Gaji anggota DPR Indonesia, jauh melebihi Inggris, Jerman, & AS
Sabtu, 27 Juli 2013 03:44:21

Gaji anggota DPR di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Gaji anggota DPR di Indonesia hanya kalah dari Nigeria, Kenya, dan Ghana, namun jauh melebihi anggota DPR di negara maju anggota G8 seperti Inggris, Jerman, Prancis, Jepang dan Amerika Serikat. Peringkat ini disusun bukan berdasar jumlah tetapi berdasar perbandingan gaji dengan pendapatan per kapita penduduk. Data gaji anggota DPR itu dirilis oleh Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Data ini juga dimuat majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.

Dari data tersebut, Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.

Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data Ispa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk. Di Amerika Serikat, gaji anggota parlemen berkisar 3,5 kali pendapatan per kapita penduduk. Demikian juga dengan gaji anggota DPR di Jepang, berkisar 3 kali pendapatan per kapita penduduknya.

Sementara gaji anggota DPR di Jerman berkisar 3 kali pendapatan per kapita penduduknya, sementara di Prancis berkisar 2 kali pendapatan per kapita penduduknya. Di Malaysia, gaji anggota parlemen mencapai USD 25.000 per tahun, sekitar 2,5 pendapatan per kapita penduduknya. Gaji yang berlipat-lipat dari pendapatan per kapita penduduk tampak di negara-negara Afrika. Sejumlah 4 negara Afrika menduduki peringkat teratas. Di Kenya misalnya, gaji anggota DPR mencapai USD 74.500 per tahun. Padahal pendapatan per kapita penduduknya hanya sekitar USD 1.000 per tahun. Dengan gaji wakil rakyat 76 kali pendapatan per kapita, tak ayal protes sering muncul dari rakyat. Awal tahun ini demonstran membakar 221 peti mati di depan gedung wakil rakyat di Kenya. Mereka tak terima wakil rakyat makan uang rakyat begitu besar tetapi kerja tak becus.
http://www.merdeka.com/peristiwa/gaj...jerman-as.html



Ini rincian gaji anggota DPR di Indonesia, terbesar ke-4 sejagat
Sabtu, 27 Juli 2013 02:27:00


Anggota DPR

Data Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) terbaru, Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia. Data ini juga dirilis majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.

Berapa sebenarnya gaji anggota DPR di Indonesia hingga menjadi salah satu terbesar sejagat. Menurut data yang diperoleh merdeka.com, seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif itu setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 15.510.000 ribu. Sementara mereka juga masih mendapatkan tunjangan listrik Rp 5.496.000 ribu, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000 ribu, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000 ribu, tunjangan komunikasi Rp 12 juta, dan tunjangan pengawasan Rp 2.100.000 ribu.

Apabila ditotal, jumlah bersih yang diperoleh seorang anggota DPR tiap bulan yakni Rp 46.100.000. Sehingga setiap tahunnya para anggota DPR mengantongi gaji sebesar Rp 554 juta. Asumsi ini tak berbeda jauh dengan data Ipsa dan IMF yang menyebut gaji anggota DPR di Indonesia USD 65.000 per tahun.

Jumlah Rp 554 juta per tahun di atas itu belum termasuk dengan gaji ke-13, dana penyerapan dan upah ikut serta dalam sidang yang digelar DPR. Gaji ke-13 yang diterima anggota setiap tahunnya sebesar Rp 16.400.000, dana reses atau aspirasi dapil yang didapat sebesar Rp 31.500.000.

Selain itu, dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses. Jika ditotal, selama satu tahun dana reses totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000 setiap kegiatan serta dana kebijakan intensif legislatif sebesar Rp 1.000.000 setiap Rancangan Undang-Undang (RUU). Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 milyar. Pada tahun 2007, data yang diperoleh setiap anggota DPR menerima uang sedikitnya Rp 787.100.000 tiap tahun.

Merujuk pada data Ipsa dan IMF, Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Ispa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.

Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
http://www.merdeka.com/peristiwa/ini...4-sejagat.html

Ironi DPR, gaji terbesar ke-4 sejagat masih banyak yang korupsi
Sabtu, 27 Juli 2013 05:53:56

Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) melansir bahwa gaji anggota DPR Indonesia salah satu yang paling besar di dunia setelah Nigeria, Kenya dan Ghana. Namun sayangnya, gaji selangit tak membuat para legislator Tanah Air bekerja profesional. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

Sebut saja Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis . Politikus asal PDI Perjuangan ini harus menjadi tersangka kasus suap PLTU Tarahan, Lampung di KPK. Emir diduga telah menerima suap dari rekanan perusahaan PT Alstom sebesar USD 300 ribu. Akibatnya, politisi bertubuh gemuk ini harus mendekam di rumah tahanan KPK. Sebelumnya juga ada nama Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga mantan anggota Komisi III DPR Muhammad Nazaruddin . Nazar terbukti terlibat melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet. Akibat kasus ini, Nazar pun divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Ada juga rekan satu partai Nazar yakni, Mantan Anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh (Angie).

Kasus yang paling parah dan mencederai umat Islam di dunia yakni korupsi pengadaan proyek Alquran yang dilakukan oleh Politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar . Mantan anggota Komisi VIII DPR ini dijatuhkan hukuman hingga 15 tahun penjara. Selain itu, Zulkarnaen juga wajib membayar denda atas perbuatannya sebesar Rp 300 juta.

Apakah hanya mereka anggota DPR yang terlibat korupsi? Tentu saja tidak, masih ada mantan Politikus PAN Wa Ode Nurhayati yang juga harus berurusan dengan KPK karena menerima suap dalam kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID). Yang teranyar adalah, kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq .

Padahal, jika dihitung jumlah perolehan gaji yang anggota DPR dapatkan setiap bulannya sangatlah besar ketimbang gaji pejabat publik lainnya. Bahkan, menurut data Ipsa dan IMF, gaji anggota parlemen Indonesia paling besar keempat atau 18 kali lipat gaji dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Ipsa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Terlihat sangat tidak adil dan jika dengan gaji sebesar itu, anggota DPR masih saja mencari uang 'sampingan' dengan melakukan korupsi. Gaji sebesar Rp 46.100.000 per bulan seolah tak cukup memuaskan para legislator itu.
http://www.merdeka.com/peristiwa/iro...g-korupsi.html

Lembaga Paling Korup di Indonesia versi GBC-TII:
Kepolisian dan DPR
Selasa, 9 Juli 2013 23:16 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Dua lembaga di Indonesia, yaitu Kepolisian dan DPR menempati peringkat tertinggi sebagai lembaga yang dianggap paling korup oleh masyarakat di beberapa negara wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII). "Polisi lembaga dianggap lembaga paling korup di Asia Tenggara, yaitu 3,9 persen," ujar peneliti TII Wahyudi Tohari dalam rilis survei TII di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (9/7/2013). Selain polisi, posisi berikutnya ialah partai politik (3,6 persen), pejabat publik (3,5 persen), peradilan (3,4 persen), dan parlemen (3,3 persen).

Untuk Indonesia sendiri, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5 persen). Setelah itu, secara berrturut-turut ialah peradilan (4,4 persen), partai politik (4,3 persen), pejabat publik (4 persen), bisnis (3,4 persen), kesehatan (3,3 persen), pendidikan (3,2 persen), militer (3,1 persen), LSM (2,8 persen), lembaga keagamaan (2,7 persen), dan media (2,4 persen). "Polisi, parlemen, dan peradilan, tiga lembaga yang dianggap paling korup di Indonesia," kata Wahyudi.

