KASKUS

Kasus "Investasi Bid'ah" Yusuf Mansur: Ekonom Syariah Minta YM Taati Hukum



Investasi Yusuf Mansur
Bila Untuk Dana Keagamaan, Ustadz Yusuf Mansyur Tak Perlu Izin
Rabu, 24 Juli 2013 11:18 WIB


Ekonom muslim, Dr.Drajad Wibowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo menilai apa yang dilakukan Yusuf Mansyur soal bisnis patungan adalah sesuatu yang baik. Menurutnya jika ustaz Yusuf Mansyur mengumpulkan dana untuk keagamaan, tidak perlu meminta izin, tidak perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang. "Namun karena tujuannya untuk investasi, dia (ustaz Yusuf Mansyur) harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dradjad, Rabu (24/7/2013). Drajad menuturkan, sejujurnya ustaz Yusuf Mansyur telah melanggar perundang-undangan. Pertama, pengumpulan dananya tanpa perusahaan berbadan hukum.

Kedua, tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, syarat-syarat perusahaan investasi apapun tidak ada yang dipenuhi. "Jadi secara hukum sebenarnya yang bersangkutan (ustaz Yusuf Mansyur) sudah melakukan pelanggaran dengan ancaman pidana, penggalangan dananya bisa disebut ilegal atau investasi bodong," ujarnya. Namun, kata Dradjad, ustaz Yusuf Mansyur adalah dai yang banyak didengar masyarakan, sebaiknya proses hukum tidak dilakukan. Menurutnya, pelajaran bagi para ulama terkenal, jangan campur adukkan pengumpulan dana agama dengan tujuan non agama seperti investasi, fungsi intermediasi dan politik. "Karena nanti bisa menimbulkan fitnah, penipuan, tindakan pidana yang akhirnya membuat umat antipati terhadap ulama," katanya.

Dradjad pun menyarankan agar ustaz Yusuf Mansyur sebaiknya segera penuhi peraturan yang berlaku, contohnya dengan buat perusahaan, minta izin, atau penuhi syarat-syarat lainnya. Perusahaan tersebut tidak boleh sembarang dan harus profesional. "Jika tidak, sebaiknya dana dikembalikkan kepada jamaah. Kalaupun jamaah ikhlas, dialihkan untuk kegiatan keagamaan," pungkasnya.
http://m.tribunnews.com/bisnis/2013/...tak-perlu-izin

Bisnis Investasi Yusuf Mansur Bermasalah, Ini Saran Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Tgl: 24/07/2013 10:51

KBRN, Jakarta: Nama Ustaz Yusuf Mansur tiba-tiba menjadi perbincangan publik. Menjadi buah bibir tidak terkait dengan aktivitas dakwah namun justru tersandung kasus bisnis investasi yang tidak berizin. Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Agustianto memberikan masukan kepada Yusuf Mansur agar bisnisnya tidak merugikan masyarakat. Secara prinsip dalam ekonomi syariah, setiap investasi berupa perhimpunan dari masyarakat, maka dana itu harus dilindungi sehingga investasi tidak tekor dan masyarakat tidak dirugikan.

Oleh sebab itu, bisnis investasi ala Yusuf Mansur harus memiliki badan hukum. “Oleh karena itu investasi yang dimiliki Ust Yusuf Masur harus memiliki skema penawaran umum melalui media massa atau berbadan hukum PT atau koperasi dan itu mutlak diperlukan dalam membuka usaha investasi,” kata Agustianto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (24/7/2013).
Selain itu, bisnis syariah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan setiap perusahaan yang menjalankan misi usaha syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian didalam bisnis syariah, keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil. “Setiap investasi tidak bisa dijanjikan atau tidak bisa dipastikan. Apalagi investasi itu sifatnya fluktuatif. Jadi bagi hasil”.

