Rp 46.100.000. Sehingga setiap tahunnya para anggota DPR mengantongi gaji sebesar Rp 554 juta. Asumsi ini tak berbeda jauh dengan data Ipsa dan IMF yang menyebut gaji anggota DPR di Indonesia USD 65.000 per tahun.