Survei dilakukan pada 114.000 orang responden di 107 negara pada kurun waktu September 2012 hingga Maret 2013. Responden merupakan masyarakat dengan populasi rumah tangga. Wilayah Asia Tenggara mencakup negara Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia sendiri, survei dilakukan terhadap 1.000 responden di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.
http://pontianak.tribunnews.com/2013...lisian-dan-dpr

15 Persen Korupsi APBN Sudah Terjadi pada Level Pembahasan dengan DPR
Mon, 03/06/2013 - 18:21 WIB

RIMANEWS- Sebelum era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, korupsi biasanya senilai 30 persen dari anggaran pembangunan dan banyak terjadi pada tahapan implementasi. Dan di era SBY ini angka tersebut makin menggelembung. "Tapi di era SBY, justru sebanyak 15 persen korupsi sudah terjadi pada level pembahasan dengan DPR. Korupsi berjamaah karena semua partai ikut," jelas mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam Talkshow "Pemuda Anti Korupsi (Peak): How Corrupt Are We?" di Kampus B, London School of Public Relations, Jakarta, Senin (3/6).

Ditambahkannya, perbuatan korupsi itu lebih banyak terjadi pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), seperti yang sedang dibahas oleh DPR dengan pemerintah saat ini. Saat itu biasanya prosedur pencairan lebih cepat karena anggaran bersifat dadakan dan hampir semua kasus besar terjadi pada tahap itu.

Sementara, korupsi di level pegawai negeri sipil bawahan banyak terjadi di dalam perjalanan dinas. Rizal juga menjelaskan, korupsi perjalanan dinas pun melonjak di era kepemimpinan Presiden SBY. "Era pemerintahan SBY telah meningkatkan biaya perjalanan politisi dan aparatur negara dari Rp 4 triliun naik jadi Rp 20 triliun, naik 5 kali lipat" pungkasnya.
http://www.rimanews.com/read/2013060...san-dengan-dpr

Golkar : Produktivitas DPR Masih Rendah dan Parpol Penyumbang Terbesarnya!
Rabu, 29 Agustus 2012 - 18:36

JAKARTA, SON – Para Wakil Rakyat di Senayan mengakui hingga saat ini produktivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat masih rendah dan citranya makin turun di mata masyarakat. "Kita melihat jujur pada waktu ini produktivitas DPR masih rendah. Digambarkan dari UU yang dihasilkan dari DPR setiap tahun selalu di bawah sasaran," ujar Siswono Yudohusodo di gedung DPR, Rabu (29/8/2012).
http://www.sorotnews.com/berita/view...-dpr.2416.html

Produktivitas DPR Rendah
Sabtu, 31 Juli 2010 | 02:47 WIB

Jakarta, Kompas - Bukan hanya sering membolos yang kini jadi perbincangan banyak orang, produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 juga rendah. Sepanjang Januari hingga Juli 2010, DPR baru mengesahkan tujuh rancangan undang-undang yang sebagian besar tidak masuk Program Legislasi Nasional tahun 2010. Dari tujuh rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (UU), hanya satu saja yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. RUU tersebut disahkan menjadi UU pada 26 Juli lalu.

Enam RUU lain yang disahkan tidak masuk Prolegnas adalah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008, RUU tentang APBN 2010, RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Bagian Barat Indonesia-Singapura, RUU Pengangkatan Tenaga Honorer, dan RUU Kesepahaman Indonesia dan Brunei Darussalam di Bidang Pertahanan.

Padahal, pada Februari lalu, DPR menetapkan 70 RUU masuk Prolegnas. Mereka menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan 70 RUU selama tahun 2010. Sebanyak 36 RUU merupakan inisiatif DPR dan 34 RUU akan diusulkan oleh pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Saan Mustopa mengakui rendahnya produktivitas anggota DPR. ”Sekarang, dari target Prolegnas 70 RUU, baru tujuh RUU yang disahkan. Itu, kan, produktivitasnya rendah,” katanya.

Menurut dia, kinerja DPR bisa diukur dari pelaksanaan tiga fungsi, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Namun, saat ini, anggota DPR lebih banyak melakukan fungsi pengawasan, sedangkan fungsi legislasi masih kurang. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas adalah masalah ketidakhadiran anggota DPR. ”Ketidakhadiran itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab (rendahnya produktivitas),” tuturnya.
http://nasional.kompas.com/read/2010...59/twitter.com

--------------------------------

Terus buat apa selama ini rakyat harus membayar pajak yang sebagiannya dipakai untuk memberikan mereka gaji dan fasilitas, kalau pemalas, korup, dan hanya menggerogoti uang rakyat atau negara?



: