Pengacara: Buat Makan Siang Hakim, Duit Rp20 Juta Itu Kurang!

JAKARTA - Tommy Sihotang, pengacara tersangka kasus suap di Mahkamah Agung (MA), Mario Carmelio Bernardo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak secara terburu-buru menetapkan status tersangka kepada kliennya tersebut.

Seharusnya tersangka penyuap staf pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman, itu disidangkan kode etik profesi terlebih dahulu.

"Kasus Mario itu harusnya ada sidang kode etik. Tanya dulu dia di sana itu ngapain? Apa yang dia cari? Apa kepentingannya? Jangan main ditangkap, lalu langsung digeledah ruang kantornya," ujar Tommy, dalam diskusi Polemik Sindo Radio yang bertajuk Advokat Juga Manusia, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Tommy, yang juga Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, menegaskan Mario tidak akan melakukan penyuapan untuk melancarkan perkara yang ditanganinya di Mahkamah Agung. Karena uang yang disita KPK jumlahnya sangat kecil untuk memberikan suap kepada tiga hakim agung.

"Saya tidak yakin itu kasus suap. Ada tiga alasan. Yang pertama, Mario itu bukan pengacara kasus di sana. Kedua, Djodi Supratman itu kerja di litbang yang tidak ada kasusnya, kalau mau menyuap langsung saja ke panitera. Ketiga, jumlah uang sebesar Rp80 juta itu sedikit sekali untuk dibagi ke tiga hakim agung," ungkapnya.

Dia berasumsi, angka Rp80 juta yang disita KPK dinilai tidak wajar. Jika uang tersebut dibagi kepada empat hakim agung, maka per orang akan mendapat Rp20 juta.

"Kalau Rp80 juta dibagi tiga atau empat hakim, artinya satu hakim dapat Rp20 juta. Mana cukup duit segitu. Buat makan siangnya saja kurang," kilahnya.

Pada kesempatan itu, Tommy juga menepis adanya anggapan bahwa kasus yang menjerat kliennya tersebut berkaitan dengan terdakwa kasus simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, yang saat ini masih menjalani persidangan. "Tidak ada hubungannya dengan kasus Djoko Susilo, itu sudah ada keteranganya sama KPK," tegasnya.

SUMBER....