Seperti diketahui, Ustaz Yusuf membuat bisnis patungan usaha dengan tujuan yang mulia yaitu menyatukan potensi ekonomi umat Islam. Sejauh ini, dana yang dihimpun ustaz mencapai Rp 20 miliar.
Akan tetapi ia menilai bisnis investasi ala Yusuf Mansur masih wajar namun harus dilengkapi administrasinya. “Ia sebagai ustaz memiliki komitmen untuk membantah tudingan investasi bodong,” jelasnya
http://rri.co.id/index.php/berita/62...-#.UfBf-tLfCfc

Wakil Ketua MPR (tokoh Muhammadiyah), Hajriyanto Y Thohari:
Sarankan Yusuf Mansur Bertindak Rasional, Khawatirkan Kombinasi Bisnis dan Agama
Selasa, 23 Juli 2013 , 23:02:00

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, mengingatkan Ustadz Yusuf Mansur agar tidak mencampurkan bisnis dengan agama. Alasannya, bisnis dan agama punya orientasi berbeda sehingga dikhawatirkan akan muncul penyimpangan jika keduanya digabungkan. "Bisnis itu bidang pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi jika memang benar-benar mau berbisnis, sebaiknya rasional saja, tidak usah membawa-bawa uang jamaah keagamaan yang biasanya lugu-lugu," kata Hajriyanto kepada JPNN, (23/7) malam.

Menurutnya, jika memang ingin menggalang dana untuk bisnis maka Yusuf sebaiknya mendirikan PT atau CV sesuai undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Tokoh muda Muhammadiyah yang lebih karib disapa Hajri itu menegaskan, bisnis tak usah ditempelkan dengan kegiatan keagamaan. "Memang tidak ada larangan menghimpitkan keduanya, cuma harus disadari bawa kegiatan bisnis itu profit oriented dan sangat rasional. Sedangan kegiatan keagamaan itu spiritual, orientasinya pahala," ucapnya.

Hajri juga menegaskan, tidak ada istilah primordialisme dalam bisnis karena sifatnya yang rasional dan berorientasi laba. Meski demikian diakuinya bahwa agama tetap harus menjadi acuan moral dan etika dalam berbisnis. "Tetapi jangan dijadikan instrumen bisnis, ini berbeda. Sudah terlalu banyak kegiatan yang menghimpitkan keduanya membawa mudharat bagi umat," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2013/07/23/...ndak-Rasional-

Dr.Dr Ichsanuddin Noorsy:
Kelemahan Patungan Usaha ala Ustadz Yusuf Mansur dari Sisi Ajaran Ekonomi Syariah
RABU, 24 JULI 2013 , 05:05:00


Pengamat ekonomi dan politik muslim , Ichsanuddin Noorsy

ISLAM adalah sistem ajaran yang sistemik-struktural. Maksudnya, cara, instrumen dan fungsi-fungsi kehidupan, termasuk hal yang berkaitan dengan usaha, tidak boleh bertentangan dengan visi dan misinya. Demikian juga dg keluaran, dampak dan efek gandanya, yang harus tunduk pada nilai dan kaedah Islam itu sendiri.

Dalam perspektif ini, kelemahan Ustadz Yusuf Mansur terletak pada tiga hal.
  • Pertama, dia masuk ke wilayah atau bidang yang tidak ia kuasai. Atau, paling tidak ia tidak mengetahuinya dengan baik.
  • Kedua, modal sosial yang ia kembangkan menjadi modal finansial belum memberi pijakan bahwa kedua modal itu bersifat seimbang, sinerji dan akumulatif.
  • Ketiga, Ustadz Yusuf Mansur melembagakan sosok dirinya menjadi kendaraan berusaha.

Dari tiga kelemahan ini, sifat penghimpunan dana berbasis modal sosial itu cenderung mengabaikan keseimbangan, akumulasi dan sinerjinya modal sosial dengan modal finansial. Sementara dalam konteks hukum, modal sosial itu bisa dituangkan baik dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas sepanjang tidak ada saham seseorang melebihi saham yang lain.

Problem lain yang mendasar adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi. Hingga kini Islam belum memiliki standar akuntansi. Standar ini sangat dibutuhkan guna menerjemahkan dg baik apa yang dimaksud dengan keuntungan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam prinsip Barat, makin besar keuntungan, makin besar peluang akumulasi modal. Walau hal itu dilakukan dengan mengeksploitasi nilai-nilai kemanusiaan, tetap saja tesis ini dekat dengan sikap serakah.

Sementara Islam menolak eksploitasi manusia dan sikap serakah. Ini berarti masalah Ustadz Yusuf Mansur dalam bisnisnya membutuhkan perencanaan strategik berbasis Islam sehingga kalaupun tunduk pada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -yang notabene tunduk pada prinsip-prinsip barat- maka hal itu lebih dalam konteks fungsi dan instrumentasi. Dengan demikian, kata kuncinya terletak pada perencanan strategik dan kelembagaan yang dilengkapi dengan berbagai fungsi dan instrumentasi sebagai aplikasi visi dan misinya.
http://m.jpnn.com/news.php?id=183324


Inilah Lima Hal yang Dilanggar Yusuf Mansur
SELASA, 23 JULI 2013 | 09:34 WIB


Ustad Yusuf Mansur tiba di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, (22/7). Pemanggilan yang dilakukan OJK terhadap Yusuf Mansur terkait bisnis investasi Patungan Usaha dan Patungan Aset yang telah mengelola uang sampai Rp 500 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Cita-cita Yusuf Mansur mengakuisisi stasiun televisi hingga bank, untuk sementara harus masuk peti dulu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetop aksinya dalam pengumpulan dana dari jemaah sampai ia membenahi bisnisnya. "Sebagai ustad, (investasi Patungan Usaha dan Aset) saya stop. Saya benerin dulu legalnya. Kalau semuanya sudah benar, nanti saya buka lagi," kata Yusuf.

Berikut ini kekurangan bisnis Yusuf.
  • Belum berbadan hukum: Yusuf tidak mendirikan badan hukum untuk mengelola dana jemaah. Dalam situs Patungan Usaha disebutkan, dana investasi sebesar Rp 12 juta per unit disetor ke rekening pribadinya.
  • Tidak memiliki izin usaha: Penghimpunan dana dengan investor lebih dari 50 pihak tergolong kegiatan penawaran umum. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang boleh melakukannya adalah perusahaan publik, berbentuk perseroan terbatas.
  • Bukti investasi tidak jelas: Peserta Patungan Usaha hanya mendapat bukti pemilikan. OJK meminta Yusuf membentuk badan usaha perseroan sehingga kepemilikan investor dalam bentuk saham.
  • Menetapkan imbal hasil: Dalam ketentuan pasar modal, hanya ada dua pendapatan bagi pemegang saham, yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Perusahaan tidak boleh memberikan janji imbal hasil tetap seperti yang dipraktekkan oleh Yusuf.
  • Aset masih atas nama orang lain: Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kota Tangerang menyebutkan, Hotel dan Apartemen Topas yang dibeli Yusuf masih terdaftar atas nama Shahnan Lubis. Pengalihan aset belum didaftarkan kembali.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...r-Yusuf-Mansur

OJK: Yusuf Mansur Langgar UU Pasar Modal
Senin, 22 Juli 2013 | 17:07 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, bisnis Patungan Usaha yang dikelola oleh ustaz Yusuf Mansur ini melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Sebab, perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan memberikan keuntungan harus memiliki aspek legalitas. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, kegiatan bisnis milik Yusuf Mansur ini tidak memenuhi undang-undang terkait penawaran umum. Soalnya kegiatan penghimpunan dana masyarakat hanya bisa dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik. "Jadi memang, usaha milik Yusuf Mansur ini belum ada pernyataan efektif dari OJK, termasuk persyaratan dan tata caranya, juga ketentuan mengenai transparansinya," kata Nurhaida saat memberikan konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Sesuai dengan aturan yang berlaku, OJK juga harus mengutamakan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak memiliki perlindungan karena usaha ini tidak memiliki legalitas secara penuh bahkan tidak memberikan izin usaha ke OJK. Kendati demikian, karena usaha ini telah berhenti sejak pertengahan Juli 2013 lalu, OJK mengklaim tidak memberikan sanksi apa pun kepada Yusuf Mansur ataupun usahanya. Asalkan, pihak Yusuf Mansur sendiri berjanji untuk segera membenahi bisnis tersebut dan menaati peraturan yang ada. "Kita lihat dulu, ini kan usahanya sudah dihentikan. Yang bersangkutan pun juga sudah berjanji untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami juga sudah memberikan pemahaman terkait undang-undang pasar modal ini. Dia berjanji untuk mengikuti aturan yang ada," katanya.

