Lagi, dunia investasi migas nasional Indonesia tercoreng. Kali ini, perusahaan kelas dunia Chevron yang kena getahnya. Pekan lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis tiga karyawan Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan hukuman dua tahun penjara dan sejumlah denda dengan kisaran Rp 100-200 juta, terkait kasus bioremediasi. Sejumlah pelaku industry migas menilai kasus ini merupakan tindak kriminalisasi terhadap perusahaan migas dan bisa mengancam investasi dalam jangka pendek hingga panjang.

Adakah yang salah dengan putusan Pengadilan Tipikor? Sebagai orang awam, saya menilai kasus ini agak aneh dan bisa jadi preseden yang buruk bagi dunia migas kita. Jelas-jelas yang memberikan keputusan adalah: Pengadilan Tipikor, tapi dakwaannya semua dikaitkan dengan kasus lingkungan. Lalu dimana tindak korupsinya?

Kalau dibilang proyek tersebut merugikan negara karena sistem PSC kita yang menggunakan sistem cost recovery, lalu dimanakah kerugiannya? Pasalnya SKK Migas menyatakan bahwa negara belum mengeluarkan sesen rupiah pun untuk proyek ini. Cost untuk proyek ini masih dihold.

Asosiasi Perminyakan Indonesia atau Indonesian Petroleum Association langsung melayangkan keprihatinannya atas keputusan tersebut. IPA menegaskan kepastian hukum dan regulasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan produksi yang stabil. Sementara keputusan pengadilan dinilai telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi para anggota IPA karena dalam proses peradilan, dua institusi pemerintah yaitu Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan SKK Migas menyatakan bahwa proyek Bioremediasi yang dilakukan oleh Chevron adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Keputusan pengadilan tersebut akan memberikan konsekuensi yang luas bagi industri migas dan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi guna menjaga produksi migas yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata IPA.


Kriminalisasi KKS merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi para pelaku industri migas, baik perusahaan nasional maupun multinasional, dan telah menimbulkan kecemasan yang tinggi di kalangan pekerja Kontraktor KKS sehingga dapat menyulitkan dan menurunkan efektifitas operasi migas di Indonesia, tegasnya.

Memang sangat ironis vonis tersebut dilakukan di tengah usaha pemerintah untuk menggenjot produksi migas ke level 1 juta barel per hari. Dan lagi, hingga saat ini Chevron masih tercatat sebagai perusahaan migas yang memproduksi minyak terbesar dari daerah operasinya di Sumatra. Chevron memproduksi sekitar 300,000-an barrel per hari hingga saat ini.

Menurut saya yang lagi-lagi awam, alangkah baiknya seluruh instansi di negara ini memiliki kesepahaman yang sama mengenai target-target pemerintah. Jangan sampai ego sektoral malah merugikan sektor lainnya. Untuk saat ini, tanpa kasus keputusan bioremediasi ini, sudah banyak masalah yang dihadapi oleh industi migas yang dinilai sebagai disinsentif bagi investasi migas dan kontraproduktif bagi target produksi pemerintah. #indonesia#migas#produksi#investasi#chevron#bioremediasi

Blog: chandrawinata83@blogspot.com
Twitter: @chandrawinata83
Facebook: chandrawinata83