Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Turki menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama pertahanan, khususnya di bidang Industri pertahanan diantara kedua negara. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Draft Protokol Defense Industry Coorporation Between Indonesia and Turkey , Selasa, 5 April di Kantor Kementerian Pertahanan RI.

Penandatanganan Draft itu dilakukan oleh masing-masing perwakilan Kementerian Pertahanan, yang pada kesempatan itu dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan Turki Murad Bayar. Selain itu penandatangan itu disaksikan oleh para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan kedua negara.

Adapun beberapa kerjasama Industri Pertahanan itu yang telah disepakati, diantaranya adalah pengembangan dan produksi bersama peralatan senjata seperti, Armored Combat Vehicle (ACV) yang dilengkapi dengan dua kubah dan persenjataan Canon 90 mm and/or 105 mm.Peralatan persenjataan lain yang disepakati untuk dikembangkan dan diproduksi bersama yakni program roket hasil produksi dan pengembangan Indonesia, produksi Propellant, serta produksi Sofware Defined Radio (SDR).

Kerjasama industri pertahanan lain dari kedua negara ini juga mencakup penguatan pertukaran informasi dan perusahaan mendorong kedua belah pihak untuk membahas dan memenuhi kerjasama di bidang lain, berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan.

Wamnehan Sjafrie, berharap kedepan untuk peluang kerjasama pengembangan dan produksi bersama bukan hanya di bidang alutsista saja, melainkan produksi bersama Non Alutsista seperti seragam lapangan.Dengan adanya penandatangan kerjasama industri pertahanan ini Pemerintah RI dan Turki dapat meningkatkan hubungan diplomatik dan memperluas kerjasama di bidang-bidang lainnya.

Mengenai peluang kerjasama pada program-program lain akan dibahas dan dapat direalisasikan lebih lanjut dengan tetap mengacu pada prinsip kerjasama langsung G to G (Government to Government). Disamping itu juga mengutamakan kerjasama yang dijalin atas dasar saling pengertian dari kedua pihak.

Asisten KKIP Bidang Kerjasama, Silmy Karim, menjelaskan, kegiatan pertama di Turki adalah keikutsertaan Industri Pertahanan Indonesia dalam kegiatan pameran dan kegiatan kedua adalah penandatangan kerjasama dalam Industri Pertahanan yaitu antara Indonesia dengan Turki, dimana PT Pindad bekerjasama dengan FNSS Defense System dalam program joint development alutsista tank ringan atau tank medium.

Kemudian PT LEN bekerjasama dengan ASELSAN, perusahaan yang sudah memiliki pengalaman memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan. Hal ini merupakan suatu langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara lain dalam meningkatkan kapabilitas ataupun juga kemampuan industry pertahanan yang secara perundang-undangan sudah terbit UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam hal ini tentu kita sebagai negara yang berdaulat dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dimana kita sudah masuk dalam urutan 16 besar dunia dalam kaitan dengan gross domestic product .

Tentu kita harus mempersiapkan Industri pertahanan sesuai dengan kebutuhan kekuatan pertahanan di negara ini. Hal ini perlu dilakukan langkah sinkronisasi yaitu kesiapan industry pertahanan dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kekuatan pertahanan.” Nah KKIP dalam hal ini Kementerian Pertahanan melakukan upaya-upaya menindaklanjuti UU No 16 Tahun 2012, dan ke Turki ini sebagai satu langkah maju yang telah kita lakukan,” ujar Silmy.

Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan juga melakuakan kerjasama-kerjasama yang lain.Kerjasama dengan berbagai negara sudah dilakukan seperti dengan Korea Selatan.Begitu pula dengan penjualan, KKIP akan melakukan nya ke negara-negara lain.

Menurut Dirjen Pothan Kemhan Pos M Hutabarat yang memimpin Delegasi Indonesia, ada dua kegiatan besar yang diselenggarakan di Turki, yang pertama adalah Internasional Defense Industri Fair (IDEF) ke-11 di Istanbul, Turki, awal Mei lalu. Pada waktu bersamaan juga diselenggarakan pertemuan bilateral antara Turki dengan Indonesia dalam rangka kerjasama Industri Pertahanan yang diselenggarakan sekali dalam setahun secara bergantian. Tahun ini (pertemuan) berada di Turki, tahun depan di Indonesia, begitu pula selanjutnya, bergantian.

Didalam IDEF delegasi Indonesia dipimpin oleh Laksamana Madya TNI Sumartono (Irjen Kemhan) mewakili Kementerian Pertahanan. Sedangkan untuk kegiatan Bilateral Meeting dipimpin oleh Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Pos M Hutabarat. Dalam bilateral meering dibicarakan bagaimana hubungan Indonesia dengan Turki bisa lebih erat lagi didalam pembangunan bersama Industri Pertahanan.Rencana ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara pimpinan kedua negara dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan Turki. Negara Turki merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam Industri Pertahanan.

Direktur Teknologi Industri Pertahanan (Dirtekinhan) Ditjen Pothan Kemhan Marsma TNI Darlis Pangaribuan, mengatakan, untuk kerjasama PT Pindad dengan FNSS direncanakan tiga tahap dalam tiga tahun. Diharapkan nanti PT Pindad dengan FNSS dapat mengajukan proposal kebutuhan kerjasama kedua negara. Jadi kerjasama joint development atau joint production ini ditanggung oleh kedua pemerintahan.Untuk pertama diharapkan proprosal atau biaya-biaya yang dibutuhkan dalam tiga tahap (tiga tahun) ini akan tertuang dalam kedua perusahaan ini, berapa biaya yang dibutuhkan untuk desain sampai dengan joint production antara Turki dengan Indonesia.

Untuk PT LEN dengan ASELSAN akan membuat alat komunikasi di perbatasan yang sekarang sudah mulai dip roses dan saat ini sudah dalam tahap penandatangan kontrak.Kalau PT Pindad dengan FNSS proposalnya bisa dipertanggung jawabkan, barulah disusul dengan kontrak dan penandatangan kedua belah pihak.

Menurut Silmy, kerjasama PT Pindad dengan FNSS sama seperti yang dilakukan Airbus Military dengan PTDI dalam membuat CN-295. Jadi, saat ini kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan produsen luar negeri itu sangat penting dalam percepatan proses penguasaan teknologi.Sehingga kita tidak lagi mendasari pembelian alutsista mengacu kepada produknya saja, tapi bagaimana proses program transfer of technologynya, ini sudah menjadi prasyarat dalam proses pengadaan dan ini suatu langkah yang baik perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Dengan adanya UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Indonesia akan mendapatkan barang, pajak, kesempatan pekerjaan, dan kemampuan teknologi. Kaitan dengan PT LEN di perbatasan akan direalisasikan tahun 2013 ini dan akan diikuti tahun 2014.