Nurhaida menambahkan, pihak Yusuf Mansur hanya perlu aspek legalitas dalam usahanya ini. Pihaknya sampai saat ini juga tidak melihat besaran dana kelolaannya, tetapi yang penting terlebih dahulu adalah membenahi aspek legalitasnya. "Jadi pihaknya juga sudah menyanggupi bahwa usaha ini telah dihentikan, sampai legalitasnya bisa terpenuhi," jelasnya.

Terkait waktu, OJK tidak memberikan batasan khusus terkait pemberian izin usaha hingga pernyataan efektif usaha tersebut. Yang terpenting bagi OJK adalah menyelesaikan aspek legalitasnya, apakah nanti berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan terbuka. Terkait jenisnya, Yusuf Mansur pun bisa memilih untuk menjadi perusahaan investasi ataupun perusahaan terbuka yang mampu memberikan dividen atau capital gain, dan bukan keuntungan pasti sebesar 8 persen itu.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...UU.Pasar.Modal

OJK Sarankan Usaha Ustaz Yusuf Mansur Berbentuk PT
Senin, 22 Juli 2013, 16:37

VIVAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sudah mendengar penjelasan Ustaz Yusuf Mansur terkait bisnis investasinya yang disebut Patungan Usaha. Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, Senin 22 Juli 2013, menjelaskan bahwa Ustaz Yusuf Mansur bersedia mengikuti semua aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan Yusuf Mansur, Nurhaida juga meminta agar patungan usaha tersebut melegalkan bisnisnya dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Untuk itu, setiap tahun wajib memberikan hasil kinerja keuangan kepada para investornya. "Yang bersangkutan harus membentuk PT dan mengajukan pendaftaran ke OJK, serta secepat mungkin untuk memenuhi semua ketentuan," ujarnya.

Nurhaida juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Yusuf Mansur tersebut termasuk dalam kategori penawaran umum, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pasar modal, sehingga wajib tunduk pada undang-undang itu. "Kalau sudah berbentuk PT dan melakukan penawaran umum, akan jadi perusahaan terbuka dan ada pemegang sahamnya, serta pembagian dividen," tegasnya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...r-berbentuk-pt

Bisnis Investasi Dihentikan, Ini Jurus Baru Yusuf Mansur
Selasa, 23/07/2013 11:26 WIB



Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta Ustadz kondang Yusuf Mansur untuk melegalkan bisnisnya. Alhasil, sang Ustadz pun siap membuat sebuah perusahaan resmi agar konsep investasi Patungan Usaha (PU) bisa berjalan. "Tunggu PT-nya kebentuk dulu. Biar ada pajaknya buat negara. Kan buat rakyat juga. Saya masih percaya sama pemerintah," ungkap Yusuf Mansur yang dikutip detikFinance dari Twitter-nya, Selasa (23/7/2013).

Dalam website yang dikelolanya sendiri, Yusuf menjelaskan skema baru penggalangan dana masyarakat. "Sementara PU (Patungan Usaha) masih diperbaiki secara legal, sistem, dan administrasinya, saya mau terus bergerak mengajak jamaah untuk dakwah ekonomi. Saya masih sangat-sangat percaya bahwa dengan berjamaah, bersatu, bersama-sama, banyak hal kecil jadi besar," tulis Yusuf. "Saya memperkenalkan ulang 'konsep Sedekah Produktif" imbuhnya. Sedekah Produktif adalah sedekah yang tidak langsung dibagikan habis untuk fakir miskin, dhuafa, yatim, dan target-target sedekah lainnya.

Yusuf menjelaskan sedekah produktif dilakukan nantinya diputar dulu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. "Azas sedekah produktif adalah prudent, safety, dan tentu saja sangat diusahakan dan diperhatikan tidak nabrak sesuatu atau sektor-sektor usaha yang dilarang agama dan negara," jelasnya.

Namun, Yusuf menegaskan untuk sedekah ini memang tidak diberikan bagi hasil alias return bagi yang ingin berinvestasi. "Di sini, kawan-kawan dituntut untuk lebih ikhlas lagi berbuat. Jika di PU, Patungan Usaha, ada bagi hasilnya, dan ada pengembalian dana saudara-saudara semua, maka di Sedekah Produktif, kawan-kawan tidak ada bagi hasil, dan tidak ada pengembalian dana. Dana kawan-kawan terus digerakkan, digulirkan, diusahakan, membesar, dan membesar," jelasnya.

Yusuf bermimpi jika 10 juta orang berkumpul di Sedekah Produktif dengan menyumbang Rp 20 ribu, maka akan dihasilkan Rp 200 miliar. Lalu untuk apa dana itu? "Dan apa yang bisa dilakukan dengan Rp 200 miliar tersebut? Wuah banyak. Itu bisa bikin 10 pabrik air mineral besar di 10 kota besar, lengkap dengan armada truknya, lahannya, bangunan permanennya," jelasnya.
http://finance.detik..com/read/2013/...u-yusuf-mansur

------------------------

Kalau mau memfungsikan harta ummat Islam untuk kegiatan ekonomi produktif, tentu sudah ada skemanya dan fiqh-nya tersendiri, yaitu ekonomi syari'ah itu. Sementara untuk zakat, infak, shadaqah, harta pampasan perang, pajak kafir zimmi yang dilindungi, juga sudah ada mekanisme tersendiri dalam Islam, yaitu dikelola dengan konsep 'Baitul Maal". Metode pengumpulan dana ummat Islam dan penggunaannya, antara kegiatan ekonomi produktif seperti kegiatan bisnis atau investasi yang diatur dalam ekonomi syariah, berbeda pola, fungsi dan tujuannya dengan kegiatan "baitul maal".

Konsep 'baitul maal' itu berbentuk lembaga ekonomi-sosial yang dibentuk Negara. Sumber pendanaannya (fund collective), berasal dari zakat, infak, shadaqah, harta pampasan perang, pajak kafir zimmi yang dilindungi, dan penggunaannya di prioritaskan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, perbaikan infra struktur, biaya pendidikan, bantuan sosial kemasyaratan, dan sejenisnya (public services).

Sementara untuk kegiatan ekonomi syariah, 'tijaroh', dilakukan oleh kalangan swasta biasa. Terutama dalam kegiatan bisnis di sektor riel (pasar barang), bukan bisnis di sektor keuangan yang mengandung spekulasi dan riba. Modal atau sumber pendanaannya berasal dari pribadi-pribadi muslim yang mau berserikat mengumpulkan sejumlah modal untuk usaha produktif yang bisa memberikan keuntungan (profit). Mereka kemudian membentuk lembaga ekonomi (yang tentunya tak bertentangan dengan hukum Negara), menunjuk orang yang dipercaya sebagai pengelola bisnis, sementara pemodal lannya duduk diam sebagai pemegang saham. Semua kegiatan bisnis atau investasi itu diatur ketat dengan serangkaian kontrak perjanjian hitam diatas putih yang menyangkut hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam bisnis/investasi itu, sesuai perintah Allah dalam al-Qur'an, antara lain spt yang dimuat di dalam surat al-Baqarah 282-283. Bila ada keuntungan bisnis/investasi (profit), maka keuntungan itu dibagikan sesuai 'aqad' yang telah dibuat sebelumnya (prinsip "profit sharing"), bukan ditentukan sepihak atau dengan metode bunga biasa (fixed rates).

Yang mau dilakukan oleh Yusuf Mansur itu, sepintas dia mau mencampur aduk kedua konsep itu. Pengumpulan dananya mau meniru konsep "baitul maal", tapi penggunaannya menggunakan prinsip-prinsip 'tijaroh' biasa seperti yang diatur dalam ekonomi syari'ah yang berdasarkan prinsip 'sharing profit' itu, tapi yang akan diambil oleh YM tampaknya bukan konsep 'profit sharing', melainkan pembagian berdasarkan prosentase tertentu (fixed rate) seperti halnya lembaga investasi konvensional umumnya . Itu jelas ngawur! kalau tak mau dikatakan bid'ah dholalah!



banyak amat yg mau numpang tenar di masalah YM...
Quote:Original Posted By BYAK
banyak amat yg mau numpang tenar di masalah YM...



eloe jangan su'udhon puasa-puasa begini, gan!
kasus YM ini hanya sebuah awal saja, yang kalau dibiar-biarkan akan meledak, karena akan banyak orang-orang berkedok agama, melakukan pengumpulan dana ummat Islam tanpa mengikuti hukum negara dan ketentuan syariah Islam itu sendiri.

Dengan kasus YM ini seharusnya merupakan "PERINGATAN" untuk semua kelompok, ormas, yayasan, ponpes, kyai, ustadz, habib, tuan guru, dan sejenisnya yang mengatas-namakan Islam, untuk berfikir 1000 kali kalau hendak menggalang dana ummat Islam untuk tujuan bisnis atau invetasi, kepada ummat yang ada dibawah pengaruh atau kekuasaanya,



Setuju ama atas ane
harusnya sebelum memulai usaha ustad cari tau dulu persyaratan dan birokrasi nya
Quote:Original Posted By ts4l4sa
seperti yang diatur dalam ekonomi syari'ah yang berdasarkan prinsip 'sharing profit' itu, tapi yang akan diambil oleh YM tampaknya bukan konsep 'profit sharing', melainkan pembagian berdasarkan prosentase tertentu (fixed rate) seperti halnya lembaga investasi konvensional umumnya . Itu jelas ngawur! kalau tak mau dikatakan bid'ah dholalah!


Tentang pembagian hasil:

1. Tepatnya Profit and Loss sharing : Jadi yg dibagi bukan cuman bila Untung.
2. Sebenarnya yg sering di"pilih" Lembaga Keuangan Syariah sekarang adalah Revenue Sharing ...


imo, begini skema Bagi Hasil YM :

1. Profit sharing dg nisbah 8% untuk Investor
2. "Deviden" yg didapat maksimal 8% dari modal disetor, walaupun bagi hasil dari Laba hotel seharusnya lebih dari nilai 8%. Kelebihan inilah yg di sedekahkan...
3. Bagihasil u/ investor sangat mungkin kurang dari 8%, bilamana usaha patungan tsb kurang menguntungkan.

-----
bandingkan dg yg investasi riba > rugi atau tidak investor tetap dapat 8% dari modal yg disetor.


==================================================

FlashBack:

Per 19 JULI, tata cara pembagian laba masih RIBA

Sebelumnya UsahaPatungan YM dinilai Tidak Syariah karena skema Pembagiannya TETAP 8%.

Baca beritanya disini
Spoiler for Ini yg RIba YM:




kemudian per tgl 22 juli, tatacara SEPERTINYA pembagian dikoreksi :
coba agan baca beritanya disini:


Spoiler for imbal hasil sYARIAH gaya YM:


kalo dilihat.. FPI & Yussuf Mansyur punya persamaan :

Punya niat baik, tapi caranya konyol gak tau Hukum / UU yg berlaku


ada umat Islam yg PRO, karena YM identik "Islam yg benar"

ada yg mengkrtik.. dari sisi HUKUM / UU..

dan oleh sebagian yg pro.. yg mengkritisi dianggap anti Islam / liberal

kalau ane perhatiin, dari setiap tret ttg investasi ala ym ini, jika ada komeng2 yg bernada mengingatkan/menasehati sang ustad pasti akan dijudge irilah, benci islamlah dsb
ane yakin, pasti ada sesama ikhwah yg mengingatkannya tulus krn islam itu "addinu annasihah", mereka gak ta'ashub buta pd sang ustad, walopun ustad jika salah ya ditegur
gitu toh?
mending ngumpulin buat kegiatan sosial, baru bikin universitas, sekolah, rumah sakit, dll. yg sifatnya sosial
Buat YM sabar aja

Memang integritas dan kejujuran itu mahal harganya, buktinya orang pada percaya aje sm ente kan..dan yang naro duid jg kaga ada yg komplen merasa ditipu atau apalah

Silahkan diselesaikan persyaratan legalnya, dan dilanjutkan lagi usahanya
melanggar pidana?

emang pasal berapa? ancaman hukumannya apa?

kenapa tidak diproses?

apakah ketidaktahuan dan selebritas menghilangkan hukum?



Pertanyaan u/ TS,
Di berita mana ada yg menyatakan bahwa investasi ini Bid'ah?
Ada landasan hukum syariahnya kah TS mengatakan demikian?

afaik, yang ada cuman Halal dan Haram.... Kok TS bilang bid'ah?



Tantangan untuk YM

Quote:Original Posted By ts4l4sa


Perusahaan tersebut tidak boleh sembarang dan harus profesional. "Jika tidak, sebaiknya dana dikembalikkan kepada jamaah. Kalaupun jamaah ikhlas, dialihkan untuk kegiatan keagamaan," pungkasnya.



Betul

YM mungkin jujur, tapi kan ini usaha dikelola banyak orang... Maka diperlukan Sistem yg professional salah satunya Internal Control yg menjamin kekayaan Investor


Tantangan untuk YM:

Selama ini di website YM http://www.patunganusaha.com/ Belum terpampang Laporan Kueangan Yg telah diAudit

TANTANGAN transparansi u/ YM:

di websitenya, Berani tidak YM transparan dg Menampilkan LaporanKeuangan Teraudit beserta BUKU BESAR Akuntansi per POS Keuangan ?


Kalo berani, gw bilang gw salut dan akan menjadi paling Transparan

sante aje kang YM,,
mereka yg katanya ahli toh cuma di tulisan and ngomong doang,,

lanjut kang YM beli ulang indonesia
perbaiki systemnya, ikuti legalitas hukum yg ada,,
Quote:Original Posted By mengapakamumalu


Betul

YM mungkin jujur, tapi kan ini usaha dikelola banyak orang... Maka diperlukan Sistem yg professional salah satunya Internal Control yg menjamin kekayaan Investor

Tantangan untuk YM:

Selama ini di website YM http://www.patunganusaha.com/ Belum terpampang Laporan Kueangan Yg telah diAudit

TANTANGAN transparansi u/ YM:

di websitenya, Berani tidak YM transparan dg Menampilkan LaporanKeuangan Teraudit beserta BUKU BESAR Akuntansi per POS Keuangan ?


Kalo berani, gw bilang gw salut dan akan menjadi paling Transparan



Quote:Original Posted By setsunaflare
Buat YM sabar aja

Memang integritas dan kejujuran itu mahal harganya, buktinya orang pada percaya aje sm ente kan..dan yang naro duid jg kaga ada yg komplen merasa ditipu atau apalah

Silahkan diselesaikan persyaratan legalnya, dan dilanjutkan lagi usahanya


yg naro duid hampir 99% adalah jamaah yg sudah merasakan mujizat sedekah. untuk kali inipun, dana nya di niatkan untuk sedekah.


yg komen komen minta bukti dan sebagai nya. cobalah ikut kajian nya ym dulu. di antv tuh abis subuh

Ya akhi TS.

Itu Ust. YM menurut OJK, melanggar UU Pasar Modal ya? Menurut ana, siapapun yang melanggar peraturan harus diberi hukuman sesuai regulasi yang ada

Ini penting, Ust YM adalah panutan umat. Mungkin beliau memang tidak paham akan UU Pasar Modal namun itu bukanlah dalih agar beliau terbebas dari jerat hukuman.
astga sampe lari ke bid'ah segala. fitnah apalagi ini?? Astaghrfirullah...
emang pada sok pinter semua ..........
namanya sedekah ...... mau diapain juga terserah yang di sedekahin ......
napa ada bid'ah segala ........ keblinger ente TS !!!!
bener gan. harus profit sharing.. klo fix rated sama aja riba
ngikuti perkembangan berita saja dah